Berdosa MUI Menipu Umat

SURAU.CO – 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘴 𝘥𝘢𝘯 𝘚𝘺𝘢𝘳‘𝘪 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘒𝘰𝘯𝘴𝘦𝘱 𝘜𝘭𝘪𝘭 𝘈𝘮𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘒𝘳𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘵𝘦𝘳𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱 𝘍𝘢𝘵𝘸𝘢 𝘔𝘜𝘐 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘎𝘰𝘭𝘱𝘶𝘵

𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗵𝘂𝗹𝘂𝗮𝗻

Sejak awal  Islam, urusan kepemimpinan (imamah/imarah) bukanlah perkara politik belaka, tetapi bagian dari rukun penegakan agama dan dunia (qiyām ad-dīn wa siyāsah ad-dunyā). Islam memandang pemimpin bukan sekadar pengatur administrasi, melainkan wakil Allah dalam menegakkan hukum-Nya di muka bumi.

Karena itu, sejarah Islam menunjukkan bahwa semua sistem kekuasaan yang sah (mashrū‘ah) selalu berdiri di atas asas al-hākimiyyah lillāh kedaulatan hukum hanya milik Allah.

𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗽 𝗨𝗹𝗶𝗹 𝗔𝗺𝗿𝗶 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗿𝘂𝘁 𝗡𝗮𝘀𝗵 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗷𝗺𝗮‘

Dalil:
Allah Subhanahu Wa Ta’ala Berfirman;

> “Yā ayyuhalladzīna āmanū aṭī‘ullāha wa aṭī‘ur-rasūla wa ulil-amri minkum.”

(QS. An-Nisā’: 59)

Kata minkum (“dari kalangan kalian”) dipahami oleh para mufassir sebagai syarat bahwa ulil amri:

1. Beriman dan berhukum dengan syariat Allah, bukan hukum manusia seperti demokrasi dan sekulerisasi;
2. Menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat;
3. Tidak memerintah dalam kemaksiatan.

Imam al-Qurthubi menegaskan:

“Ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak; ia terikat dengan ketaatan mereka kepada Allah. Bila mereka memerintahkan maksiat, maka tidak ada ketaatan.”
(Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, tafsir An-Nisa: 59)

Baca juga: Pendidikan Adab Sebelum Ilmu: Menggali Pesan Tersirat Imam Nawawi

𝗣𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗶𝗳 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝘀: 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗺𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺

Dalam sejarah Islam, kepemimpinan Nabi ﷺ dan Khulafā’ Rāsyidīn menegakkan hukum berdasarkan wahyu.
Ketika kekuasaan berpindah pada Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, ulama siyasah seperti Imam al-Mawardi dan Ibn Khaldun menulis teori imamah bahwa pemimpin sah hanyalah yang:

𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺,
𝗮𝗱𝗶𝗹,
𝗺𝗮𝗺𝗽𝘂 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗴𝗮𝗸𝗸𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵,
𝗱𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗯𝗲𝗿𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝘀𝗲𝗹𝗮𝗶𝗻 𝘀𝘆𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁.

Ketaatan kepada pemimpin seperti ini adalah ibadah, sebab ia merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗕𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮

Dalam konteks modern, fatwa MUI yang mewajibkan partisipasi dalam pemilu demokrasi tanpa menegaskan batas syar‘i pemimpin justru menimbulkan normalisasi terhadap sistem hukum buatan manusia.

Demokrasi menjadikan kedaulatan tertinggi di tangan manusia (as-siyādah li asy-sya‘b), sedangkan Islam menegaskan as-siyādah li Allah — hukum tertinggi hanya milik Allah.

Dengan memakai dalil-dalil kewajiban memilih pemimpin untuk membenarkan sistem hukum sekuler, fatwa ini secara tidak langsung:

menukar makna nashb al-imam (pengangkatan imam dalam Islam) menjadi pemilu dalam sistem hukum manusia;

dan menjadikan perbuatan syar‘i (memilih pemimpin) sebagai pembenaran sistem non-syar‘i.

Ini termasuk bentuk tazyīn al-bāṭil yakni menghias kebatilan agar tampak benar.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala Berfirman:

> “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?”

(QS. Al-Ma’idah: 50)

𝗕𝗮𝗵𝗮𝘆𝗮 𝗔𝗾𝗶𝗱𝗮𝗵: 𝗟𝗼𝘆𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗦𝗲𝗹𝗮𝗶𝗻 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵

Dalam aqidah Islam, keimanan mencakup tiga aspek utama:

1. Pengakuan hati (tasdīq) bahwa hanya Allah berhak menentukan hukum.
2. Ucapan lisan (iqrār) terhadap syariat-Nya.
3. Tindakan nyata (amal) dalam berhukum kepada hukum Allah.

Barang siapa mengingkari hukum Allah atau menganggap hukum manusia lebih layak diterapkan, maka hal itu termasuk bentuk penyimpangan aqidah yang sangat berbahaya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Firman-Nya memperingatkan:

> “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir (الْكَافِرُونَ).”

(QS. Al-Mā’idah: 44)

> “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka baginya kehidupan yang sempit.”

(QS. Ṭāhā: 124)

Para ulama menjelaskan bahwa berhukum kepada selain hukum Allah bisa termasuk kufur kecil (kufr dūna kufr) bila dilakukan karena maksiat, namun bisa menjadi kufur akbar jika dilakukan karena penolakan terhadap hukum Allah.

