Komisi X DPR Dengerin Suara Masyarakat soal Penulisan Ulang Sejarah
Surau.co – Rencana penulisan ulang sejarah Indonesia lagi jadi bahan perbincangan hangat. Menyikapi hal itu, Komisi X DPR RI yang ngurusin soal pendidikan dan kebudayaan akhirnya buka suara juga. Mereka baru aja dengerin langsung aspirasi dari sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, atau disingkat AKSI.
Aliansi ini mendesak agar proyek penulisan ulang sejarah dihentikan sebelum menimbulkan gejolak publik lebih lanjut.Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, bilang kalau mereka udah nerima masukan dari AKSI.
Menurutnya, hingga kini belum ada naskah resmi atau draf rancangan sejarah yang diajukan oleh pemerintah. Namun ironisnya, penolakan sudah lebih dulu muncul dari publik sebelum isi dari penulisan sejarah itu benar-benar diketahui.
Lalu mengungkapkan, Komisi X masih dalam tahap awal menerima informasi dan akan segera mendalami lebih lanjut dengan pendekatan kritis. Menurutnya, isu ini menyentuh fondasi penting identitas bangsa dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
Perlu Klarifikasi Mendalam: Apa Sebenarnya yang Dipermasalahkan?
Dalam pertemuan dengan AKSI, anggota Komisi X banyak menggali alasan di balik penolakan terhadap proyek penulisan sejarah tersebut. Lalu Hadrian menjelaskan bahwa ada banyak pertanyaan yang muncul: apakah penolakan itu terkait cara penulisan, narasi yang digunakan, hilangnya peran tokoh penting, atau mungkin karena ada dugaan muatan politis yang bisa mengaburkan objektivitas sejarah?
“Yang harus diklarifikasi adalah aspek-aspek substansialnya. Apa yang sebenarnya dianggap bermasalah dalam rencana penulisan ulang sejarah ini? Apakah ada metode yang tidak ilmiah? Apakah ada penghapusan peran tokoh-tokoh penting?” ujar Lalu.
Menurutnya, penting bagi publik dan lembaga terkait untuk mendiskusikan secara terbuka apa saja titik keberatan yang diajukan. Sebab, sejarah bukan sekadar kumpulan cerita masa lalu, tetapi juga cermin untuk masa depan bangsa.
AKSI Khawatir Soal Transparansi dan Potensi Intervensi Politik
Lebih lanjut, Lalu menyampaikan bahwa kelompok masyarakat seperti AKSI menunjukkan kekhawatiran terhadap kurangnya transparansi pemerintah dalam proses penulisan sejarah. Mereka menilai ada kemungkinan penyesuaian narasi yang berpotensi sarat kepentingan tertentu, terutama menjelang tahun-tahun politik.
“Yang mereka khawatirkan adalah kemungkinan adanya campur tangan kepentingan pemerintah dalam menyusun narasi sejarah,” tutur Lalu. “Ada juga kecurigaan bahwa isi penulisan tidak menyeluruh, atau bahkan memilih-milih fakta tertentu.”
Kekhawatiran ini sangat beralasan jika mengingat sejarah sering kali menjadi alat legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, keterbukaan mutlak diperlukan agar sejarah yang ditulis ulang dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
Komisi X DPR Agendakan Rapat dengan Kemenbud
Sebagai langkah konkret, Komisi X DPR RI menyatakan akan segera memanggil Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang kini dipimpin oleh Menteri Fadli Zon. Dalam rapat kerja yang dijadwalkan pekan depan, DPR akan meminta klarifikasi langsung sekaligus mendorong transparansi penuh dari pihak pemerintah.
“Kami ingin memastikan penulisan ulang sejarah ini berjalan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Lalu. “Jangan sampai niat baik menulis ulang sejarah justru berbalik menjadi polemik dan perpecahan di tengah masyarakat.”
Ia juga menekankan pentingnya proses yang melibatkan para sejarawan independen, akademisi, dan tokoh masyarakat lintas generasi agar sejarah yang ditulis tak menjadi sejarah yang dipelintir oleh sudut pandang kekuasaan.
Menghindari Polemik, Menyatukan Perspektif
Di tengah polemik yang berkembang, satu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa penulisan ulang sejarah tidak boleh menjadi agenda politik sesaat. Komisi X DPR ingin memastikan bahwa sejarah Indonesia ditulis berdasarkan pendekatan ilmiah, didasarkan pada fakta yang terverifikasi, serta dihormati sebagai warisan kolektif bangsa.
Polemik ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin peduli terhadap narasi sejarah dan tidak ingin masa lalu dibingkai secara sepihak. Oleh karena itu, upaya penyusunan ulang sejarah harus dilakukan secara inklusif, transparan, dan terbuka terhadap kritik dan partisipasi publik.
Dengan mengundang Kemenbud ke forum DPR, Komisi X berharap bisa menciptakan ruang diskusi yang sehat dan konstruktif agar sejarah Indonesia tetap menjadi milik bersama, bukan milik segelintir pihak.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
