Mengurai Bahaya Politik Identitas dan Fanatisme Golongan (Ashabiyah) dalam Demokrasi

Dinamika politik kontemporer seringkali terjebak dalam pusaran sentimen kelompok yang sangat kuat. Fenomena ini muncul ke permukaan melalui praktik politik identitas yang mengeksploitasi latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika masyarakat membiarkan praktik ini terus berkembang, fondasi persatuan bangsa akan menghadapi ancaman serius. Salah satu konsep klasik yang relevan untuk membedah fenomena ini adalah ashabiyah atau fanatisme golongan.

Memahami Esensi Politik Identitas

Politik identitas merupakan strategi politik yang menggunakan identitas kelompok sebagai alat untuk meraih dukungan. Para politisi seringkali mengemas narasi yang memisahkan antara “kita” dan “mereka”. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat loyalitas pemilih dalam kelompok tertentu secara emosional. Namun, pendekatan ini sangat berisiko karena dapat memicu keretakan sosial yang tajam di tengah masyarakat yang majemuk.

Seorang pakar ilmu politik pernah menyatakan, “Politik identitas adalah pedang bermata dua yang bisa memperkuat solidaritas internal namun sekaligus menghancurkan jembatan antar kelompok.” Kutipan ini menggambarkan betapa tipisnya batas antara kesadaran identitas dan permusuhan terhadap kelompok lain. Ketika identitas menjadi senjata, rasionalitas dalam berpolitik seringkali tersingkirkan oleh emosi sesaat.

Konsep Ashabiyah dan Fanatisme Golongan

Cendekiawan besar Ibn Khaldun memperkenalkan konsep ashabiyah dalam kitab Muqaddimah. Secara harfiah, ashabiyah merujuk pada ikatan sosial atau solidaritas kelompok. Pada tingkat dasar, perasaan ini berfungsi positif untuk menjaga keberlangsungan sebuah komunitas. Namun, Ibn Khaldun juga memperingatkan dampak negatif ketika solidaritas tersebut berubah menjadi fanatisme buta.

Ibn Khaldun menjelaskan bahwa, “Ashabiyah adalah semangat kelompok yang menyatukan orang-orang melalui ikatan darah atau ideologi untuk mencapai tujuan bersama.” Masalah muncul ketika semangat ini melahirkan rasa unggul yang berlebihan (superioritas). Fanatisme golongan yang berlebihan akan menutup pintu dialog dan kompromi. Dalam konteks modern, ashabiyah yang negatif bertransformasi menjadi kebencian terhadap pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Dampak Buruk Politik Identitas bagi Bangsa

Politik identitas dan ashabiyah membawa dampak destruktif bagi ekosistem demokrasi. Pertama, praktik ini menciptakan polarisasi yang mendalam di akar rumput. Masyarakat tidak lagi melihat program kerja atau visi-misi calon pemimpin secara objektif. Mereka hanya memihak berdasarkan kesamaan identitas primordial semata.

Kedua, fanatisme golongan menghambat kemajuan bangsa karena mengabaikan meritokrasi. Ketika sebuah jabatan publik diisi berdasarkan kedekatan kelompok, maka kompetensi menjadi tidak relevan lagi. Hal ini memicu inefisiensi birokrasi dan potensi korupsi melalui praktik nepotisme yang sistematis.

Ketiga, ketegangan antar kelompok dapat memicu konflik fisik yang merugikan semua pihak. Sejarah mencatat banyak negara hancur karena perang saudara yang bermula dari sentimen kelompok yang tidak terkendali. Kita harus menyadari bahwa persatuan nasional jauh lebih berharga daripada kemenangan politik sesaat.

Mengatasi Fanatisme di Era Digital

Arus informasi di media sosial mempercepat penyebaran konten bermuatan politik identitas. Algoritma internet cenderung mengurung pengguna dalam ruang gema (echo chamber) yang memperkuat bias mereka sendiri. Kondisi ini membuat seseorang semakin sulit menerima kebenaran dari pihak luar.

Untuk memutus rantai fanatisme, pendidikan politik yang sehat menjadi kunci utama. Masyarakat perlu mengasah kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks atau narasi kebencian. Kita harus mengedepankan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi dalam setiap interaksi sosial.

Tokoh nasional sering menekankan bahwa, “Keberagaman adalah kekayaan bangsa, bukan alasan untuk saling memecah belah.” Pernyataan ini harus menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bersikap. Menghargai perbedaan pendapat merupakan ciri kedewasaan dalam berdemokrasi.

Menuju Politik yang Berintegritas

Politisi memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi yang mencerdaskan kepada konstituen. Mereka harus berhenti menggunakan isu sensitif demi memenangkan suara. Alih-alih memecah belah, kampanye politik sebaiknya berfokus pada solusi atas masalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Masyarakat juga memegang peran penting sebagai pengawas jalannya demokrasi. Kita harus berani menolak segala bentuk kampanye hitam yang menyerang identitas individu. Dengan memperkuat literasi dan semangat persaudaraan, kita dapat membentengi diri dari bahaya ashabiyah yang merusak.

Kesimpulannya, politik identitas dan fanatisme golongan adalah musuh nyata bagi kemajuan bangsa. Mari kita kembali kepada nilai luhur Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan. Hanya dengan semangat kolaborasi, Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang kuat, adil, dan makmur di masa depan.