Oleh itu, lembaga atau umat yang membenarkan sistem selain hukum Allah harus sangat berhati-hati agar tidak tergelincir dalam perbuatan yang mengancam keselamatan aqidah dan menyelamatkan umat kepada kekufuran dengan azab Kehinaan didunia tidak mendapatkan keadilan dan azab Allah di Neraka Akhirat yang mesti dipertanggung jawabkan.

𝗦𝗮𝗻𝗸𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝘆𝗮𝗿‘𝗶

Syariat tidak menilai manusia atas prasangka, tetapi atas keyakinan dan perbuatan yang nyata.
Ulama menjelaskan bahwa menyelisihi hukum Allah dan bersekutu dengan kekuasaan zalim termasuk perbuatan dosa besar, dan bila disertai penolakan terhadap hukum Allah, bisa menjadi sebab hilangnya iman.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala Berfirman:

> “Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim, sehingga kalian disentuh oleh api neraka.”

(QS. Hud: 113)

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan:

“Condong kepada kezaliman adalah bentuk dukungan terhadapnya; siapa yang mendukung penguasa zalim dalam kezalimannya, maka ia telah turut memikul dosanya.”
(I‘lam al-Muwaqqi‘in)

Karenanya, orang yang meninggalkan barisan umat dalam menegakkan hukum Allah, atau mendukung sistem zalim yang menolak hukum Allah, sedang mengkhianati amanah keimanan.
Syariat memperingatkan bahwa pengkhianatan terhadap aqidah ini bukan perkara ringan, tetapi menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa besar dan mengancam keselamatan akhiratnya, bila tidak segera bertaubat.

𝗣𝗲𝗻𝘂𝘁𝘂𝗽 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗜𝗹𝗺𝗶𝗮𝗵

Dalam pandangan fiqh siyasah Islam, fatwa keharaman golput hanya sah jika konteksnya adalah pemilihan pemimpin yang berhukum dengan syariat Allah.
Namun jika fatwa tersebut diterapkan dalam sistem yang menolak hukum Allah, maka justru ia:

menyesatkan umat dari prinsip al-wala’ wal-bara’;

menjadikan hukum buatan manusia tampak sebagai perintah agama;

dan mengaburkan batas antara iman dan kufur dalam berhukum.

Mencampur adukan antara Haq dan Bathil yang menjadikan umat hidup dalam kekufuran dan kebatilan.

Oleh karena itu, pelurusan fatwa adalah tanggung jawab besar semua ulama agar aqidah umat tetap murni dan tidak terjerumus dalam dukungan terhadap kezaliman.

Upaya ini bukan permusuhan terhadap lembaga apa pun, melainkan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar menjaga agar agama ini tetap suci dan tidak dijadikan justifikasi bagi sistem yang bertentangan dengan tauhid hukum Allah. Sudah sebaiknya MUI mencabut kembali Fatwa Haram bagi umat yang golput dalam memilih pemimpin dalam sistem demokrasi, oleh karena itu, mengganti fatwa haram Demokrasi sesuai dengan akhidah Islam yang sebenarnya.

Jika MUI tidak meluruskan semua kekeliruan dan penipuan ini artinya MUI sudah sepatutnya menghilangkan penggunaan kata Ulama pada kelembagaan majelis Ulama Indonenaia agar simbol simbol Islam tidak disalah gunakan untuk kemaksiatan dan penipuan secara luas yang akan menyesatkan umat Islam dan menjerumuskan kedalam jurang kekufuran.

Segera Taat Syariat Allah

Kita sebagai Umat Islam terbesar didunia saat ini menunggu respon MUI dalam waktu dekat ini sebelum Umat yang taat kepada Syariat Allah Mecari jalan keadilan nya dengan cara yang disunnahkan kepada MUI jika tidak segera meluruskan semua kekeliruan fatwa dan penipuannya selama ini.

Jangan hanya jadi penonton, oleh karena itu, jadilah penyampai kebenaran.
Rasulullah ﷺ Bersabda:

“𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶𝗸𝘂 𝘄𝗮𝗹𝗮𝘂 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗮𝘆𝗮𝘁.” ( HR. Bukhari)

𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸 𝗠𝗨𝗜 𝗦𝗲𝗴𝗲𝗿𝗮 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗕𝘂𝗯𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻! 𝘒𝘦𝘭𝘶𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝙛𝙖𝙩𝙬𝙖 𝙝𝙖𝙧𝙖𝙢 𝙙𝙚𝙢𝙤𝙠𝙧𝙖𝙨𝙞 karena menjaga akidah 245 juta umat Islam adalah amanah MUI yang hidup dan dibiayai dari pajak dan harta Umat dari hak kekayaan SDA negeri ini!

Sebarkan dakwah ini di setiap majelis, grup, dan media. Karena satu kalimat haq bisa membongkar seribu dusta globalisme dan pesan ini sampai kepada MUI agar segera jujur dan kembali pada Akhidah Islam sesuai dengan Simbol Islam yang dilembagakannya.

Gerakan Rakyat Bersatu Berantas HAMA POLITIK Demokrasi Sekular, oleh karena itu, warisan Pedalaman PAGAN Yunani KUNO harus ditinggalkan, dan Islam menjadi Sumber Ilmu Pengetahuan dan Cahaya Akhir Zaman. (Rahmat Daily)