SURAU.CO – Kebijakan politik luar negeri sebuah negara tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia merupakan manifestasi dari landasan ideologi, kepentingan nasional, serta keterkaitannya dengan konstelasi global. Dalam konteks Timur Tengah, memahami kebijakan politik Iran memerlukan perspektif yang melampaui sekadar retorika agama. Banyak pengamat menilai bahwa tindakan Teheran sering kali terjepit di antara idealisme revolusioner dan realitas sistem nation-state yang pragmatis.
Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai kekuatan global utama menghadapi dilema yang semakin rumit. Terlepas dari kenyataan demikian, Washington berkomitmen menjaga eksistensi sekutu utamanya, Israel. Di sisi lain, mereka harus mengelola risiko agar konflik regional tidak meledak menjadi perang terbuka yang merugikan kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri.
Memahami Landasan Diplomasi dan Kepentingan Iran
Iran, layaknya negara modern lainnya, mengadopsi sistem negara-bangsa (nation-state). Meskipun sering menggunakan narasi keagamaan, pada praktiknya Iran sangat patuh pada aturan main internasional yang berbasis sistem kapitalis. Keanggotaan mereka di organisasi internasional seperti PBB, BRICS, dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) menunjukkan bahwa prioritas utama Teheran adalah integrasi ekonomi dan keamanan nasional, bukan semata-mata penyebaran ideologi.
Banyak pihak menyoroti inkonsistensi Iran dalam membela sesama penganut Syiah di luar negeri. Sebagai contoh, Iran cenderung pasif dalam konflik Azerbaijan, meskipun mayoritas penduduknya Syiah. Hal ini dikarenakan kepentingan strategis Iran lebih condong untuk menjaga hubungan dengan Rusia atau menghindari ketidakstabilan di perbatasan utaranya. Fenomena ini membuktikan bahwa kebijakan luar negeri Iran bersifat sangat transaksional dan pragmatis.
Jejak Kerja Sama Rahasia dan Hubungan dengan Amerika
Sejarah mencatat bahwa di balik retorika “Setan Besar”, terdapat saluran-saluran komunikasi yang tetap terjaga antara Teheran dan Washington. Sejak masa pendiri Republik Islam, Ayatullah Khomeini, hingga era modern, Iran menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat selama kedaulatan dalam negeri mereka tidak diganggu.
Bukti nyata dari pragmatisme ini terlihat saat pendudukan Afghanistan dan Irak. Mantan pejabat tinggi Iran sendiri mengakui adanya koordinasi dengan Amerika untuk menggulingkan rezim Taliban dan Saddam Hussein. Bahkan dalam konflik Suriah, Iran secara aktif mendukung rezim Bashar al-Assad yang secara tidak langsung menjaga stabilitas kawasan sesuai dengan parameter tertentu yang bisa diterima oleh kepentingan Barat.
Terkait isu Palestina, Iran sering kali menawarkan solusi referendum yang melibatkan penduduk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Meski terdengar demokratis, pengamat politik menilai ini adalah bentuk pengakuan implisit terhadap keberadaan entitas Yahudi di tanah Palestina, demi menjaga keseimbangan diplomatik di tingkat global.
Eskalasi di Timur Tengah: Serangan Formalitas dan Realitas Lapangan
Ketegangan terbaru antara Iran dan Israel memberikan gambaran jelas tentang bagaimana “perang bayangan” ini dikelola. Ketika para komandan Garda Revolusi (IRGC) tewas di Damaskus, dunia menanti respons keras dari Iran. Namun, apa yang terjadi justru menunjukkan adanya diplomasi di balik layar. Iran dilaporkan berkomunikasi dengan Amerika melalui Oman sebelum meluncurkan serangan ratusan roket dan drone.
Banyak analis melihat serangan tersebut lebih bersifat teatrikal atau sekadar “menjaga wajah” (citra diri) di mata domestik dan regional. Roket-roket tersebut seolah sengaja diluncurkan dengan pola yang mudah diintersep sebelum mencapai target vital. Hal ini menunjukkan bahwa Iran tidak benar-benar menginginkan perang terbuka yang dapat menghancurkan infrastruktur nuklir atau minyak mereka.
Namun, sikap menahan diri ini justru membuat Israel, di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, semakin agresif. Pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyah, di jantung kota Teheran merupakan pukulan telak bagi reputasi keamanan Iran. Meskipun Iran berjanji akan membalas, tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya membuat Teheran terjebak dalam dilema strategis: membalas dan memicu perang besar, atau diam dan kehilangan kredibilitas.
Dilema Amerika Serikat dan Agresi Israel
Amerika Serikat saat ini berada di posisi yang sangat sulit. Mereka menghadapi Israel yang mulai mengabaikan arahan Washington. Netanyahu tampaknya memiliki agenda sendiri untuk membentuk “Timur Tengah Baru” dengan menghancurkan kekuatan proksi Iran seperti Hizbullah di Lebanon.
Dilema Amerika semakin diperparah oleh faktor domestik, yakni pemilihan presiden. Partai Demokrat tidak ingin terlihat lemah namun juga tidak ingin terlibat dalam perang baru di Timur Tengah. Sementara itu, Partai Republik terus mendorong dukungan tanpa batas bagi Israel. Akibatnya, Amerika kehilangan taringnya sebagai “polisi dunia” karena tidak mampu menekan sekutunya sendiri untuk melakukan gencatan senjata yang berkelanjutan.
Runtuhnya Topeng Politik dan Harapan Umat
Konflik yang berlarut-larut ini pada akhirnya menyingkapkan wajah asli dari para aktor yang terlibat. Iran, yang selama ini mencitrakan diri sebagai pembela utama kaum tertindas dan pembebas Al-Aqsa, terlihat lebih fokus pada kelangsungan rezimnya sendiri. Di sisi lain, Israel secara terang-terangan melanggar hukum internasional, sementara lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan ICC terbukti tidak berdaya menghadapinya.
Bagi banyak kalangan di dunia Islam, situasi ini menjadi momentum refleksi. Kebijakan politik yang hanya berlandaskan pada kepentingan nasional sempit dan sistem negara-bangsa gagal memberikan solusi nyata bagi pembebasan Palestina. Ada kerinduan yang mendalam akan munculnya institusi politik yang memiliki prinsip syariah yang tegas, yang tidak terjebak dalam permainan diplomasi dua muka antara Timur dan Barat.
Analisis terhadap kebijakan politik Iran dan dilema Amerika menunjukkan bahwa dinamika Timur Tengah jauh lebih kompleks daripada sekadar permusuhan antaragama. Ini adalah permainan catur geopolitik di mana kepentingan nasional, stabilitas rezim, dan penguasaan sumber daya menjadi motor penggerak utama. Selama para pemimpin di kawasan masih bergantung pada sistem internasional yang bias, solusi bagi perdamaian yang adil di Palestina nampaknya masih akan menjadi perjalanan panjang yang penuh dengan kontradiksi politik.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
