I Wayan Koster Siap Bersihkan Bali dari Ormas Bergaya Preman
Surau.co – Gubernur Bali, I Wayan Koster, kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang berperilaku seperti preman. Pada Kamis, 8 Mei 2025, di Badung, Koster menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan ormas meresahkan masyarakat dan merusak citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Koster menyoroti kemunculan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali yang telah membentuk keanggotaan di Kabupaten Tabanan dan menimbulkan keresahan. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus menyelesaikan persoalan melalui akar budaya, yaitu desa adat, bukan melalui ormas yang justru berpotensi merusak tatanan sosial.
Koster bahkan membuka kemungkinan untuk melarang aktivitas ormas yang terbukti melanggar hukum. Ia menilai langkah ini penting demi menjaga citra Bali di mata dunia. Selain itu, Koster mengimbau masyarakat agar segera melaporkan ormas yang melakukan intimidasi. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok yang merasa kebal hukum di Bali. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk bertindak atas segala keresahan masyarakat.
Ormas Preman Ancam Ketertiban, Koster Tak Tinggal Diam
Koster menyatakan bahwa ormas seharusnya menjaga nilai sosial dan budaya, bukan menebar ketakutan. Namun belakangan, berbagai laporan menyebutkan bahwa sejumlah ormas justru bertindak layaknya preman. Mereka memungut iuran seenaknya, mengintimidasi warga, bahkan menguasai wilayah tertentu.
Koster menilai tindakan itu sebagai pelanggaran berat terhadap hukum dan adat Bali. Ia menegaskan bahwa Bali bukan tempat untuk praktik premanisme yang berkedok ormas.
Pemerintah Bali akan mendata dan mengevaluasi seluruh ormas yang saat ini beroperasi. Ia memastikan akan memberikan sanksi tegas, termasuk pembubaran, bagi ormas yang melanggar. Koster mengingatkan bahwa hukum harus berdiri di atas semua pihak, dan tidak ada ormas yang boleh bertindak semena-mena terhadap warga.
Upaya Tegas Demi Bali yang Aman dan Tertib
Langkah tegas Koster mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tokoh adat setempat. Warga mengungkapkan bahwa keberadaan ormas sering kali menciptakan ketidaknyamanan, terutama ketika ormas tersebut menggunakan simbol adat untuk melindungi aksi premanisme.
Koster menegaskan bahwa ia ingin menarik kembali ormas ke jalur yang benar dan positif. Pemerintah tidak akan membiarkan siapa pun menyalahgunakan nama adat dan budaya demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Koster menempatkan keamanan Bali sebagai prioritas utama demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ia meminta aparat kepolisian untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Menurutnya, seluruh ormas harus patuh terhadap regulasi nasional. Ia menyatakan tekadnya untuk membersihkan Bali dari aksi premanisme yang bersembunyi di balik nama budaya atau sosial.
Seruan Koster: Warga Jangan Takut, Laporkan Preman Berkedok Ormas
Koster mengajak masyarakat untuk berani melaporkan tindakan menyimpang yang dilakukan ormas. Ia menyampaikan bahwa suara rakyat sangat penting sebagai landasan pemerintah dalam menindak secara hukum.
Pemerintah telah membuka kanal aduan yang mudah diakses masyarakat. Sejumlah tokoh adat turut menyampaikan dukungan mereka terhadap langkah Koster. Mereka berharap upaya ini mampu memulihkan kembali citra ormas adat yang sejati—yang hadir untuk melindungi masyarakat, bukan menakut-nakuti dengan kekuatan massa.
Koster mendorong masyarakat agar tidak takut dan tidak ragu untuk bersuara jika mendapat tekanan. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan preman berkedok ormas menguasai ruang publik. Ia mengajak seluruh elemen untuk menjaga Bali tetap aman, damai, dan berbudaya luhur.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu, Demi Citra Bali di Mata Dunia
Koster menyadari pentingnya menjaga citra Bali sebagai pulau yang damai, spiritual, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Ia menilai bahwa jika pemerintah membiarkan ormas preman, citra Bali bisa hancur hanya dalam waktu singkat. Maka dari itu, ia memilih bertindak cepat sebelum kerusakan semakin parah.
Ia memastikan penegakan hukum berlangsung objektif dan menyeluruh, tanpa pandang bulu. Pemerintah akan mengevaluasi seluruh ormas untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar. Koster menegaskan bahwa Bali tidak memberi ruang bagi kelompok yang menggunakan kekuatan untuk menindas masyarakat.
Ia menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan aparat hukum demi menciptakan suasana kondusif. Dengan langkah ini, ia berharap bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia terhadap Pulau Dewata.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
