Menjelang Muktamar NU 2026, satu pertanyaan penting mulai muncul di kalangan warga Nahdlatul Ulama: pemimpin seperti apa yang dibutuhkan NU untuk menghadapi masa depan?
Pertanyaan ini penting karena NU bukan sekadar organisasi besar. Dengan jutaan anggota, ribuan pesantren, lembaga pendidikan, rumah sakit, serta jaringan sosial yang menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia, arah kepemimpinan NU akan sangat menentukan manfaat yang dirasakan umat.
Jika kita kembali membaca Qanun Asasi yang disusun para muassis, tujuan utama NU sesungguhnya sangat jelas. NU didirikan untuk memperkuat pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, persatuan umat, dan kemaslahatan masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pemimpin NU semestinya bukan seberapa sering ia tampil di panggung, melainkan seberapa besar manfaat yang mampu ia hadirkan bagi warga.
Hari ini, warga Nahdliyin membutuhkan pemimpin yang rajin bekerja. Pemimpin yang dekat dengan pesantren, memahami persoalan guru madrasah, mendengar suara petani dan nelayan, serta mengetahui kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat bawah. NU lahir dari rahim pesantren dan tumbuh bersama rakyat. Karena itu, pemimpinnya pun harus dekat dengan akar rumput.
Tantangan yang dihadapi NU ke depan juga tidak sedikit. Kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan. Dakwah harus mampu menjawab tantangan era digital. Kemandirian ekonomi warga perlu diperkuat. Pelayanan sosial harus diperluas agar manfaat organisasi semakin dirasakan masyarakat. Semua itu membutuhkan kerja nyata yang terukur, bukan sekadar slogan atau retorika.
Di tengah perubahan zaman, NU tentu perlu membangun hubungan internasional dan menjalin kerja sama global. Namun orientasi utama organisasi tidak boleh bergeser. Jangan sampai energi dan perhatian lebih banyak tersita untuk urusan luar negeri, sementara persoalan pesantren, kaderisasi, pendidikan, dan kesejahteraan warga justru terabaikan. Kekuatan NU sesungguhnya lahir dari desa-desa, majelis taklim, madrasah, dan pesantren yang selama puluhan tahun menjadi fondasi jam’iyah.
Selain itu, NU perlu tetap menjaga posisinya sebagai kekuatan civil society yang mandiri. Sejak awal, para ulama NU selalu berdiri bersama rakyat, menjadi penyeimbang kehidupan berbangsa dan bernegara. NU harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus tetap kritis ketika diperlukan. Organisasi sebesar NU tidak boleh kehilangan independensinya hanya karena terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Kedekatan dengan pemerintah boleh saja, tetapi keberpihakan kepada umat harus selalu menjadi prioritas.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah keteladanan. Warga NU membutuhkan pemimpin yang hidup sederhana, tidak berjarak dengan masyarakat, dan mampu memberikan contoh melalui tindakan. Para pendiri NU dihormati bukan karena kemewahan yang mereka miliki, tetapi karena ilmu, akhlak, dan pengabdian mereka kepada umat.
Muktamar 2026 menjadi momentum untuk menentukan arah perjalanan NU pada masa mendatang. Yang dibutuhkan bukanlah pemimpin yang paling pandai berbicara atau paling sering tampil di depan kamera. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mau turun ke bawah, dekat dengan ummat, bekerja dengan tekun, dekat dengan pesantren, menjaga kemandirian organisasi, dan fokus memperjuangkan kepentingan umat.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling banyak berbicara. Sejarah akan mengingat siapa yang paling banyak bekerja dan memberikan manfaat. Itulah pemimpin yang layak memimpin NU di abad keduanya.
Oleh: Ahmad Fahrur Rozi
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
