Mengapa Pesantren Masih Tertinggal? Catatan dari Dalam Sistem

SURAU.CO-Mengapa pesantren masih tertinggal di tengah arus modernisasi pendidikan nasional? Mengapa pesantren masih tertinggal dari segi infrastruktur, kualitas tenaga pengajar, hingga kurikulum berbasis digital yang kini menjadi kebutuhan mendesak? Pertanyaan-pertanyaan ini kerap muncul dalam diskusi pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun pesantren memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar terhadap pendidikan dan dakwah, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan dibanding institusi pendidikan formal lainnya.

Kesenjangan Infrastruktur dan Digitalisasi Pesantren

Ketertinggalan pesantren dalam infrastruktur dan digitalisasi masih menjadi tantangan utama. Banyak pesantren di daerah terpencil belum memiliki akses internet stabil, komputer, atau perangkat pembelajaran digital. Padahal, di era teknologi seperti sekarang, digitalisasi bukan hanya kebutuhan tambahan, melainkan fondasi baru bagi pembelajaran yang kompetitif.

Kementerian Agama telah menggulirkan berbagai program digitalisasi pesantren, namun pelaksanaannya sering terkendala oleh minimnya pelatihan bagi guru dan santri, serta keterbatasan anggaran. Akibatnya, sebagian besar pesantren hanya mengandalkan metode pengajaran tradisional yang tak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan berbasis teknologi.

Tenaga Pengajar: Kualitas, Kesejahteraan, dan Profesionalisme

Sumber daya manusia dalam sistem pesantren juga patut mendapat perhatian serius. Banyak guru pesantren belum mendapatkan pelatihan pedagogis yang memadai. Ketiadaan sertifikasi guru atau akses ke pelatihan berkelanjutan menjadikan proses pengajaran berjalan stagnan. Hal ini menyebabkan kualitas pengajaran sulit meningkat.

Selain itu, kesejahteraan tenaga pengajar di pesantren masih tergolong rendah. Minimnya insentif dan jaminan sosial menjadikan profesi ini kurang diminati generasi muda, apalagi mereka yang lulusan universitas dengan kualifikasi tinggi. Dibutuhkan sistem insentif dan pengakuan profesional bagi para asatidz agar mereka dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Tampak Santriwati sedang berjalan

Kurikulum Pesantren: Antara Tradisi dan Relevansi Kontemporer

Salah satu sebab pesantren masih tertinggal adalah rigiditas kurikulumnya yang masih terlalu berorientasi pada kitab kuning dan ilmu-ilmu klasik. Meskipun warisan keilmuan ini penting, tanpa integrasi dengan ilmu-ilmu kontemporer seperti sains, teknologi, kewirausahaan, dan literasi digital, lulusan pesantren akan sulit bersaing di dunia kerja.

Beberapa pesantren modern telah mencoba menyeimbangkan tradisi dan modernitas, namun belum menjadi arus utama dalam sistem pesantren nasional. Perlu ada pendekatan sistemik dari pemerintah dan organisasi keagamaan untuk mendorong transformasi kurikulum agar tetap berakar pada nilai Islam sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.

Pengelolaan Manajemen Pesantren: Sistemik atau Individualistik?

Pengelolaan pesantren sering kali masih bersifat individualistik, tergantung pada figur kiai atau pendiri. Ini menimbulkan kesenjangan antara pesantren yang dikelola profesional dengan yang masih bertumpu pada tradisi keluarga. Padahal, manajemen modern sangat dibutuhkan untuk mengatur keuangan, program pendidikan, relasi dengan pemerintah, dan kemitraan strategis.

Pesantren perlu membuka diri terhadap sistem manajemen pendidikan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada mutu. Tanpa perubahan dalam tata kelola, modernisasi pesantren akan berjalan lambat dan terfragmentasi.

Peran Negara dan Masyarakat: Dukungan atau Sekadar Formalitas?

Negara telah menetapkan pesantren sebagai lembaga pendidikan formal melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Namun, realisasi dukungan fiskal dan kebijakan yang merata masih menjadi masalah. Banyak pesantren kecil tidak tersentuh bantuan karena tidak terdaftar secara resmi atau tidak memenuhi persyaratan administratif yang kompleks.

Selain negara, masyarakat juga memiliki peran penting. Pesantren yang terbuka terhadap kolaborasi dengan komunitas, dunia usaha, dan platform digital akan lebih cepat beradaptasi. Dukungan masyarakat dalam bentuk zakat, wakaf produktif, dan pelatihan keahlian bisa menjadi motor perubahan yang lebih cepat ketimbang mengandalkan negara semata.(Hen)