Data Adalah Oksigen Demokrasi

SURAU.CO — Dalam setiap pemilu, yang paling menentukan bukan hanya siapa yang menang, tetapi seberapa besar rakyat percaya pada prosesnya. Kepercayaan itu tidak tumbuh dari janji atau slogan, melainkan dari keterbukaan data. Tanpa data yang jujur dan transparan, demokrasi kehilangan napasnya. Ibarat tubuh tanpa oksigen, ia mungkin masih berdiri, tetapi perlahan akan mati dari dalam.

Keterbukaan sebagai Fondasi Kepercayaan

Demokrasi hanya hidup sejauh rakyat memiliki akses terhadap informasi yang benar. Data pemilih, hasil pemungutan suara, hingga penggunaan anggaran adalah jantung dari kepercayaan publik. Di sanalah legitimasi politik diuji. Setiap angka bukan sekadar statistik, tetapi representasi dari suara dan harapan warga negara.

Dalam konteks Pemilu 2024, keterbukaan data menjadi isu krusial. Publik menuntut transparansi bukan karena curiga, tetapi karena peduli. Mereka ingin tahu bagaimana suara dihitung, siapa yang terdaftar, dan kemana anggaran pemilu digunakan. KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara, tidak cukup hanya bekerja jujur; mereka juga harus tampak jujur. Karena dalam demokrasi, persepsi kejujuran sering kali sama pentingnya dengan kejujuran itu sendiri.

Keterbukaan data bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Ia adalah cara negara berkata kepada warganya: “Kami tidak menyembunyikan apa pun dari Anda.” Di sinilah hubungan antara warga dan lembaga publik diuji—apakah berdasarkan saling percaya atau saling curiga.

Namun, membuka data tidak selalu mudah. Di satu sisi, keterbukaan menumbuhkan akuntabilitas; di sisi lain, ia membawa risiko privasi, penyalahgunaan informasi, hingga manipulasi digital. Tantangan ini menuntut kebijakan yang bijak—keterbukaan yang bertanggung jawab. Karena seperti udara, data harus bersirkulasi bebas, tetapi tetap bersih dari polusi informasi.

Teknologi: Antara Transparansi dan Risiko Baru

Teknologi digital telah mengubah wajah demokrasi. Dari pemutakhiran daftar pemilih hingga penghitungan suara, hampir semua proses kini bergantung pada sistem data yang terintegrasi. Inovasi ini mempercepat kinerja dan memperluas jangkauan layanan publik. Namun, di balik kemudahan itu, tersembunyi kerentanan baru.

Serangan siber, kebocoran data pribadi, dan penyebaran hoaks menjadi bayang-bayang di setiap pesta demokrasi. Dunia digital yang seharusnya memperkuat kepercayaan, justru bisa menjadi sumber disinformasi jika tidak dikelola dengan baik. Dalam situasi seperti ini, keamanan data bukan hanya urusan teknis, tetapi juga politik moral. Kejujuran bukan sekadar soal etika pribadi, tetapi tanggung jawab institusional.

KPU dan lembaga negara lain kini dituntut tidak hanya menjadi administrator pemilu, tetapi juga pengelola ekosistem informasi. Mereka harus memastikan bahwa sistem digital tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan dapat diverifikasi. Setiap klik dan unggahan memiliki konsekuensi politik: kesalahan kecil bisa menimbulkan krisis kepercayaan besar.

Namun di sisi lain, teknologi juga membuka peluang luar biasa. Melalui portal keterbukaan data, publik bisa memantau tahapan pemilu secara langsung. Akses terhadap data real-time memungkinkan masyarakat, peneliti, dan media untuk melakukan verifikasi mandiri. Ini adalah bentuk demokrasi partisipatif yang paling modern—ketika warga tidak hanya memilih, tetapi juga mengawasi dengan data.

Audit Publik dan Partisipasi Warga

Demokrasi tanpa partisipasi ibarat rumah besar tanpa penghuni. Keterbukaan data harus diikuti dengan keterlibatan warga dalam mengawal penggunaannya. Audit publik bukan hanya tugas lembaga pengawas, tetapi juga hak warga negara. Setiap data yang dibuka perlu diinterpretasikan, dikritisi, dan diuji oleh masyarakat. Tanpa itu, keterbukaan hanya menjadi formalitas.

Partisipasi warga dalam mengawal data telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Muncul berbagai inisiatif warga seperti pemantauan suara berbasis teknologi, aplikasi pelaporan pelanggaran, hingga komunitas yang menganalisis anggaran publik. Mereka menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang menunggu laporan, tetapi yang aktif mencari kebenaran.

Namun partisipasi ini hanya bermakna jika negara memberi ruang dan dukungan. Data publik harus disajikan dengan format yang mudah diakses dan dipahami. Bukan hanya sekadar diunggah, tetapi dijelaskan konteks dan tujuannya. Karena keterbukaan tanpa pemahaman hanya akan menambah kebingungan, bukan kepercayaan.

Di sinilah pentingnya kolaborasi antara lembaga publik, media, akademisi, dan masyarakat sipil. Masing-masing memiliki peran: lembaga negara menyediakan data, media menyebarluaskannya dengan tanggung jawab, akademisi memverifikasi dan menganalisis, sementara masyarakat sipil memastikan agar semua pihak tetap jujur. Kolaborasi semacam ini membentuk ekosistem transparansi yang hidup dan berkelanjutan.

Kejujuran Data, Napas Demokrasi

Kejujuran adalah oksigen bagi demokrasi. Ia tidak terlihat, tetapi tanpanya, sistem akan runtuh. Dalam konteks digital, kejujuran itu terwujud dalam bagaimana data dikumpulkan, dikelola, dan disampaikan kepada publik. Manipulasi data—sekecil apa pun—adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.

Data yang jujur berarti mengakui fakta apa adanya, meski hasilnya tidak selalu menyenangkan. Ia menuntut kedewasaan politik: bahwa legitimasi tidak dibangun dengan persepsi, tetapi dengan kebenaran. Karena itu, dalam setiap tahapan pemilu, dari pendaftaran pemilih hingga rekapitulasi hasil, akurasi harus menjadi nilai tertinggi.

Dalam dunia yang semakin terhubung, data menjadi penentu arah kebijakan dan kepercayaan publik. Negara yang menutup data akan kehilangan kepercayaan, sementara negara yang membuka data dengan tanggung jawab akan menuai legitimasi. Indikasi demokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari tingkat partisipasi, tetapi dari sejauh mana warganya percaya bahwa data publik benar dan dapat diuji.

Demokrasi yang Bernapas

Demokrasi hidup karena kepercayaan, dan kepercayaan tumbuh dari keterbukaan. Data bukan sekadar catatan teknis, tetapi sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di bawah kendali rakyat. Dalam era informasi, kebenaran menjadi mata uang politik yang paling berharga.
Jika demokrasi adalah tubuh, maka data adalah oksigennya. Ia harus mengalir bebas, bersih, dan dapat dihirup oleh siapa pun. Menjaga kejujuran data berarti menjaga kehidupan demokrasi itu sendiri. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik bukan dibangun dari kata-kata, tetapi dari angka-angka yang jujur dan dapat dipercaya.

Oleh : Dewan Redaksi