Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia menghadapi tantangan besar. Pemerintah Arab Saudi memberi sinyal akan memangkas kuota haji Indonesia 2026 secara signifikan. Wacana ini muncul setelah mereka mengevaluasi pelaksanaan haji 2025. Kabar tersebut langsung menjadi perhatian utama Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang kini tengah bersiap mengambil alih manajemen haji nasional dari Kementerian Agama.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menggelar pertemuan penting dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah pada Selasa (10/6/2025). Dalam pertemuan itu, mereka membahas evaluasi pelaksanaan haji 2025 dan mulai menyusun langkah awal persiapan musim haji 2026. Salah satu isu strategis yang mereka soroti ialah ketidakpastian jumlah kuota haji untuk Indonesia.
Hingga kini, Kerajaan Arab Saudi belum menyampaikan angka resmi. Situasi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ketika mereka biasanya langsung menetapkan kuota setelah musim haji berakhir. Gus Irfan, sapaan akrab Mochamad Irfan Yusuf, mengonfirmasi kondisi tersebut.
“Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai,” kata Gus Irfan di Jeddah.
Wacana Pengurangan Kuota Hingga 50 Persen
Situasi menjadi lebih serius setelah muncul wacana pemotongan kuota. Pihak Saudi mempertimbangkan untuk mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50 persen. BP Haji langsung merespons isu ini dengan melakukan langkah diplomasi dan negosiasi. Gus Irfan menegaskan bahwa pihaknya sedang melobi otoritas Saudi secara intensif.
Dalam proses negosiasi itu, BP Haji membawa proposal sistem manajemen haji yang telah mereka perbarui. Sistem ini dirancang seiring dengan peralihan wewenang penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke BP Haji.
“Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan,” jelasnya.
Sorotan Tajam pada Data Kesehatan Jemaah
Masalah data kesehatan jemaah menjadi pemicu utama evaluasi ketat dari pihak Arab Saudi. Mereka menyoroti kurangnya transparansi dalam pelaporan kondisi kesehatan jemaah haji asal Indonesia. Otoritas Saudi menemukan sejumlah kasus jemaah yang meninggal sebelum tiba di tujuan. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang proses seleksi kesehatan di dalam negeri.
Perwakilan Kementerian Haji Saudi menyampaikan keprihatinan mereka secara lugas.
“Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?” ujar perwakilan tersebut dalam sebuah diskusi.
Pernyataan itu menegaskan pentingnya menerapkan aspek istita’ah (kemampuan fisik dan finansial) secara lebih ketat. Petugas harus benar-benar memastikan setiap jemaah sehat dan layak untuk menjalani ibadah haji yang menuntut kesiapan fisik.
Pembentukan Task Force dan Regulasi Baru
Sebagai langkah konkret, Arab Saudi mendorong pembentukan task force atau gugus tugas bersama. Tim gabungan Indonesia–Saudi akan menyusun persiapan haji 2026 secara lebih rinci guna memastikan akurasi dan validasi data jemaah. Fokus utama tim ini adalah verifikasi data kesehatan (*istita’ah*).
Selain itu, tim juga akan mengendalikan berbagai aspek logistik, seperti layanan penerbangan, standar akomodasi, kualitas konsumsi, serta fasilitas tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Arab Saudi juga berencana menerapkan serangkaian kebijakan baru yang lebih ketat. Beberapa regulasi tersebut antara lain:
- Pembatasan Syarikah: Pemerintah Saudi akan membatasi jumlah perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) maksimal dua entitas.
- Standar Kesehatan Ketat: Tim gabungan akan meningkatkan pengawasan terhadap standar kesehatan jemaah.
- Pengawasan Akomodasi: Tim juga akan mengawasi standar hotel, porsi makanan, dan jumlah kasur per jemaah secara ketat.
“Semua aspek layanan akan dikontrol bersama oleh task force Indonesia–Saudi,” tegas Gus Irfan.
Aturan Ketat Pembayaran Dam
Pemerintah Arab Saudi juga menerapkan aturan baru terkait pembayaran dam (denda atau fidyah). Mereka hanya mengizinkan pelaksanaannya di dua tempat: di negara asal jemaah atau melalui perusahaan resmi yang mereka tunjuk, yaitu Ad-Dhahi. Otoritas Saudi akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar kebijakan ini.
Komitmen BP Haji
BP Haji menegaskan kesiapannya dalam menghadapi seluruh tantangan tersebut. Gus Irfan menyatakan komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam manajemen haji. Ia ingin memastikan setiap jemaah Indonesia berangkat dalam kondisi terbaik dan mendapatkan pelayanan maksimal.
“Kami ingin memastikan jemaah Indonesia berangkat dalam kondisi layak dan mendapatkan pelayanan terbaik. Karena itu, komunikasi intensif dengan otoritas Saudi akan terus kami lakukan,” ujanya.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
