Ekonomi
Beranda » Berita » Pemerintahan Akan Bentuk Badan Ekonomi Syariah Gantikan KNEKS

Pemerintahan Akan Bentuk Badan Ekonomi Syariah Gantikan KNEKS

Pemerintah berencana akan membentuik Badan Ekonomi Syariah menggantikan KNEKS
Pemerintah akan membentuk Badan Ekonomi Syariah menggantikan KNEKS. Badan baru ini dirancang lebih inklusif dan langsung di bawah Presiden. ( foto dok. kemenag.go.id/ Akmalul Iman)

SURAU.CO. Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam memajukan ekonomi syariah. Menurut KH makruf Amin , pemerintah segera membentuk Badan Ekonomi Syariah yang akan mengambil alih peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pembentukan badan ini bertujuan menciptakan lembaga yang lebih lincah, inkluksif dan tidak birokratis. Nantinya, lembaga ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, KH Ma’ruf Amin dalam acara Global Launch SGIE Report 2024/2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025). “Badan yang semula KNEKS itu akan mengalami transformasi menjadi badan. Badan yang juga akan menggerakkan ekonomi Syariah. Ya, badan kira-kira Badan Ekonomi Syariah,” kata KH Ma’ruf Amin.

Cakupan Luas dan Struktur Fleksibel

KH Ma’ruf Amin menegaskan fungsi utama lembaga baru ini adalah motor penggerak lintas sektor. Jangkauannya tidak hanya terbatas pada sektor keuangan namun juga mengurus industri halal. Selain itu, dana sosial umat dan kewirausahaan berbasis komunitas menjadi fokusnya. Kemudian juga pengembangan wirausaha di lingkungan pesantren juga menjadi prioritas. “Fokus kita kemarin itu kepada empat: yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan,” ujarnya.

Untuk memastikan kelincahannya, struktur badan ini akan mencontoh model lain. Pemerintah menerapkan pendekatan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Model ini dianggap lebih fleksibel dalam menjangkau masyarakat. Pelaku usaha juga akan lebih mudah terlibat. “Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti masyarakat akan masuk ke dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel,” jelas Kyai Ma’ruf.

Dengan berbagai pembaruan ini, pemerintah sangat optimis dengan adanya badan ekonomi baru tersebut. KH Ma’ruf meyakini peringkat Indonesia akan terus menanjak dalam hal ekonomi syariah. Konsolidasi lintas sektor menjadi kunci utama. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperkuat. Dukungan dari masyarakat sipil menjadi pilar penting lainnya. Ia memproyeksikan Indonesia bisa menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia dalam waktu singkat.
“Kalau lihat tren kemarin dari nomor 10, 8, 5, lalu menjadi nomor 3. Kalau lihat tren-nya, ya paling tiga tahun itu sudah bisa,” ungkap KH Ma’ruf .

Menggali Peran Pemuda dalam Riyadus Shalihin: Menjadi Agen Perubahan Sejati

Dukungan Penuh Kementerian dan Integrasi Nasional

Sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik rencana transformasi ini. Menag menyebut pentingnya menjadikan halal sebagai gaya hidup. Menurutnya, halal bukan sekedar label produk, melainkan sebuah nilai etis dan berkelanjutan. “Itulah sebabnya kita percaya bahwa halal bukan sekedar label, tapi adalah way of life,” tegas Menag Nasaruddin.

Menang menambahkan, kesadaran konsumen halal terus meningkat. Fenomena ini mencerminkan pendalaman kesadaran spiritual dan etika di masyarakat. “Kenaikan konsumen halal itu bukan sekedar tren. Ia mencerminkan kesadaran etis dan spiritual yang semakin dalam,” katanya.

Kementerian Agama, selanjutnya, punya mandat penting. Mereka bertugas membangun ekosistem halal yang berkualitas. Tujuannya agar produk halal Indonesia mampu bersaing secara global. Menag juga menyoroti peran strategis masjid. Masjid dapat menjadi pusat penguatan ekonomi umat. “Kami mencoba di Istiqlal membuat satu sistem, jadi seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Istiqlal ini bisa dibeli di Istiqlal,” ujarnya, memberi contoh nyata.

Sedangjan Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, ikut angkat bicara. Ia menyebut ekosistem syariah ekonomi nasional sudah terbentuk. Proses ini sudah berjalan selama satu dekade terakhir. Kini, ekosistem tersebut mulai terintegrasi secara resmi. Pemerintah memasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional. “Ekosistem itu sebenarnya bahasa lama yang terintegrasi. Jadi bukan satu ke sana, satu ke sini,” ungkapnya.

Mengenal Jejak KNEKS Sebelum Transformasi

KNEKS merupakan lembaga non-struktural yang akan digantikan. Lembaga ini dibentuk untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah. Visi besarnya adalah menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Presiden memimpin langsung sebagai ketua, didampingi Wakil Presiden sebagai ketua harian.

Pendidikan Adab Sebelum Ilmu: Menggali Pesan Tersirat Imam Nawawi

Sejarahnya dimulai pada tahun 2016. Saat itu, lembaga ini bernama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Fokus awalnya hanya pada sektor keuangan. Namun pada tahun 2020, pemerintah memperluas mandatnya melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Namanya pun berubah menjadi KNEKS. Perluasan ini bertujuan mengintegrasikan seluruh ekosistem. Mulai dari industri halal, dana sosial syariah, hingga bisnis syariah.

Tugas utama KNEKS adalah mempercepat dan memperluas pengembangan ekonomi syariah. Fungsinya mencakup pemberian rekomendasi kebijakan. KNEKS juga mengoordinasikan program antar kementerian/lembaga. Pemantauan dan evaluasi menjadi bagian dari pelayaran.

Struktur KNEKS mencerminkan semangat kolaborasi. Anggotanya terdiri dari jajaran menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Ketua LPS, hingga Ketua Umum MUI dan KADIN. Dengan transformasi menjadi Badan Ekonomi Syariah, pemerintah berharap akselerasi ini berjalan lebih cepat dan efektif.


Eksplorasi konten lain dari Surau.co

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

× Advertisement
× Advertisement