Korupsi bukan masalah baru. Penyakit kronis ini telah menggerogoti banyak peradaban sepanjang sejarah. Namun, sejarah Islam mencatat sebuah periode emas. Masa di mana korupsi berhasil ditekan secara sistematis. Pelakunya adalah Khalifah kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu.
Umar tidak hanya menghukum koruptor. Beliau membangun sebuah sistem pencegahan yang sangat canggih. Sistem ini relevan untuk diterapkan bahkan di zaman modern. Kepemimpinannya menjadi bukti nyata. Bahwa pemerintahan yang bersih dan akuntabel bukan sekadar utopia. Ia adalah sebuah keniscayaan jika ada kemauan politik yang kuat.
Fondasi utama kepemimpinan Umar adalah rasa tanggung jawab total. Beliau memandang jabatannya sebagai amanah berat dari Allah SWT. Rasa takutnya kepada Allah melahirkan integritas tanpa kompromi. Sikap ini tergambar jelas dalam ucapannya yang sangat terkenal:
“Seandainya seekor keledai terperosok di negeri Irak, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawabanku.”
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Ia adalah cerminan dari prinsip dasar pemerintahannya. Umar merasa bertanggung jawab atas setiap detail urusan rakyatnya. Kompas moral inilah yang memandu Umar dalam merancang sebuah sistem yang tidak memberi ruang bagi penyelewengan. Dari prinsip inilah lahir berbagai kebijakan anti-korupsi yang revolusioner.
1. Pelopor LHKPN: Transparansi Sejak Awal Jabatan
Jauh sebelum dunia modern mengenal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Khalifah Umar telah menerapkannya. Beliau membuat sebuah aturan yang tegas. Setiap pejabat yang akan diangkat wajib melaporkan seluruh hartanya. Umar mencatat kekayaan mereka dengan sangat teliti.
Tujuannya sangat jelas. Pemerintah memiliki data awal kekayaan pejabat. Ini menjadi patokan untuk mengawasi setiap penambahan harta selama menjabat. Jika ada peningkatan kekayaan yang tidak wajar, Umar akan langsung turun tangan. Kebijakan ini menjadi benteng pertama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
2. Pembuktian Terbalik: Beban bagi Pejabat, Bukan Negara
Inovasi Umar yang paling ditakuti para pejabat korup adalah sistem pembuktian terbalik. Jika seorang gubernur atau pejabat lain hartanya bertambah secara signifikan, Umar akan memanggilnya. Pejabat tersebut harus bisa membuktikan asal-usul hartanya. Ia wajib menjelaskan dari mana sumber kekayaan tambahan itu.
Beban pembuktian sepenuhnya ada pada pejabat tersebut. Jika ia gagal memberikan penjelasan yang logis dan halal, Umar tidak akan ragu. Beliau akan menyita kelebihan harta itu. Harta sitaan tersebut kemudian dimasukkan ke kas negara atau Baitul Mal. Mekanisme ini sangat efektif. Ia membuat para pejabat berpikir ribuan kali sebelum mencoba memperkaya diri secara ilegal.
3. Mencegah Konflik Kepentingan: Larangan Bisnis bagi Pejabat
Umar memahami betul celah korupsi. Salah satu celah terbesarnya adalah konflik kepentingan. Seorang pejabat bisa saja memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Maka, satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan memutus hubungan antara jabatan dan peluang bisnis pribadi. Untuk menutup celah ini, Umar memberlakukan aturan ketat.
Beliau melarang keras para pejabat dan anggota keluarganya untuk berbisnis. Tujuannya agar mereka fokus melayani rakyat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan dagang yang berpotensi menyalahgunakan fasilitas negara. Kebijakan ini memastikan bahwa jabatan tidak menjadi alat untuk membangun imperium bisnis keluarga.
4. Kesejahteraan Aparatur: Gaji yang Cukup dan Layak
Pencegahan korupsi ala Umar tidak hanya bersifat represif. Beliau juga melakukan pendekatan preventif yang manusiawi. Umar meyakini bahwa salah satu pintu masuk korupsi adalah desakan kebutuhan ekonomi. Untuk menutup celah tersebut, Umar memastikan semua gubernur dan pegawainya menerima gaji yang sangat cukup. Bahkan, gaji mereka tergolong tinggi pada masanya.
Logikanya sederhana. Dengan gaji yang layak, kebutuhan hidup pejabat akan terpenuhi. Hal ini dapat menekan godaan untuk menerima suap atau gratifikasi. Umar ingin para aparaturnya bekerja dengan tenang. Mereka bisa mengabdi dengan totalitas tanpa perlu khawatir soal urusan perut. Kesejahteraan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun pemerintahan yang bersih.
5. Keteladanan Tertinggi: Pemimpin Hidup Sederhana
Semua sistem dan aturan di atas tidak akan berjalan efektif tanpa satu hal. Hal itu adalah keteladanan dari sang pemimpin. Umar bin Khattab memberikan contoh nyata. Beliau adalah pemimpin negara adidaya yang hidup sangat sederhana.
Umar tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Beliau membedakan antara urusan dinas dan urusan personal. Pernah suatu malam, seorang tamu datang untuk urusan pribadi. Umar langsung mematikan lampu milik negara dan menyalakan lampunya sendiri. Beliau makan makanan yang sama dengan rakyat jelata. Pakaiannya penuh tambalan.
Keteladanan ini menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Secara efektif, pemimpin menjadi cermin bagi para pejabat di bawahnya. Para pejabatnya merasa malu jika hidup mewah jika bercermin pada atasannya. Mereka segan berkhianat saat melihat pemimpinnya hidup begitu zuhud.
Sistem pencegahan korupsi ala Khalifah Umar adalah sebuah paket lengkap. Ia menggabungkan transparansi, penegakan hukum yang tegas, pencegahan konflik kepentingan, jaminan kesejahteraan, dan keteladanan. Ini adalah warisan berharga yang menunjukkan bahwa integritas adalah kunci utama dalam memimpin. Sebuah pelajaran abadi bagi bangsa mana pun yang ingin serius memerangi korupsi.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
