Demokrasi Sejak Dua Ribuan Tahun Lalu, Menipu?

SURAU.CO – Hari ini, berapa kali kamu 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘬𝘴𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬𝘢𝘥𝘪𝘭𝘢𝘯 baik secara langsung maupun di dunia digital? Berapa kali 𝘬𝘢𝘮𝘶 𝘮𝘦𝘳𝘢𝘴𝘢 𝘭𝘦𝘭𝘢𝘩 karena himpitan ekonomi, utang, dan kebutuhan hidup yang terus menekan?

Dan Berapa kali 𝘬𝘢𝘮𝘶 𝘮𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘣𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘳𝘶𝘱𝘴𝘪 𝘱𝘦𝘫𝘢𝘣𝘢𝘵 yang ditangkap oleh pejabat lain, tapi semuanya tetap di bawah bendera “demokrasi”? Berapa kali pula hari ini 𝘬𝘢𝘮𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘳 𝘫𝘢𝘯𝘫𝘪-𝘫𝘢𝘯𝘫𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘱𝘦𝘮𝘪𝘮𝘱𝘪𝘯 negeri ini program-program “harapan baru” yang tak pernah benar-benar terasa di lapangan?

Sudah berapa sering kali 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘵𝘪𝘯𝘥𝘢𝘴, sementara segelintir orang memonopoli kekayaan bangsa dengan nama pembangunan? Pernahkah kamu berpikir, Apakah semua ini hal baru?

Ilusi Keadilan

𝘈𝘵𝘢𝘶 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘳𝘶 𝘴𝘶𝘥𝘢𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘭𝘢𝘯𝘨𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘫𝘢𝘬 𝘥𝘦𝘭𝘢𝘱𝘢𝘯 𝘱𝘶𝘭𝘶𝘩 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘭𝘢𝘭𝘶 𝘴𝘦𝘫𝘢𝘬 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘬𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘪𝘫𝘢𝘥𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘪𝘥𝘦𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘴𝘢, setelah kewajiban syariat Islam yang semula termaktub dalam dasar negara dikhianati dengan dihapus dan diganti menjadi Pancasila, sehari setelah pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh tokoh sekulerisme demokrasi?

Atau bahkan, sejak 2.500 tahun lalu ketika demokrasi pertama kali lahir adakah satu pun fakta sejarah yang menunjukkan rakyat hidup sejahtera, adil, cerdas, bahagia, tanpa maksiat dan keputusasaan?

Ataukah sejak dahulu hingga kini, demokrasi hanyalah panggung sandiwara di mana rakyat menjadi penonton yang rela ditindas, kekayaannya dirampas, aset bangsanya dijual, dan hidupnya terus dipajaki?

Pernahkah kamu berpikir bahwa demokrasi hanyalah ilusi keadilan, sebuah tipuan yang rapi, agar rakyat tetap percaya bahwa mereka berkuasa, padahal kekuasaan itu sudah lama dirampas?

Kepentingan Penguasa dan Pemilik Modal

Sejak awal kelahirannya, demokrasi dijanjikan sebagai jalan menuju keadilan “kekuasaan di tangan rakyat.”
Namun, lihatlah kenyataannya hari ini.
Apakah benar rakyat yang berkuasa?
Ataukah segelintir elit yang pandai memainkan suara rakyat untuk melanggengkan kekuasaannya?

Demokrasi seolah memberi pilihan, padahal pilihan itu sudah ditentukan.
Ia menjanjikan kebebasan, tapi kebebasan itu hanya sebatas yang tidak mengganggu kepentingan penguasa dan pemilik modal.
Ia berbicara tentang keadilan, tapi keadilan itu hanya untuk mereka yang mampu membeli hukum. 𝗗𝗮𝗻 𝗿𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁? Tetap menjadi objek, bukan subjek. Tetap menjadi penonton, bukan pemain, ribuan tahun takyat jadi korban.

Lihatlah bagaimana sistem ini memelihara kemiskinan, bukan menghapusnya.
Ia menciptakan kesenjangan, lalu menutupi luka itu dengan jargon “pertumbuhan ekonomi.” Ia menjerat rakyat dengan pajak, utang, dan harga kebutuhan yang terus naik sementara mereka yang duduk di kursi kekuasaan hidup dari keringat orang-orang yang mereka tindas.

Dan ketika rakyat mulai bersuara, demokrasi menunjukkan wajah aslinya:
ia menuduh rakyat “radikal,” ia membungkam dengan dalih “keamanan,” ia memenjarakan dengan alasan “melawan hukum.”

