SURAU.CO – Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 kembali menjadi cermin penting bagi arah kematangan demokrasi Indonesia. Di tengah gejolak global dan domestik yang menunjukkan tren pelemahan indeks demokrasi, Indonesia justru menampilkan wajah yang relatif optimistis. Melalui peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita diajak melihat demokrasi bukan sekadar sebagai ajang lima tahunan, melainkan sebagai ekosistem yang hidup, berdenyut, dan terus belajar dari dirinya sendiri.
Partisipasi yang Melebihi Angka
Partisipasi politik tidak lagi bisa diukur semata-mata dari jumlah warga yang hadir di TPS. Ia adalah denyut kesadaran kolektif, ekspresi dari keyakinan bahwa suara setiap warga memiliki arti dalam menentukan arah pembangunan daerah dan bangsa. Dalam Pilkada 2024, angka partisipasi yang tetap tinggi di tengah kelelahan politik pasca Pemilu nasional adalah sinyal kuat bahwa warga masih percaya pada demokrasi. Namun di balik angka, terdapat makna yang lebih dalam: bagaimana masyarakat berpartisipasi secara sadar, bukan sekadar dimobilisasi.
KPU membaca situasi ini dengan tajam. Fenomena political fatigue yang sempat dikhawatirkan ternyata tidak menurunkan semangat warga. Justru muncul beragam inovasi lokal yang menghidupkan demokrasi di tingkat akar rumput. Dari KPU Goes to Pesantren di Jawa Timur hingga Festival Demokrasi di Sulawesi Selatan, dari Café Demokrasi di Makassar hingga Pemilihan Ketua OSIS di Bima, semua menunjukkan bahwa demokrasi bisa hadir dengan wajah yang akrab, inklusif, dan relevan bagi generasi muda.
Dari Demokrasi Prosedural ke Demokrasi Substantif
Selama dua dekade reformasi, Indonesia telah menegakkan demokrasi prosedural melalui pemilu yang rutin, tertib, dan berdaya hukum. Namun tantangannya kini berbeda. Kita harus menumbuhkan demokrasi yang substantif — tidak hanya memastikan rakyat memilih, tetapi juga memahami alasan mereka memilih. Semangat inilah yang mendorong lahirnya IPP 2024.
KPU kini menempatkan partisipasi bukan lagi sebagai target angka, melainkan sebagai ukuran kualitas demokrasi lokal. Lima variabel utama IPP — registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi & pendidikan pemilih, serta voter turnout — secara aktif menilai sejauh mana partisipasi masyarakat memiliki makna. Dalam kerangka ini, KPU memaknai partisipasi sebagai proses yang melibatkan kesadaran, kesukarelaan, dan pengetahuan politik warga.
Di satu sisi, IPP mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan Pilkada. Di sisi lain, IPP mencerminkan gagasan tentang bagaimana demokrasi seharusnya berjalan: terbuka, deliberatif, dan berbasis kepercayaan publik. Melalui pendekatan ini, KPU menegaskan perannya bukan hanya sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai agent of participatory democracy — penggerak partisipasi politik yang sadar dan berkelanjutan.
IPP: Cermin dan Ukur Kualitas Demokrasi Lokal
Indeks Partisipasi Pilkada 2024 tidak hanya mencatat angka statistik, tetapi secara aktif merefleksikan kualitas demokrasi lokal. Lima variabel utamanya menggambarkan perjalanan panjang demokrasi elektoral: mulai dari registrasi pemilih yang menjamin inklusivitas hingga voter turnout yang menunjukkan legitimasi akhir.
Melalui variabel registrasi pemilih, KPU menilai akurasi dan inklusivitas daftar pemilih tetap (DPT) di setiap daerah. KPU memeriksa apakah kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat benar-benar terakomodasi, serta apakah instansi terkait telah menyinkronkan data kependudukan secara optimal. Pada saat yang sama, variabel pencalonan mengevaluasi seberapa jauh sistem politik membuka ruang bagi keberagaman dan representasi, termasuk keterlibatan perempuan dalam kontestasi lokal.
Tahapan kampanye menjadi ujian berikutnya. KPU menilai apakah kampanye berjalan sesuai etika politik, menghadirkan keterbukaan informasi, dan memanfaatkan ruang digital untuk memperluas literasi politik — bukan memperkuat disinformasi. Peran KPU daerah pun terlihat jelas ketika mereka berupaya menjaga kualitas kampanye agar tetap edukatif dan inklusif. Variabel sosialisasi dan pendidikan pemilih memperkuat proses ini dengan menilai bagaimana KPU bersama masyarakat sipil memfasilitasi pemilih memahami hak, tanggung jawab, dan makna partisipasi politik.
Pada akhirnya, voter turnout — aspek yang paling terlihat — menunjukkan sejauh mana warga memandang Pilkada relevan bagi kehidupan mereka. Namun IPP menegaskan bahwa angka kehadiran hanyalah puncak gunung es; KPU membangun fondasi kesadaran politik tersebut melalui proses panjang yang terjadi jauh sebelum hari pemungutan suara.
