SURAU.CO – Demokrasi modern kerap menjual satu janji utama: meritokrasi. Ia diklaim sebagai sistem yang adil, di mana kekuasaan dan jabatan diberikan kepada mereka yang paling cakap, berprestasi, dan bekerja keras. Dalam narasi ini, demokrasi tampak rasional, ilmiah, dan bermoral.
Akal sehat dan syariat membedah janji meritokrasi demokrasi, terbukti ilusi rapi, bahkan alat penipuan intelektual bagi pendukungnya.
𝗖𝗮𝗰𝗮𝘁 𝗟𝗼𝗴𝗶𝗸𝗮 𝗗𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗠𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶
Secara ilmiah, meritokrasi hanya mungkin terjadi jika titik awal persaingan setara. Setiap individu harus memiliki akses yang relatif sama terhadap pendidikan, sumber daya, informasi, dan peluang. Kesetaraan awal hilang, ketimpangan jadi “adil”.
Demokrasi kapitalistik justru berdiri di atas ketimpangan struktural:
Kelas tertentu akses pendidikan bermutu, pemilik modal kuasai media
Politik membutuhkan biaya yang sangat mahal
Dalam kondisi seperti ini, mengatakan bahwa “yang naik adalah yang paling mampu” adalah kekeliruan logis. Yang naik bukan yang paling layak, melainkan yang paling siap secara finansial dan jaringan. Kompetisi ini sudah dimenangkan sebelum lomba dimulai, bukan meritokrasi.
𝗣𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶
Demokrasi memilih pemimpin melalui suara terbanyak. Namun suara tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia dibentuk oleh:
Framing media
Kampanye emosional
Propaganda dan iklan politik
Dalam sistem ini, popularitas lebih menentukan daripada kompetensi. Seorang yang pandai berbicara dapat mengalahkan yang ahli bekerja. Seorang yang viral dapat menyingkirkan yang berilmu. Maka meritokrasi runtuh tepat di jantung demokrasi itu sendiri.
Secara rasional, tidak ada hubungan kausal antara: jumlah pengikut dan kemampuan mengelola negara.
Namun demokrasi menjadikan keduanya seolah identik. Di sinilah meritokrasi berubah dari prinsip ilmiah menjadi mitos politik.
𝗠𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗔𝗹𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗘𝗹𝗶𝘁
Ironisnya, meritokrasi demokrasi tidak hanya gagal menghadirkan keadilan, tetapi juga melahirkan elit yang arogan secara moral. Mereka yang berhasil dalam sistem ini akan berkata: “Jika kami bisa, mengapa kalian tidak?”.
Padahal keberhasilan mereka bukan semata hasil kecerdasan atau kerja keras, melainkan keuntungan struktural. Meritokrasi lalu berfungsi sebagai alat ideologis untuk menyalahkan korban dan membenarkan ketimpangan. Masyarakat menganggap yang miskin malas, yang tertindas tidak kompeten.
Ini bukan keadilan. Kita harus mewaspadai penindasan yang dibungkus bahasa prestasi.
𝗧𝗶𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝘆𝗮𝗿‘𝗶: 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗼𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝘀𝘂𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶
Islam tidak menilai kelayakan kepemimpinan dari klaim prestasi atau dukungan massa. Rasulullah ﷺ secara tegas menolak memberikan kekuasaan kepada orang yang mencari dan menginginkannya. Rasulullah ﷺ Bersabda:
“Sesungguhnya kami tidak menyerahkan urusan ini kepada orang yang memintanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Demokrasi justru memuliakan orang yang paling agresif mengejar jabatan. Masyarakat menganggap kampanye, pencitraan, dan ambisi normal, bahkan perlu. Dari sudut pandang syariat, ini adalah tanda rusaknya amanah.
Islam menetapkan standar yang jauh lebih tinggi dan jujur:
Al-Quwwah (kemampuan nyata)
Al-Amanah (takut kepada Allah)
Sebagaimana firman Allah ﷻ:
“Sesungguhnya orang terbaik yang engkau ambil bekerja adalah yang kuat dan amanah.” (QS. Al-Qashash: 26)
Demokrasi hanya berbicara tentang “kuat” versi dunia itu pun juga semu dan kosong karena tanpa amanah, tanpa ketakwaan, tanpa rasa takut kepada hisab.
𝗠𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗧𝗮𝗻𝗽𝗮 𝗧𝗮𝗸𝘄𝗮 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗝𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗸𝗮𝗻
Dalam pandangan Islam, orang cerdas tanpa iman bukan aset, tetapi potensi bencana. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang pintar tanpa amanah sering melakukan kerusakan terbesar. Demokrasi menyebut mereka “SDM unggul”. Islam menyebutnya tanda kehancuran amanah.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari)
Meritokrasi yang lepas dari iman dan syariat justru menjadi kendaraan kezaliman yang efisien, bukan alat keadilan.
𝗣𝗲𝗻𝘂𝘁𝘂𝗽: 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗜𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗣𝗮𝗴𝗮𝗻
Meritokrasi dalam demokrasi bukanlah jalan menuju keadilan, melainkan topeng ideologis untuk mempertahankan kekuasaan elit. Ia menipu orang awam dengan jargon, dan menipu orang terdidik dengan bahasa ilmiah.
Islam tidak menjanjikan kekuasaan kepada yang paling keras berteriak, tetapi menyerahkannya kepada yang paling layak di hadapan Allah. Bukan suara yang menentukan kebenaran, melainkan amanah dan keadilan syariat.
Sudah saatnya umat berhenti mabuk jargon, dan mulai berpikir dengan akal yang jujur dan iman yang lurus.
“Jika ini benar, tak perlu uang untuk berkuasa. Jika ini salah, mengapa masih dipertahankan? Bangun Bro. Jangan mabuk jargon.” Islam melahirkan universitas-universitas pertama di dunia, dimulai dari mesjid, bukan parlemen pagan Yunani. Ini buktikan kontribusi besar Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
“Berpikir jujur adalah awal perubahan melawan kebodohan sistem dan tahayul modern.” Sebarkan agar lebih banyak yang sadar. (Rahkmat Daily)
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