Meninggalkan Jejak Darah Di Setiap Benua

Di sinilah kebohongan itu terungkap
bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar milik rakyat. Ia hanyalah alat untuk menenangkan amarah rakyat, sebuah sistem yang dirancang agar manusia merasa berkuasa,
padahal kendali sejatinya berada di tangan segelintir orang yang tak terlihat.

𝐒𝐮𝐝𝐚𝐡 𝟐.𝟓𝟎𝟎 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐜𝐚𝐲𝐚𝐢 𝐦𝐢𝐦𝐩𝐢 𝐢𝐧𝐢, mimpi tentang suara rakyat, tentang kebebasan, tentang keadilan.
Namun sejarah berbicara lain: 𝗯𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮 𝗷𝗮𝘁𝘂𝗵 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴, 𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗱𝗮𝘀𝗮𝗻, 𝗱𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗵𝗮𝗻𝗰𝘂𝗿𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗺𝘂𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗻𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶.

Selama lebih dari 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗮𝗯𝗮𝗱, 𝗸𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗸𝘂𝗹𝗮𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗱𝗶𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗽𝘂𝗻𝗰𝗮𝗸 𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮𝗯𝗮𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻, dunia justru menyaksikan tragedi terbesar dalam sejarah manusia. 𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝟯𝟬𝟬 𝗷𝘂𝘁𝗮 𝗷𝗶𝘄𝗮 𝗺𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘢𝘬𝘪𝘣𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘢𝘯𝘨, 𝘬𝘰𝘭𝘰𝘯𝘪𝘢𝘭𝘪𝘴𝘮𝘦, 𝘱𝘦𝘳𝘦𝘣𝘶𝘵𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘬𝘶𝘢𝘴𝘢𝘢𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬, 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘴𝘪 𝘦𝘬𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘩𝘪𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮 𝘪𝘯𝘪. Dua perang dunia, invasi atas nama 𝗸𝗲𝗯𝗲𝗯𝗮𝘀𝗮𝗻, 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗱𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗻𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝘁𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗸𝗮𝗻 𝗷𝗲𝗷𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝘁𝗶𝗮𝗽 𝗯𝗲𝗻𝘂𝗮.

Dan itu belum termasuk 𝗷𝘂𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗷𝗶𝘄𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝘁𝗶𝗮𝗽 𝘁𝗮𝗵𝘂𝗻 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶 𝗵𝗮𝗿𝗶 𝗶𝗻𝗶 bukan karena peluru, tetapi karena kehancuran moral dan spiritual. Dari 𝗸𝗲𝗹𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻, 𝗲𝗸𝘀𝗽𝗹𝗼𝗶𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶, 𝗛𝗜𝗩, 𝗽𝗲𝗿𝘇𝗶𝗻𝗮𝗵𝗮𝗻, 𝗻𝗮𝗿𝗸𝗼𝗯𝗮, 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗯𝘂𝗻𝘂𝗵 𝗱𝗶𝗿𝗶 semua menjadi gejala dari sistem yang memisahkan manusia dari nilai-nilai ketuhanan.

Melahirkan Generasi yang Kehilangan Arah

Ironisnya, semua itu terjadi di bawah panji yang mengaku membawa kemajuan dan kemanusiaan. Namun di balik slogan “hak asasi” dan “kebebasan,” tersimpan fakta bahwa sekularisme dan demokrasi telah melahirkan generasi yang kehilangan arah hidup, kehilangan makna, dan kehilangan jiwanya sendiri.

Barangkali inilah tragedi terbesar umat manusia ketika mereka percaya bahwa kebebasan adalah kebenaran, padahal kebebasan tanpa arah hanyalah bentuk lain dari perbudakan. Kita diperintahkan memilih, namun yang kita pilih hanyalah wajah-wajah berbeda dari sistem yang sama.

Juga Kita disuruh bersuara, namun suara kita tenggelam dalam lautan kepentingan mereka yang punya kuasa dan harta.

Kita diajak percaya bahwa nasib bangsa ada di tangan rakyat, padahal keputusan sudah lama ditulis di ruang rapat yang tak pernah kita masuki.

Demokrasi, dalam wajahnya yang paling halus, bukan lagi sekadar sistem politik ia telah menjadi agama baru yang menuhankan suara mayoritas, dan menghapus nilai kebenaran yang hakiki.
Ia menempatkan “angka” di atas “nurani,”
dan “kepentingan” di atas “keadilan.”

