Indonesia: Negara Kepulauan Alpa Peradaban Maritim

Saudaraku, watak pembangunan Indonesia itu ibarat Malin Kundang yang mengabaikan Ibu pertiwinya sendiri.

Indonesia dengan tepat dilukiskan Bung Karno sebagai negara lautan yang ditaburi pulau-pulau. Wilayah lautnya jauh lebih luas daripada daratannya, dengan perbandingan sekitar 70% lautan dan 30% daratan.

Kendati demikian, ada sesuatu yang sering luput dalam cara Indonesia memandang dirinya sendiri. Visi pembangunan keindonesiaan cenderung bias daratan. Kalaupun mencoba menoleh lautan, kita terlalu sering berbicara lautan sebatas ruang. Padahal bangsa-bangsa maritim yang berhasil tidak pernah melihat laut sekadar sebagai ruang.

Mereka melihat laut sebagai sistem ekonomi, ruang inovasi, sumber pengetahuan, dan fondasi peradaban.

Laut bukan hamparan air yang memisahkan pulau-pulau. Laut adalah infrastruktur yang menghubungkan manusia, perdagangan, teknologi, dan masa depan sebuah bangsa.

Di sinilah paradoks Indonesia bermula. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita berada di persimpangan salah satu jalur perdagangan paling strategis di planet ini. Kita memiliki sumber daya kelautan yang luar biasa, biodiversitas laut yang termasuk terkaya di dunia, serta garis pantai yang membentang lebih jauh daripada banyak negara maritim yang selama ini kita kagumi.

Namun setelah puluhan tahun pembangunan, sebuah pertanyaan tetap mengemuka:

Mengapa Indonesia yang begitu maritim secara geografis belum berkarakter maritim secara ekonomi dan peradaban?

Masalahnya bukan karena kita kekurangan laut. Justru sebaliknya. Terlalu lama kita menganggap laut sebagai keunggulan yang otomatis menghasilkan kemakmuran.

Kita merayakan statistik. 17.000 pulau. Ribuan pelabuhan. Jutaan kilometer persegi wilayah laut.

Tetapi sejarah dunia menunjukkan bahwa geografi tidak pernah otomatis menjadi kekuatan ekonomi.

Jika geografi adalah takdir, maka semua negara kepulauan pasti makmur.

Faktanya tidak demikian. Yang membedakan negara-negara maritim yang berhasil bukanlah luas laut yang mereka miliki.

Yang membedakan adalah kemampuan mereka membangun institusi yang membuat laut bekerja.

Contoh Praktik Terbaik

Lihatlah Denmark. Mereka tidak memiliki laut seluas Indonesia. Mereka tidak memiliki sumber daya laut sebesar Nusantara. Mereka bahkan tidak memiliki posisi geografis yang seistimewa Indonesia.

Namun Denmark berhasil menjadi salah satu kekuatan maritim dunia.

Rahasianya bukan terletak pada laut mereka. Rahasianya terletak pada cara mereka mengorganisasi manusia di sekitar laut.

Di Denmark berkembang apa yang dikenal sebagai Blue Denmark. Bukan sekadar kumpulan perusahaan maritim, melainkan sebuah ekosistem yang menghubungkan perusahaan pelayaran, universitas, lembaga riset, perusahaan teknologi, sektor keuangan, perusahaan asuransi, galangan kapal, dan pemerintah.

Perusahaan pelayaran tidak tumbuh sendirian. Universitas menghasilkan insinyur maritim dan ahli logistik. Lembaga riset mengembangkan teknologi pelayaran. Perusahaan teknologi menciptakan solusi baru bagi industri maritim.

Bank memahami kebutuhan pembiayaan sektor pelayaran. Perusahaan asuransi mengelola risiko perdagangan global. Pemerintah menyediakan arah strategis dan kepastian regulasi.

Orang-orang bergerak dari kampus ke industri. Dari industri ke lembaga riset. Dari perusahaan pelayaran ke perusahaan teknologi. Pengetahuan bergerak bersama manusia.

