SURAU.CO – Peristiwa Saqifah Bani Sa’idah merupakan salah satu momen paling krusial sekaligus kompleks dalam sejarah peradaban Islam. Sesaat setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam dihadapkan pada krisis kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artikel ini akan mengulas secara mendalam bagaimana dinamika politik pertama dalam Islam terbentuk, serta implikasinya yang masih terasa hingga hari ini.
Kekosongan Kepemimpinan Pasca Wafatnya Nabi
Selama masa hidup Nabi Muhammad SAW, otoritas keagamaan dan otoritas politik menyatu dalam satu figur yang maksum. Beliau tidak hanya menjadi penyampai wahyu, tetapi juga kepala negara yang mengatur segala urusan sosial dan pemerintahan di Madinah. Namun, ketika beliau wafat, kesinambungan kepemimpinan ini terputus secara mendadak.
Salah satu poin penting yang sering menjadi perdebatan adalah tidak adanya wasiat politik yang eksplisit mengenai siapa yang harus menggantikan posisi beliau sebagai kepala pemerintahan. Ketiadaan mekanisme suksesi yang formal ini menciptakan ruang kosong yang harus segera diisi. Para sahabat menyadari bahwa tanpa pemimpin, persatuan umat yang baru seumur jagung bisa hancur berantakan.
Pertemuan di Saqifah Bani Sa’idah
Di tengah suasana duka yang menyelimuti Madinah, sebuah pertemuan mendesak terjadi di Saqifah (sebuah balai pertemuan) milik kabilah Bani Sa’idah. Kaum Anshar, yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, berkumpul untuk merundingkan masa depan kepemimpinan Islam. Sebagai penduduk asli Madinah yang telah memberikan perlindungan dan bantuan besar bagi dakwah Islam, mereka merasa memiliki hak moral untuk memimpin.
Kaum Anshar awalnya mencalonkan Sa’d bin Ubadah. Alasan utama mereka adalah jasa besar dalam menolong Nabi dan kaum Muhajirin saat masa-masa sulit di Mekkah. Bagi mereka, kepemimpinan adalah soal menjaga warisan Nabi dan memastikan stabilitas di tanah air mereka sendiri. Namun, situasi menjadi lebih rumit ketika kabar pertemuan ini sampai ke telinga tokoh-tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah.
Debat Antara Muhajirin dan Anshar
Kehadiran delegasi Muhajirin di Saqifah mengubah arah perdebatan. Di sinilah wajah politik tampil dalam bentuknya yang paling manusiawi. Argumen-argumen yang muncul tidak hanya berkisar pada ketaatan beragama, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat Arab pada masa itu.
Abu Bakar Ash-Shiddiq, dengan pembawaannya yang tenang, memberikan argumen yang sangat diplomatis. Abu Bakar menekankan bahwa meskipun jasa kaum Anshar tidak ternilai, realitas politik di jazirah Arab mengharuskan pemimpin berasal dari kalangan Quraisy guna memastikan ketaatan suku-suku yang baru masuk Islam. Ia tidak mendasarkan argumen ini pada sentimen kesukuan yang sempit, melainkan menggunakannya sebagai strategi untuk menjaga integritas negara Islam yang masih rapuh.
Perdebatan sempat memanas dengan munculnya usulan “dua pemimpin” (satu dari Anshar dan satu dari Muhajirin). Namun, Umar bin Khattab segera menyadari bahwa dualisme kepemimpinan hanya akan memicu perpecahan dan konflik internal di masa depan.
Terbentuknya Konsensus Darurat
Dalam tekanan waktu yang sangat krusial, Umar bin Khattab mengambil inisiatif untuk membaiat Abu Bakar. Tindakan ini diikuti oleh para sahabat lainnya yang hadir. Dalam hitungan jam, Abu Bakar resmi menjadi Khalifah pertama dalam sejarah Islam.
Namun, penting untuk dicatat bahwa konsensus ini lahir dalam kondisi darurat. Sejarah mencatat bahwa Ali bin Abi Thalib dan keluarga dekat Nabi (Ahlul Bait) tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena tengah sibuk mengurus proses pemakaman jenazah Rasulullah. Ketidakhadiran ini kelak menjadi diskursus panjang mengenai legitimasi dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik perdana tersebut.
Saqifah Sebagai Ijtihad Politik Manusia
Peristiwa Saqifah menandai perubahan paradigma besar. Untuk pertama kalinya, urusan publik umat Islam diputuskan melalui ijtihad manusia, bukan melalui wahyu langsung. Islam bertransformasi dari sekadar komunitas iman menjadi komunitas politik yang harus bergulat dengan perbedaan pendapat, kepentingan kelompok, dan negosiasi kekuasaan.
Para sahabat, meskipun merupakan figur-figur ideal, tetaplah manusia yang harus menghadapi dilema politik yang nyata. Keputusan di Saqifah menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi musyawarah (syura) dalam mengatur urusan keduniawian, meskipun pada praktiknya setiap zaman memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkannya.
Dampak Jangka Panjang bagi Umat Islam
Keputusan di Saqifah memiliki efek domino yang sangat panjang. Ambiguitas sistem suksesi yang tidak baku secara formal menciptakan celah konflik di masa depan. Sejarah pun menarik benang merah berbagai tragedi besar—seperti pembunuhan Utsman bin Affan, Perang Jamal, hingga Perang Shiffin—langsung dari persoalan suksesi yang bermula di Saqifah
Meski demikian, kita tidak seharusnya melihat Saqifah dengan kacamata romantisme yang berlebihan atau justru dengan kebencian sektarian. Saqifah adalah cermin kedewasaan. Ia mengajarkan bahwa dalam beragama, ada wilayah sakral (wahyu) dan ada wilayah profan (politik/ijtihad).
Pelajaran dari Sejarah
Membaca kembali peristiwa Saqifah secara jujur membantu kita memahami bahwa perbedaan pendapat dalam politik Islam adalah sesuatu yang niscaya. Politik dalam Islam adalah alat untuk mencapai maslahat umat, namun ia bukanlah sesuatu yang suci dan kebal dari kritik.
Dengan memahami dinamika di Saqifah Bani Sa’idah, umat Islam masa kini diharapkan dapat belajar untuk mengelola perbedaan secara dewasa. Persatuan sejati tidak lahir dari paksaan untuk seragam, melainkan dari kesediaan untuk saling mendengarkan dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas ego kelompok. Sejarah adalah guru terbaik, dan Saqifah adalah salah satu pelajaran terpenting dalam sejarah politik dunia.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