Temuan dan Dinamika: Antara Optimisme dan Tantangan
Hasil IPP 2024 menunjukkan tren positif. Sebagian besar daerah berhasil mencapai kategori engagement — menunjukkan keterlibatan warga yang cukup tinggi dan merata. Namun setiap wilayah menampilkan variasi menarik. Beberapa provinsi mencatat capaian participatory yang menunjukkan partisipasi meluas sekaligus berkualitas. Sementara itu, sejumlah daerah masih tertinggal karena menghadapi kendala geografis, infrastruktur yang terbatas, dan rendahnya literasi politik.
Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berjalan secara asimetris: sebagian wilayah menunjukkan kekuatan, sementara wilayah lainnya masih rapuh. Partisipasi di kota besar umumnya bergerak lebih rasional dan berbasis informasi, sedangkan di daerah pedalaman partisipasi masih bergantung pada patronase dan relasi personal. Meski begitu, pola baru yang menggembirakan mulai muncul: pemilih muda, perempuan, dan kelompok disabilitas semakin aktif berpartisipasi. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi turut mengambil peran nyata dalam demokrasi lokal.
KPU menemukan bahwa inovasi kelembagaan berperan besar dalam mendorong keberhasilan partisipasi. Daerah yang menerapkan program pendidikan pemilih kreatif biasanya memperoleh skor IPP lebih tinggi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, dan media lokal turut memperkuat upaya membangun kesadaran politik warga. Dengan kata lain, inovasi bukan sekadar pelengkap — melainkan penggerak utama partisipasi yang substantif.
Menakar Kematangan Demokrasi Lokal
Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang tanpa kritik, melainkan yang sanggup bercermin dari dirinya sendiri. IPP menjadi cermin itu. Ia memaksa kita meninjau ulang: apakah partisipasi yang tinggi mencerminkan kesadaran, atau sekadar hasil mobilisasi? Apakah warga datang ke TPS karena memahami makna politik, atau karena tekanan sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memastikan demokrasi tidak berhenti di bilik suara.
Dalam konteks ini, IPP berfungsi ganda — sebagai alat evaluasi dan pembelajaran. Ia memberi peta jalan bagi KPU dan pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan partisipatif. Lebih dari itu, IPP meneguhkan konsep high-quality democracy yang digagas Larry Diamond: demokrasi yang tidak hanya kompetitif secara elektoral, tetapi juga inklusif, partisipatif, dan bertanggung jawab.
Partisipasi yang bermakna menuntut literasi politik yang baik. Warga harus memahami haknya tidak hanya untuk memilih, tetapi juga untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas. Partisipasi semacam ini membutuhkan dukungan pendidikan politik yang berkelanjutan — sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi menentukan masa depan demokrasi kita.
Implikasi dan Arah Kebijakan
IPP 2024 membawa pesan strategis: partisipasi harus dikelola, bukan sekadar dirayakan. Bagi KPU, indeks ini menjadi alat ukur kelembagaan untuk merancang program sosialisasi yang lebih tepat sasaran. Bagi pemerintah daerah, IPP menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan publik dalam memperluas ruang demokrasi lokal. Dan bagi masyarakat sipil, IPP adalah bahan advokasi untuk memastikan bahwa setiap kelompok — termasuk perempuan, pemuda, dan disabilitas — mendapatkan ruang yang setara.
Ke depan, KPU perlu menjadikan IPP sebagai sistem yang berkelanjutan. Indeks ini tidak boleh berhenti sebagai laporan tahunan, tetapi menjadi bagian dari policy cycle demokrasi elektoral Indonesia. Dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif, IPP bisa menjadi rujukan nasional, bahkan internasional, tentang bagaimana negara berkembang dapat menilai kualitas partisipasi secara ilmiah.
Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat ekosistem pendidikan politik. Literasi demokrasi harus masuk ke ruang publik — sekolah, kampus, tempat ibadah, hingga dunia digital. Demokrasi hanya akan tumbuh bila warga tahu cara merawatnya. Sebab partisipasi tanpa pengetahuan ibarat api tanpa minyak: mudah padam.
Menjaga Denyut Demokrasi
Pada akhirnya, IPP 2024 mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak hidup dari pemilu ke pemilu, melainkan dari kesadaran warga yang terus menyala di antara keduanya. Partisipasi bukan sekadar angka di laporan statistik, tetapi napas yang menghidupkan legitimasi politik. Ketika warga terlibat dengan pengetahuan dan kesukarelaan, di situlah demokrasi mencapai maknanya yang sejati.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang sempurna, melainkan yang terus belajar memperbaiki dirinya. Dalam konteks itu, IPP adalah cermin sekaligus kompas. Ia menunjukkan di mana kita berdiri hari ini, dan ke mana demokrasi lokal akan diarahkan esok hari. Maka menjaga partisipasi berarti menjaga masa depan — sebab di setiap bilik suara, tersimpan harapan agar republik ini tetap hidup oleh, dari, dan untuk rakyatnya.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