Ide-ide baru lahir dari perjumpaan berbagai disiplin. Inovasi tidak muncul karena satu lembaga bekerja keras. Inovasi muncul karena seluruh ekosistem bekerja bersama.

Di situlah kekuatan maritim Denmark dibangun. Bukan pada kapal. Bukan pada pelabuhan. Melainkan pada ekosistem pengetahuan yang menghasilkan nilai tambah.

Pelabuhan hanyalah simpul fisik. Yang menciptakan kemakmuran adalah jaringan manusia di belakangnya.

Belanda mengajarkan bahwa pelabuhan bukan tujuan pembangunan. Pelabuhan hanyalah titik awal.

Rotterdam tidak menjadi besar karena memiliki dermaga yang panjang. Rotterdam menjadi besar karena setiap dermaga terhubung dengan industri, logistik, perdagangan, teknologi, dan pasar global.

Belanda tidak membangun pelabuhan. Belanda membangun ekosistem nilai tambah.

Norwegia mengajarkan bahwa masa depan ekonomi maritim bukan terletak pada eksploitasi laut, melainkan pada pengelolaan laut.

Mereka menggunakan ilmu pengetahuan untuk menentukan kuota tangkap, mengembangkan akuakultur berbasis teknologi, dan menjadikan keberlanjutan sebagai strategi pertumbuhan ekonomi.

Mereka memahami bahwa laut yang sehat bukan lawan dari kemakmuran. Laut yang sehat adalah syarat bagi kemakmuran.

Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa kekuatan maritim tidak pernah berdiri sendiri.

Ia tumbuh bersama industrialisasi nasional. Pelabuhan mereka terhubung dengan manufaktur. Manufaktur terhubung dengan inovasi. Inovasi terhubung dengan ekspor. Laut menjadi platform pembangunan ekonomi nasional.

Kritik terhadap Indonesia

Namun justru di sinilah kritik paling mendasar terhadap pembangunan kelautan Indonesia selama ini.

Masalah kita bukan kekurangan rancangan program. Masalah kita adalah terlalu sering mengganti slogan tanpa sungguh-sungguh membangun institusi.

Kita berganti-ganti jargon: negara maritim, poros maritim dunia, ekonomi biru, hilirisasi kelautan, konektivitas antarpulau.

Tetapi terlalu banyak energi habis untuk meluncurkan konsep baru, dan terlalu sedikit energi digunakan untuk membangun kapasitas institusi yang membuat konsep-konsep tersebut bekerja.

Akibatnya, banyak kebijakan maritim Indonesia berhenti pada tingkat retorika.

Kita juga terlalu sering terjebak pada apa yang bisa disebut sebagai ilusi beton.

Kita percaya bahwa membangun pelabuhan berarti membangun ekonomi maritim.

Kita percaya bahwa memperpanjang dermaga berarti meningkatkan daya saing.

Kita percaya bahwa membeli kapal berarti memperkuat sistem logistik nasional.

Padahal sejarah negara-negara maritim menunjukkan bahwa infrastruktur fisik hanyalah prasyarat. Bukan penentu.

Pelabuhan tidak menciptakan kemakmuran. Pelabuhan hanya menciptakan kemungkinan. Kemakmuran lahir ketika pelabuhan terhubung dengan industri.

Industri terhubung dengan inovasi. Inovasi terhubung dengan pembiayaan. Pembiayaan terhubung dengan pasar. Tanpa rantai itu, pelabuhan hanya menjadi bangunan lebih besar di tepi laut.

Selama bertahun-tahun kita mengukur keberhasilan pembangunan maritim dari jumlah proyek yang selesai dibangun.

Padahal negara-negara maritim yang berhasil mengukur keberhasilan dari nilai tambah yang berhasil diciptakan.

Kita menghitung jumlah pelabuhan. Mereka menghitung produktivitas logistik.

Kita menghitung jumlah kapal. Mereka menghitung efisiensi rantai pasok.

Kita menghitung volume tangkapan ikan. Mereka menghitung nilai ekonomi yang dihasilkan dari setiap kilogram ikan.

