SURAU.CO – Belakangan ini, publik dihebohkan dengan tudingan bahwa organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, yang dikomandoi oleh Hercules Rosario de Marshall, mendapat dukungan atau “bekingan” dari Presiden Prabowo Subianto. Isu ini semakin memanas seiring dengan rencana pemerintah untuk memberantas segala bentuk premanisme, termasuk yang berkedok ormas. Menanggapi hal ini, Nikolas Johan Kilikily, seorang mantan preman Tanah Abang yang juga pernah menjadi bagian dari lingkaran Hercules, memberikan klarifikasi tegas.
Membedakan Ormas dan Oknum Premanisme
Nikolas Kilikily, dalam sebuah kesempatan, menyoroti rencana pemerintah terkait pemberantasan premanisme. Sorotan pun tak terhindarkan mengarah kepada Hercules dan GRIB Jaya, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai representasi dari fenomena preman berkedok ormas. Namun, Nikolas memiliki pandangan yang berbeda.
Ia menekankan pentingnya untuk membedakan antara institusi ormas dengan tindakan premanisme yang mungkin dilakukan oleh oknum di dalamnya. “Adapun Nikolas Kilikily menegaskan, bahwa ormas harus dibedakan dari preman, tetapi ia tidak memungkiri bahwa ada oknum preman yang ada di dalam suatu ormas. Sehingga, yang harus ditangani adalah oknum-oknum pribadi yang bertindak premanisme di dalam tubuh ormas,” paparnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa generalisasi terhadap sebuah ormas karena ulah segelintir anggotanya adalah tindakan yang kurang tepat. Menurutnya, fokus penanganan seharusnya adalah individu yang melakukan pelanggaran, bukan pembubaran organisasi secara keseluruhan tanpa dasar yang kuat.
Solusi Pemberantasan Premanisme: Lapangan Kerja
Lebih lanjut, Nikolas Kilikily tidak hanya berbicara mengenai penindakan, tetapi juga solusi preventif dan kuratif. Ia berpendapat bahwa jika pemerintah serius ingin memberantas premanisme, maka penyediaan lapangan kerja menjadi sebuah keharusan. Tanpa solusi konkret terhadap akar masalah ekonomi dan sosial, pemberantasan premanisme hanya akan menjadi siklus yang berulang.
“Jadi teman-teman, rekan-rekan, kalau tidak paham sampai ke dalam, tolong jangan menge-judge. Termasuk preman. Preman itu juga manusia. Boleh kita mendukung untuk memberantas, tapi pemerintah tolong berikan lapangan pekerjaan buat mereka,” katanya. Ia menambahkan dengan tegas, “Karena kalau tidak diberikan lapangan pekerjaan buat mereka, ingat orang lapar itu lebih berani daripada polisi dan tentara. Patah tumbuh hilang berganti. Cari solusi. Berikan mereka pekerjaan.” Pernyataan ini disampaikannya dalam tayangan video Rakyat Bersuara yang diunggah di kanal YouTube Official iNews, Selasa (13/5/2025). Perspektif ini menyoroti aspek humanis dan kebutuhan dasar yang seringkali terabaikan dalam diskursus pemberantasan premanisme.
Klarifikasi Hubungan Hercules dan Prabowo Subianto
Mengenai isu sentral, yakni dugaan “bekingan” Prabowo Subianto terhadap Hercules dan GRIB Jaya, Nikolas yang mengaku sebagai mantan anak buah Hercules di Tanah Abang memberikan penjelasan mendalam. Ia mengakui adanya kedekatan historis antara Hercules dan Prabowo.
“Yang saya mau sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa Bang Hercules dalam pidato-pidatonya dia tidak pernah bilang bahwa Pak Prabowo itu membekingi GRIB,” papar Nikolas. Ia menegaskan bahwa meskipun Hercules adalah seorang loyalis Prabowo, hal tersebut tidak serta-merta berarti ada “bekingan” dalam artian negatif atau perlindungan khusus dari hukum.
“Tapi, dia mengatakan bahwa secara emosional dia dekat dengan Pak Prabowo, karena memang dia loyalisnya Pak Prabowo,” imbuhnya. Loyalitas ini, menurut Nikolas, terwujud dalam dukungan politik GRIB Jaya kepada Prabowo. “Anggota GRIB yang ada 3 juta ini, ini pendukung Pak Prabowo semua. Lalu kalau dibubarkan sama dengan membubarkan ini suaranya Gerindra ini. Iya kan?” jelas Nikolas, mengilustrasikan potensi basis massa yang dimiliki GRIB Jaya untuk Prabowo dan Partai Gerindra.
Independensi Finansial GRIB Jaya
Untuk memperkuat argumennya bahwa tidak ada “bekingan” dalam bentuk dukungan finansial atau fasilitas dari Prabowo maupun Partai Gerindra, Nikolas memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengklaim bahwa GRIB Jaya beroperasi secara mandiri tanpa suntikan dana dari pihak-pihak tersebut.
“Bukan berarti kita mau bilang begini supaya mau mengatakan bahwa GRIB ini dibekingi oleh Pak Prabowo atau petinggi-petinggi Gerindra. Enggak ada. Rupiah pun, Gerindra maupun Pak Prabowo tidak pernah kasih buat GRIB,” ujarnya. Pernyataan ini secara langsung menepis anggapan bahwa GRIB Jaya merupakan ormas yang dibiayai atau difasilitasi oleh kekuatan politik tertentu untuk kepentingan tertentu.
Analisis dan Konteks Lebih Luas
Pernyataan Nikolas Kilikily ini memberikan perspektif penting dalam memahami dinamika hubungan antara figur seperti Hercules, institusi ormas seperti GRIB Jaya, dan tokoh politik sekelas Prabowo Subianto. Di satu sisi, kedekatan personal dan dukungan politik adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Namun, ketika kedekatan ini diinterpretasikan sebagai “bekingan” yang mengarah pada impunitas hukum atau penyalahgunaan kekuasaan, maka diperlukan klarifikasi seperti yang disampaikan Nikolas.
Isu premanisme berkedok ormas memang menjadi pekerjaan rumah yang kompleks bagi pemerintah. Di Indonesia, ormas memiliki sejarah panjang dan peran yang beragam, mulai dari kegiatan sosial, advokasi, hingga, sayangnya, terkadang terlibat dalam tindakan kekerasan atau intimidasi. (Dikutip dari penelitian LIPI tentang Ormas di Indonesia). Pemerintah perlu bijak dalam menanganinya, membedakan antara hak berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi dengan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum atau bahkan ormas secara terorganisir.
Pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya mengandalkan aspek represif (penindakan hukum) tetapi juga preventif (penciptaan lapangan kerja, pendidikan) dan rehabilitatif, seperti yang disarankan Nikolas, menjadi relevan. Pemberantasan premanisme tidak akan efektif jika hanya memotong ranting tanpa mencabut akarnya. Akar masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya perlu menjadi fokus perhatian.
Pada akhirnya, tudingan dan klarifikasi seperti ini akan terus mewarnai lanskap sosial-politik Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak, baik ormas, tokoh publik, maupun aparat penegak hukum, menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa ormas berfungsi sesuai dengan koridor hukum dan nilai-nilai demokrasi. (KAN)
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
