Setahun MBG, Stunting Tak Hilang dan Anggaran Terbuang

SURAU.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan selama satu tahun sejak pertama kali diluncurkan sebagai program unggulan pemerintah. Sejak awal, inisiatif ini dipromosikan sebagai langkah strategis negara untuk menekan angka stunting secara signifikan di Indonesia. Namun, setelah melewati perjalanan 12 bulan, banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitasnya. Apakah anggaran fantastis yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak nyata, atau justru menjadi proyek yang terbuang sia-sia?

Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai evaluasi setahun MBG, kendala di lapangan, serta perspektif solusi sistemik dalam mengatasi masalah gizi nasional.

Kegagalan Target Stunting dan Realita Lapangan

Pemerintah merancang program MBG untuk memperbaiki gizi anak sekolah dan balita, namun data di lapangan menunjukkan bahwa angka stunting tidak turun secara drastis. Ketidaktepatan sasaran dan kualitas makanan yang petugas sajikan menjadi masalah utama yang sering muncul.

Banyak ahli gizi menyoroti bahwa pemberian makan gratis sekali sehari di sekolah tidak cukup untuk memperbaiki kondisi kronis seperti stunting, yang akarnya berada pada seribu hari pertama kehidupan (HPK). Ketika program MBG difokuskan pada anak usia sekolah, intervensi ini dianggap “terlambat” bagi mereka yang sudah terlanjur mengalami gangguan pertumbuhan sejak bayi.

Pemborosan Anggaran: Efisiensi yang Dipertanyakan

Salah satu kritik paling tajam terhadap program ini adalah besarnya alokasi anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan dana sebesar itu, publik mengharapkan adanya perubahan fundamental pada status gizi nasional. Namun, kenyataannya:

1. Biaya Operasional Tinggi: Sebagian besar dana terserap untuk rantai distribusi, pengadaan dapur umum, dan logistik, bukan sepenuhnya pada kualitas bahan pangan.

2. Korupsi dan Kebocoran: Risiko penyimpangan anggaran dalam proyek sebesar ini sangat tinggi, terutama pada tingkat pengadaan bahan baku di daerah.

3. Program Tambal Sulam: MBG dinilai sebagai kebijakan populis yang hanya menyentuh gejala permukaan tanpa menyelesaikan akar penyebab stunting, yaitu kemiskinan sistemik.

Kendala Teknis: Dari Keracunan Massal hingga Kurangnya Tenaga Ahli

Selama satu tahun pelaksanaannya, program MBG juga diwarnai dengan berbagai insiden yang mengkhawatirkan. Laporan mengenai keracunan makanan massal di beberapa daerah menjadi bukti lemahnya pengawasan standar keamanan pangan.

Selain itu, muncul polemik mengenai peran ahli gizi. Pernyataan beberapa pejabat yang terkesan meremehkan pentingnya sertifikasi gizi dalam program ini membuat publik semakin skeptis. Tanpa pengawasan ahli, pengelola program berisiko memberikan makanan yang sekadar mengenyangkan, tetapi mereka mengabaikan asupan zat besi, protein hewani, dan mikronutrien penting untuk mencegah stunting pada anak.

Akar Masalah: Kemiskinan dan Sistem Ekonomi

Stunting bukan sekadar masalah “tidak makan”, melainkan ketidakmampuan keluarga untuk mengakses pangan berkualitas secara berkelanjutan. Di sinilah letak kelemahan program MBG. Program ini bersifat temporer dan sangat bergantung pada anggaran negara yang fluktuatif.

Dalam pandangan kritis, sistem ekonomi kapitalistik saat ini seringkali gagal menjamin distribusi kekayaan yang adil. Akibatnya, banyak orang tua yang tidak mampu menyediakan protein hewani bagi anak-anak mereka karena harganya yang mahal dan daya beli yang rendah. Program MBG hanyalah bantuan instan yang tidak memberikan kemandirian ekonomi kepada keluarga.

Perspektif Islam: Mengelola Gizi secara Amanah dan Sistemik

Sebagai alternatif, pemikiran yang berbasis pada nilai-nilai Islam menawarkan solusi yang lebih mendalam. Dalam perspektif ini, negara memiliki peran sebagai raa’in atau pengurus rakyat yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan setiap individu.

1. Jaminan Kebutuhan Dasar

Negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat melalui sistem ekonomi yang sehat. Bukan dengan memberikan makanan “siap saji” secara terus-menerus, melainkan dengan menciptakan lapangan kerja dan stabilitas harga pangan agar setiap kepala keluarga mampu membeli makanan bergizi secara mandiri.

2. Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah mengawali pencegahan stunting melalui edukasi kepada calon pengantin dan ibu hamil. Negara wajib menjamin akses layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi seperti NTT dan Papua.

3. Distribusi Anggaran yang Tepat

Negara tidak boleh menghamburkan anggaran untuk proyek-proyek seremonial atau sekadar pencitraan. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah secara syar’i demi kemaslahatan umat, termasuk menjamin ketersediaan sanitasi dan air bersih—faktor yang sering kali lebih menentukan dalam mengatasi stunting daripada sekadar pemberian makanan.

Kesimpulan: Perlunya Perubahan Paradigma

Evaluasi setahun MBG memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah stunting yang multidimensional hanya dengan membagikan kotak nasi di sekolah. Negara perlu mengubah paradigma, dari sekadar menjalankan kebijakan bantuan sosial menjadi memperkuat sistem ekonomi dan kesehatan yang terintegrasi.

Jika pemerintah terus mempertahankan pola lama tanpa memperbaiki sistem pengawasan, kualitas gizi, dan efisiensi anggaran, mereka berisiko membuang anggaran triliunan rupiah tanpa hasil nyata bagi masa depan generasi bangsa. Sudah saatnya kita menoleh pada solusi yang lebih fundamental dan amanah demi menyelamatkan generasi dari ancaman stunting yang berkepanjangan.