Perbedaan cara berpikir inilah yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan kemakmuran.

Kita juga terlalu lama terjebak dalam paradigma ekstraktif.

Laut dipandang sebagai tempat mengambil. Mengambil ikan. Mengambil pasir. Mengambil energi. Mengambil ruang.

Padahal negara-negara maritim yang berhasil tidak menjadi kaya karena mengambil lebih banyak dari laut.

Mereka menjadi kaya karena menciptakan lebih banyak nilai dari laut.

Mereka menjual teknologi perikanan. Mereka menjual jasa pelayaran. Mereka menjual desain kapal. Mereka menjual teknologi energi laut. Mereka menjual pengetahuan.

Indonesia masih terlalu sering menjual apa yang diambil dari laut. Belum cukup menjual apa yang dipelajari dari laut.

Masalah yang lebih mendasar lagi adalah fragmentasi kelembagaan.

Laut masih diperlakukan sebagai kumpulan sektor yang terpisah.

Perikanan berjalan sendiri. Pelabuhan berjalan sendiri. Pariwisata berjalan sendiri. Konservasi berjalan sendiri. Energi berjalan sendiri. Pertahanan berjalan sendiri.

Padahal laut tidak bekerja seperti kementerian. Laut bekerja sebagai satu sistem.

Tidak ada negara maritim besar yang berhasil karena kementeriannya hebat sendiri-sendiri.

Mereka berhasil karena institusinya mampu bekerja sebagai satu kesatuan.

Dan mungkin kritik yang paling tidak nyaman adalah ini:

Indonesia masih terlalu fokus membangun infrastruktur fisik dibanding infrastruktur pengetahuan.

Pelabuhan dapat dibangun dalam lima tahun. Kapal dapat dibeli dalam beberapa bulan. Tetapi ekosistem pengetahuan membutuhkan puluhan tahun.

Universitas maritim kelas dunia tidak lahir dari proyek. Pusat riset kelautan unggulan tidak lahir dari seremoni. Klaster inovasi maritim tidak lahir dari peresmian gedung.

Mereka lahir dari investasi jangka panjang pada manusia, riset, dan institusi.

Dan justru di sinilah negara-negara seperti Denmark, Belanda, dan Norwegia unggul jauh di depan kita.

Penutup

Maka pertanyaan terbesar bagi Indonesia bukanlah:

“Berapa banyak pelabuhan yang harus dibangun?”

Bukan pula:”Berapa banyak ikan yang dapat ditangkap?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

“Peradaban maritim seperti apa yang ingin kita bangun?”

Apakah Indonesia hanya ingin menjadi jalur yang dilewati kapal-kapal dunia?

Ataukah menjadi pusat logistik Indo-Pasifik? Pusat teknologi kelautan tropis? Pusat industri maritim ASEAN?

Pusat ekonomi biru yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan?

Pilihan itu akan menentukan masa depan bangsa ini.

Karena sejarah selalu menunjukkan pola yang sama. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang dikelilingi laut.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengubah laut menjadi pengetahuan. Mengubah pengetahuan menjadi inovasi. Mengubah inovasi menjadi industri. Mengubah industri menjadi kemakmuran. Dan mengubah kemakmuran menjadi kekuatan nasional.

Indonesia telah dianugerahi geografi yang luar biasa. Tantangan abad ke-21 bukan lagi menemukan laut.

Tantangannya adalah membangun institusi, ekosistem, dan peradaban yang lahir darinya.

Sebab sesungguhnya masa depan Indonesia tidak berada pada daratan yang terpenggal-penggal oleh lautan, melainkan pada kemampuan kita menjadikan laut sebagai penghubung yang menyatukan seluruh daratan itu menjadi satu kesatuan peradaban.

Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak laut untuk menjadi negara maritim. Indonesia membutuhkan lebih banyak institusi yang mampu mengubah laut menjadi nilai tambah bagi kemakmuran dan kemajuan peradaban.

Yudi Latif