Politik
Beranda » Berita » Usulan Baru Anggota DPR: Masa Tinggal Haji Dipangkas Jadi 30 Hari Demi Efisiensi Biaya

Usulan Baru Anggota DPR: Masa Tinggal Haji Dipangkas Jadi 30 Hari Demi Efisiensi Biaya

Marwan Dasopang
Marwan Dasopang

Wacana Pemangkasan Durasi Haji: Efisiensi atau Tantangan Baru?

Surau.co – Ada wacana menarik nih soal durasi tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mulai serius menyuarakan usulan buat mempersingkat waktu tinggal yang selama ini mencapai 40 hari. Menurutnya, durasi itu terlalu lama dan malah bikin anggaran haji makin bengkak dari tahun ke tahun.

“Sebenarnya cukup 30 hari saja. Kalau bisa bahkan kurang,” ujar Marwan dalam keterangannya di Senayan. Menurutnya, pemangkasan waktu tinggal akan membantu menekan pengeluaran, terutama di sektor akomodasi dan konsumsi.

Dukungan dari Tokoh Agama: Tak Harus 40 Hari

Usulan ini tak berdiri sendiri. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menyatakan dukungannya dengan penuh semangat. Bahkan, menurutnya, ibadah haji bisa ditunaikan secara sempurna hanya dalam 20 hari.

“Saya setuju, malah bisa kurang dari 30 hari. Seperti 20 hari saja itu sudah cukup,” ungkap Cholil. Ia menambahkan bahwa pengurangan hari otomatis akan memangkas beban finansial jemaah, khususnya untuk biaya pemondokan dan konsumsi yang selama ini menyumbang angka besar dalam biaya keseluruhan haji.

Senada, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, juga menyambut positif ide tersebut. Ia menilai masa tinggal yang selama ini mencapai 40 hari terlalu panjang dan justru menjadi salah satu faktor pembengkakan biaya. “Ini sangat layak dipertimbangkan. Kalau bisa dipangkas tanpa mengurangi makna ibadah, kenapa tidak?” ucapnya.

Ramai Jasa Nikah Siri, Ini Jawaban MUI Terkait Nikah Siri

Faktor Teknis: Bandara dan Transportasi Udara Jadi Kendala

Namun, mengurangi masa tinggal bukan perkara semudah membalik telapak tangan. Menurut Anwar Abbas, durasi panjang selama ini bukan tanpa sebab. Salah satu alasannya adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya bandara di Jeddah dan Madinah yang belum mampu menampung arus besar jemaah dari berbagai negara secara bersamaan.

“Kalau memang pemerintah Saudi belum bisa menambah kapasitas Bandara Jeddah dan Madinah, maka bisa jadi perluasan Bandara Taif sebagai alternatif patut dipertimbangkan untuk jemaah Indonesia,” usul Anwar. Hal ini menjadi bagian dari solusi logistik agar pemangkasan waktu tinggal tak terganjal oleh hambatan teknis.

Kampung Haji: Solusi Jangka Panjang

Dalam waktu bersamaan, muncul juga gagasan membangun “Kampung Haji” di Arab Saudi. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan niatnya untuk membangun pemukiman atau hotel milik Indonesia di Tanah Suci, agar pengelolaan dan biaya akomodasi jemaah dapat ditekan secara signifikan.

Marwan Dasopang mendukung penuh rencana ini. “Kalau kita punya hotel sendiri, tidak perlu tiap tahun negosiasi harga baru dengan pihak swasta Arab Saudi. Kita tinggal mengikuti standar yang kita tentukan sendiri,” jelasnya. Ia meyakini bahwa pengadaan aset permanen seperti ini akan membawa efisiensi besar bagi anggaran haji negara.

Regulasi Saudi: Tantangan Lain yang Harus Dihadapi

Meski banyak dukungan terhadap pemangkasan masa tinggal, perlu dicatat bahwa kebijakan durasi haji juga merupakan kewenangan Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi sekarang ngasih aturan baru nih: buat negara-negara yang ngirim jemaah haji lebih dari 100 ribu orang contohnya Indonesia waktu tinggalnya dibatasi jadi 40 hari aja.

Ini Yang Menjadi Sorotan DPR Terkait Persiapan Haji 2026

Hal ini berkaitan dengan pengaturan slot penerbangan serta distribusi waktu wukuf dan ritual lainnya agar tidak terjadi penumpukan jemaah. Dengan demikian, pemangkasan masa tinggal juga perlu dibicarakan dalam skala diplomasi dan negosiasi antar negara.

Efisiensi Jadi Kunci Ibadah Haji Modern

Pemangkasan masa tinggal jemaah haji dari 40 hari jadi 30 atau bahkan 20 hari jadi kabar baik yang menyegarkan. Ini bisa jadi langkah cerdas buat bikin pelaksanaan ibadah haji lebih tertata, efisien, dan berkelanjutan ke depannya. Dukungan dari tokoh-tokoh penting, seperti MUI dan Muhammadiyah, menjadi sinyal kuat bahwa gagasan ini layak dibahas lebih lanjut.

Dengan pendekatan yang tepat baik melalui diplomasi, penguatan infrastruktur, maupun pembangunan fasilitas permanen seperti Kampung Haji Indonesia bisa menjadi pelopor transformasi penyelenggaraan haji yang modern, efisien, dan ramah anggaran.


Eksplorasi konten lain dari Surau.co

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

× Advertisement
× Advertisement