SURAU.CO. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara serius mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Pansus Haji 2025 ini bertujuan untuk mengevaluasi secara total penyelenggaraan ibadah haji. Wacana ini menguat setelah munculnya berbagai catatan dan masalah selama pelaksanaan haji tahun ini. DPR berkomitmen untuk memastikan perbaikan signifikan pada musim haji mendatang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan keterbukaan institusinya terhadap usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa DPR siap menggunakan kewenangannya jika memang diperlukan. Pembentukan pansus dianggap sebagai salah satu jalan untuk perbaikan fundamental. “Jika memang harus dilakukan Pansus Haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kami DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan Pansus Haji,” kata Puan. Ia menyampaikan hal ini saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa.
Puan mengakui adanya banyak kekurangan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Menurutnya, berbagai aspek membutuhkan evaluasi mendalam. DPR tidak ingin masalah yang sama terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Perbaikan layanan bagi jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama. “Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak yang harus kita selesaikan sehingga pelaksanaan haji di tahun depan lebih baik lagi,” ucapnya.
Nota Diplomatik Arab Saudi Sudah Selesai
Salah satu isu yang mencuat adalah nota diplomatik dari Pemerintah Arab Saudi. Nota tersebut berisi sejumlah catatan terkait pelanggaran oleh pihak Indonesia. Namun, Puan Maharani menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan persoalan itu. Komunikasi intensif dengan otoritas Saudi berhasil menuntaskan masalah tersebut. “Lima poin nota tersebut itu sudah lama sudah diselesaikan oleh pemerintah. Jadi saat kemudian pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” ujarnya.
Meskipun begitu, isi catatan dari Arab Saudi tetap menjadi perhatian serius. Catatan tersebut menyoroti beberapa masalah krusial. Salah satunya adalah tingginya angka kematian jemaah haji. Arab Saudi menilai hal ini terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap pedoman kesehatan.
Selain itu, Arab Saudi juga mengkritik penempatan jemaah di hotel. Beberapa akomodasi dianggap tidak sesuai dengan kontrak syarikah. Isu lain menyangkut validasi data jemaah yang tidak sesuai prosedur. Terakhir, tidak adanya kontrak resmi dengan penyedia layanan Adhahi (hewan kurban) juga menjadi sorotan.
Fokus Pemulangan Jemaah
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan pandangan berbeda. Ia yang juga menjabat Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menekankan prioritas saat ini. Menurutnya, fokus utama pemerintah dan DPR adalah proses pemulangan jemaah.
“Sekarang konsentrasi pulangkan jamaah. Nanti ya evaluasi dan lain-lainnya setelah jamaah pulang. Hajinya belum selesai, sekarang kita lagi concern bersama pemerintah memulangkan jamaah, itu dulu sebab kita ini menghadapi tantangan penerbangan,” kata Cucun.
Ia menegaskan bahwa evaluasi baru akan berjalan setelah seluruh jemaah tiba di tanah air. Tantangan logistik, terutama terkait jadwal penerbangan, menjadi fokus utama Timwas Haji. Tidak ada tawar menawar soal keselamatan dan kelancaran kepulangan jemaah.
Mekanisme Evaluasi Tunggu Laporan Timwas
Puan Maharani menambahkan, DPR akan mengikuti prosedur yang berlaku. Setelah masa sidang resmi dibuka, DPR akan mendengarkan laporan lengkap. Laporan tersebut berasal dari Timwas Haji DPR RI dan Komisi VIII DPR RI. Hasil temuan di lapangan akan menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya.
Cucun juga menjelaskan bahwa DPR memiliki beberapa opsi untuk mekanisme evaluasi. Pembentukan alat kelengkapan dewan akan mempertimbangkan tingkat urgensinya. Pilihan yang tersedia adalah panitia kerja (panja) atau pansus. “Evaluasinya nanti ada mekanisme panja (panitia kerja) dan pansus,” ucap dia.
Panja memiliki ruang lingkup lebih terbatas di tingkat komisi. Sedangkan pansus melibatkan lintas komisi dengan kewenangan yang lebih besar. Keputusan ini akan diambil setelah melihat skala masalah dan kebutuhan investigasi yang lebih mendalam. Publik kini menanti langkah konkret DPR untuk memastikan ibadah haji yang lebih baik di masa depan.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
