Sinergi Lintas Kementerian dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kemenkeu
Surau.co – Dua menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Hadir secara langsung dalam acara pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kehadiran mereka menandakan dukungan penuh terhadap langkah strategis yang tengah dijalankan pemerintah dalam memperkuat fondasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara.
Rini Widyantini tiba di lokasi acara tepat pukul 09.14 WIB. Ia tampil elegan dalam balutan batik merah yang dipadukan celana panjang hitam, menampilkan kesan profesional dan berwibawa. Tiga menit kemudian, Airlangga Hartarto menyusul masuk ke area pelantikan, didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.
Kehadiran pejabat tinggi dari lintas kementerian ini memperlihatkan sinergi yang solid dalam tubuh pemerintahan, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Kolaborasi lintas sektor ini menguatkan pesan bahwa transformasi birokrasi dan reformasi struktural tidak bisa berjalan sendiri. Perubahan ini membutuhkan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemimpin kementerian strategis.
Pelantikan Pejabat Eselon I: Momentum Penyegaran Kepemimpinan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin langsung jalannya pelantikan pejabat eselon I sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Langkah ini menjadi simbol dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dalam sektor keuangan negara yang memegang peranan vital.
Dalam kesempatan ini, Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Djaka Budi membawa pengalaman panjang di dunia militer, yang dipercaya mampu memperkuat pengawasan terhadap arus barang keluar-masuk Indonesia serta menekan praktik penyelundupan yang merugikan negara.
Tak kalah penting, Kemenkeu juga menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Bimo dikenal sebagai figur yang memiliki pemahaman kuat terhadap kebijakan fiskal dan reformasi pajak. Dengan latar belakang tersebut, pemerintah menaruh harapan besar padanya untuk mendorong percepatan digitalisasi perpajakan serta memperkuat sistem pengawasan wajib pajak di seluruh Indonesia.
Pelantikan Tertutup Demi Fokus dan Kekhusyukan
Proses pelantikan digelar secara tertutup di Aula Mezzanine Gedung Kementerian Keuangan mulai pukul 09.30 WIB. Untuk menjaga ketertiban dan kekhusyukan prosesi, panitia membatasi kehadiran langsung di lokasi. Media massa hanya dapat mengikuti jalannya pelantikan melalui siaran langsung yang disediakan secara daring.
Pemerintah memilih format tertutup ini demi menciptakan suasana yang kondusif dan penuh khidmat. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap pejabat yang dilantik agar mereka dapat memulai amanah barunya dengan penuh konsentrasi, tanpa distraksi dari keramaian media atau publik.
Implikasi Strategis dari Pergantian Kepemimpinan
Pergantian pucuk pimpinan di lingkungan Kemenkeu bukanlah sekadar rotasi administratif. Ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menjawab tantangan ekonomi yang terus berubah, baik dari dalam negeri maupun dari kondisi global yang fluktuatif.
Dengan pengalaman dan integritas yang dimiliki Djaka Budi, Kemenkeu berharap pengawasan bea dan cukai menjadi lebih ketat dan modern. Selain itu, penanganan terhadap praktik perdagangan ilegal juga diharapkan semakin efektif melalui pendekatan yang disiplin dan terstruktur.
Sementara itu, Bimo Wijayanto dituntut menghadirkan inovasi di sektor perpajakan. Tugas besarnya mencakup optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, perluasan basis pajak, serta pelaksanaan digitalisasi sistem perpajakan agar transparansi dan efisiensi kinerja semakin meningkat.
Mewujudkan Birokrasi Modern dan Berbasis Merit
Proses pengisian jabatan tinggi ini juga mencerminkan pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN) yang berbasis meritokrasi. Kementerian PANRB secara konsisten mendorong penerapan sistem manajemen ASN yang transparan, akuntabel, dan profesional sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan pengelolaan fiskal semakin kompleks. Oleh sebab itu, kehadiran pemimpin baru yang tangguh, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan zaman menjadi sebuah keniscayaan. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada struktur internal kementerian, tetapi juga menentukan kualitas layanan publik dan keberhasilan pencapaian target nasional.
Dengan pelantikan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem pemerintahan yang efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika zaman.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
