Dunia politik kontemporer sering kali terjebak dalam drama perebutan kekuasaan yang pragmatis. Banyak tokoh berlomba mengejar kursi jabatan demi status sosial dan keuntungan materi. Namun, sejarah Islam menawarkan perspektif yang jauh lebih dalam dan bermartabat melalui pemikiran Ibnu Taimiyah. Dalam kitab monumentalnya, Siyasah Syar’iyyah, beliau menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah alat untuk kemegahan diri. Kepemimpinan sejati adalah pengabdian yang penuh dengan beban tanggung jawab besar di hadapan manusia dan Tuhan.
Kepemimpinan Sebagai Amanah, Bukan Keistimewaan
Ibnu Taimiyah memandang jabatan publik sebagai sebuah “amanah”. Pandangan ini meruntuhkan ambisi mereka yang melihat kekuasaan sebagai tujuan akhir. Dalam Islam, seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Ketika seseorang menduduki kursi kepemimpinan, ia sebenarnya sedang memikul beban berat untuk menyejahterakan umat.
Beliau mengutip sebuah prinsip mendasar dalam Siyasah Syar’iyyah:
“Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban di dalamnya.”
Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa kekuasaan memiliki dimensi eskatologis atau ukhrawi. Pemimpin yang hanya mengejar kursi akan menemui kegagalan moral. Sebaliknya, pemimpin yang melayani akan fokus pada pemenuhan hak-hak rakyat dengan penuh integritas.
Dua Pilar Utama: Al-Quwwah dan Al-Amanah
Ibnu Taimiyah merumuskan dua syarat mutlak untuk seorang pemimpin ideal: Al-Quwwah (Kekuatan/Kompetensi) dan Al-Amanah (Integritas/Kepercayaan). Kedua kualitas ini harus berjalan beriringan tanpa bisa terpisahkan.
Al-Quwwah merujuk pada kemampuan teknis dan keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dalam mengelola administrasi negara dan menjaga keamanan rakyat. Tanpa kompetensi, seorang pemimpin yang baik secara personal tetap akan membawa kehancuran karena ketidakmampuannya mengelola konflik.
Sementara itu, Al-Amanah berkaitan dengan ketakwaan dan kejujuran. Pemimpin yang memiliki amanah tidak akan mengkhianati kepercayaan rakyat demi kepentingan pribadi atau golongan. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa mencari sosok yang sempurna dalam kedua hal ini memang sulit. Namun, otoritas harus memilih orang yang paling mendekati idealisme tersebut demi kemaslahatan publik.
Memikul Beban Rakyat di Atas Pundak
Kepemimpinan yang melayani berarti memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ibnu Taimiyah menulis bahwa tujuan utama dari kekuasaan politik adalah memperbaiki urusan agama dan dunia manusia. Politik tidak boleh terpisah dari nilai-nilai moral agama.
Ketika pemimpin merasa sedang memikul beban, ia akan bekerja dengan hati-hati. Ia akan memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan atau terzalimi oleh sistem. Ia tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk memperkaya keluarga. Inilah esensi dari “memikul beban” yang Ibnu Taimiyah maksudkan. Pemimpin harus siap berdiri di garda terdepan saat krisis melanda masyarakat.
Menghindari Politik Transaksional
Kitab Siyasah Syar’iyyah juga memberikan peringatan keras terhadap praktik nepotisme dan politik transaksional. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa memberikan jabatan kepada orang yang tidak kompeten hanya karena hubungan kekerabatan adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya.
Sikap ini sangat relevan dengan kondisi demokrasi saat ini. Banyak pemimpin terjebak dalam balas budi politik setelah memenangkan pemilihan. Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa orientasi pemimpin harus murni untuk pelayanan, bukan untuk membalas jasa para donatur politik atau pendukung fanatik.
Penutup: Kembali ke Marwah Kepemimpinan
Kepemimpinan yang melayani menurut Ibnu Taimiyah adalah antitesis dari kerakusan kekuasaan. Kita butuh pemimpin yang tidak merasa besar karena kursinya, tetapi merasa kecil di hadapan tanggung jawabnya. Memikul beban rakyat adalah jalan menuju kemuliaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat.
Melalui Siyasah Syar’iyyah, kita belajar bahwa politik adalah sarana ibadah yang agung jika kita kelola dengan benar. Mari kita jadikan integritas dan kompetensi sebagai standar utama dalam memilih pemimpin. Hanya dengan cara itulah, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terwujud secara nyata.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