Rakyat Hanya Menjadi Penonton Demokrasi

Maka jangan heran jika hari ini kita hidup dalam dunia yang semakin bebas, namun semakin kehilangan makna.
Semakin banyak bicara tentang hak asasi,
namun semakin sedikit yang benar-benar memahami tanggung jawab.

Semakin banyak pemimpin yang terpilih,
namun semakin sedikit yang memimpin dengan hati. Dan rakyat yang katanya pemilik kedaulatan tertinggi kini hanya menjadi penonton dalam teater besar bernama demokrasi. Mereka bertepuk tangan setiap lima tahun sekali, menyaksikan aktor-aktor baru naik panggung. Sementara naskahnya tetap sama dan ojeknya juga tetap penindasan rakyat.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti memuja demokrasi, dan mulai bertanya:
apa arti “𝗮𝗱𝗶𝗹”? apa arti “𝗯𝗲𝗯𝗮𝘀”? dan apa arti “𝗯𝗲𝗿𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁”? Bukan dalam definisi yang diwariskan sistem ini, tetapi dalam makna yang sejati. B𝘢𝘩𝘸𝘢 𝘬𝘦𝘬𝘶𝘢𝘴𝘢𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘫𝘢𝘵𝘪 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘶𝘴𝘪𝘢, 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘪𝘯𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘬𝘦𝘣𝘦𝘯𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘣𝘦𝘳𝘶𝘣𝘢𝘩 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘴𝘶𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘣𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬.

Sebab jika kebenaran bisa ditentukan oleh mayoritas, maka kebenaran tak pernah benar. Dan 𝗷𝗶𝗸𝗮 𝗸𝗲𝗮𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗿𝗴𝗮𝗻𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮, 𝗺𝗮𝗸𝗮 𝗿𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝘆𝗮 𝘁𝗲𝗿𝘁𝗶𝗽𝘂 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮 𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁 “𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶.”

Ancaman Demokrasi Sekulerisme

Namun kini, pertanyaan itu kembali kepada kita: Sampai kapan 𝗸𝗮𝗺𝘂 𝗺𝗮𝘂 𝘁𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗸𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗱𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶. Dan menjadi bagian dari 𝑠𝘪𝑠𝘵𝑒𝘮 𝘺𝑎𝘯𝑔 𝑚𝘦𝑙𝘢ℎ𝘪𝑟𝘬𝑎𝘯 𝘱𝑒𝘳𝑎𝘯𝑔, 𝘬𝑒𝘭𝑎𝘱𝑎𝘳𝑎𝘯, 𝑘𝘦𝑟𝘶𝑠𝘢𝑘𝘢𝑛 𝑚𝘰𝑟𝘢𝑙, 𝘥𝑎𝘯 𝘬𝑒𝘩𝑎𝘯𝑐𝘶𝑟𝘢𝑛 𝑠𝘱𝑖𝘳𝑖𝘵𝑢𝘢𝑙 𝑢𝘮𝑎𝘵 𝘮𝑎𝘯𝑢𝘴𝑖𝘢?

Sampai kapan 𝗸𝗮𝗺𝘂 𝗺𝗮𝘂 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗱𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗶𝗱𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗺𝗯𝘂𝗻𝘂𝗵 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮 𝗺𝗮𝘀𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗯𝗲𝘀𝗮𝗿 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗻𝗷𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮𝗯𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮 dibumi. Dan membunuh secara perlahan membunuh nurani, membunuh nilai, dan membunuh kesadaran akan kebenaran sejati?

Apakah kita masih akan terus percaya pada janji manis demokrasi. Atau mulai mencari jalan lain yang benar-benar adil dan berpihak pada kehidupan?

𝐁𝐚𝐠𝐚𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐫𝐮𝐭𝐦𝐮? 𝗮𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗺𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗹𝗮𝘆𝗮𝗸 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮, atau 𝘀𝘂𝗱𝗮𝗵 𝘀𝗮𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗸𝗶𝘁𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝘂𝗸𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝗶𝗽𝘂 𝗱𝘂𝗻𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮 𝟮.𝟱𝟬𝟬 𝘁𝗮𝗵𝘂𝗻?

Saat nya kita mengambil sikap tegas agar selamat dari ancaman demokrasi sekulerisme selama ini. Dan tinggalkan jawaban dikolom komentar atas pendapatnya sesuai pertanyaan diatas? Jangan lupa dibagikan tulisan ini untuk membangunkan kesadaran kita bersama dari pengaruh virus pemikiran demokrasi sekulerisasi yang membutakan akal. (Rahmat Daily)