SURAU.CO. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia berkomitmen menghadirkan layanan haji yang lebih baik tahun ini. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Pemerintah akan mengedepankan perlindungan jemaah haji 2026 melalui berbagai penguatan layanan strategis. Salah satu fokus utamanya adalah layanan ramah perempuan dan penerapan standar kesehatan yang ketat.
“Penyelenggaraan haji tahun ini kami arahkan lebih humanis. Jumlah petugas akan kami perbanyak, termasuk pembimbing perempuan, karena mayoritas Jemaah Haji Indonesia adalah perempuan,” ujar Menhaj dalam Media Briefing: Outlook Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M di Jakarta, Kamis (8/1)Kabar baik datang bagi para calon jemaah terkait biaya layanan di Arab Saudi. Gus Irfan, sapaan akrab Menhaj, menyampaikan bahwa biaya layanan Masyair atau Armuzna mengalami penurunan musim ini. Penurunan ini terjadi berkat skema kontrak yang lebih efisien dan transparan. “Biaya Armuzna turun dari sekitar SAR 2.300 menjadi SAR 2.100 per jemaah. Penurunan ini tidak mengurangi kualitas layanan karena seluruh kontrak menggunakan skema harga bersih tanpa cashback dan tanpa fee,” jelasnya.
Selain itu, progres pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) di berbagai daerah menunjukkan angka positif. Sumatera Barat hampir mencapai 100 persen, sementara Aceh sudah menyentuh 83 persen. Sumatera Utara juga mencatatkan angka lebih dari 90 persen. Menhaj merasa optimistis pelunasan Bipih secara nasional akan tuntas dalam waktu dekat.
Istithaah Kesehatan Jadi Syarat Mutlak
Isu kesehatan jemaah menjadi poin krusial yang mendapat perhatian serius pemerintah. Kemenhaj tidak akan menoleransi jemaah yang tidak memenuhi standar kesehatan demi keselamatan mereka sendiri. Standar istithaah kesehatan berlaku secara tegas sebelum keberangkatan. “Pemerintah Arab Saudi memberi perhatian khusus pada istithaah kesehatan. Pemeriksaan akan dilakukan secara acak dan jemaah yang tidak memenuhi syarat berpotensi dipulangkan. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memaksakan keberangkatan jemaah yang tidak layak secara kesehatan,” tegasnya.
Sudah ada evaluasi mendalam berdasarkan data kematian jemaah pada tahun-tahun sebelumnya. Gus Irfan mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka kematian jemaah asal Indonesia. Hal ini menjadi catatan penting dalam koordinasi dengan otoritas Arab Saudi. “Tahun lalu, Indonesia menyumbang hampir separuh angka kematian jemaah dunia. Ini selalu ditanyakan oleh Menteri Haji Saudi kepada saya,” ungkapnya. Pemerintah akan mengambil langkah preventif yang lebih berani tahun ini. Jika pemeriksaan kesehatan di bandara Saudi menemukan jemaah tidak layak, jemaah tersebut akan langsung dipulangkan. Menhaj berharap pencegahan dilakukan sejak di tanah air agar jemaah tidak mengalami kesulitan di luar negeri.
Kemenhaj terus melakukan perbaikan di berbagai lini, mulai dari embarkasi hingga layanan di Tanah Suci. Pihak kementerian mengoptimalkan pemeriksaan bandara dan melakukan seleksi ketat terhadap mitra kerja atau syarikah. Kartu Nusuk juga akan mulai dibagikan sejak jemaah berada di embarkasi.“Semua ini kami lakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah sejak dari Tanah Air hingga kembali ke Indonesia,” katanya. Beliau juga memandang media sebagai mitra penting untuk menjaga akuntabilitas program ini. Transparansi informasi akan membantu masyarakat memahami prosedur dan hak mereka sebagai jemaah. Sinergi ini bertujuan memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana dan berpihak pada jemaah.
Tata Kelola Haji yang Profesional dan Tepat Waktu
Selain aspek teknis, Kemenhaj memperkuat integritas tata kelola penyelenggaraan haji secara menyeluruh. Ketepatan waktu dan kepastian layanan menjadi prioritas yang utama. Setiap kebijakan harus memberikan dampak nyata pada ketenangan jemaah selama beribadah. “Pelayanan jemaah menjadi prioritas utama. Setiap proses harus jelas, pasti, patuh terhadap regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kenyamanan dan keselamatan jemaah,” tegasnya.
Persiapan di dalam negeri meliputi koordinasi lintas sektor antara kementerian, maskapai, dan pengelola bandara. Asrama haji sudah siap untuk memberikan pelayanan yang tertib dan aman. Di sisi lain, rekrutmen petugas haji berlangsung secara transparan dengan basis kompetensi yang kuat. Petugas mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani jemaah lansia dan kelompok rentan.
Dengan pemetaan risiko yang komprehensif, Kemenhaj yakin penyelenggaraan Haji 2026 akan berjalan lebih profesional. Sinkronisasi data menjadi fondasi utama agar kendala administratif tidak menghambat proses pemvisaan. Pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal suksesnya ibadah haji tahun ini.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
