Sejarah Pemilu Masa Orde Lama

Sejarah Pemilu Masa Orde Lama

SURAU.COM.Sejarah Pemilu masa Orde Lama, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966, hanya terdiri dari satu pemilu legislatif, yaitu Pemilu 1955. Pemilu ini merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia setelah merdeka. Tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Konstituante.

Meskipun sukses, Pemilu masa orde lama 1955 tidak diikuti dengan pemilu-pemilu lain pada masa Orde Lama karena situasi politik dan keamanan yang semakin memburuk. Akhirnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan menetapkan sistem Demokrasi Terpimpin, yang mengakhiri era demokrasi parlementer dan pemilu.

Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas :

1. Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara.
4. Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.
5. Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
6. Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan

Pemilihan umum pada 29 September 1955 tercatat sebagai pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Dalam Pemilu 1955, masyarakat memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante, dan diikuti oleh 30 partai politik, serta lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan. Empat partai keluar sebagai pemenang Pemilu 1955 dengan jumlah suara dan kursi jauh mengungguli parta-partai lainnya.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1955 :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1953.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemilu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktif/Pemberhentian

Nama Partai Jumlah Suara Jumlah Kursi Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 (57 kursi), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 7.903.886 (57 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 (45 kursi), Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 (39 kursi). Sebagai perbandingan, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Kristen Indonesia yang duduk di peringkat 5 dan 6, masing-masing mencatatkan perolehan suara 1.091.160 dan 1.003.326, serta sama-sama meraih 8 kursi. Perolehan tersebut berada jauh di bawah capaian partai yang keluar sebagai empat besar.

Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan dan 48 perorangan. Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 3 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.

Partai politik peserta pemilu antara lain :

1. Partai Komunis Indonesia (PKI), berdiri 7 Nopember 1945, ketuai Moh.Yusuf Sarjono
2. Partai Islam Masjumi, berdiri 7 Nopember 1945, ketuai dr. Sukirman Wirjosardjono
3. Partai Buruh Indonesia, berdiri 8 Nopember 1945, ketuai Nyono
4. Partai Rakyat Djelata, berdiri 8 Nopember 1945, ketuai Sutan Dewanis
5. Partai Kristen Indonesia (Parkindo), berdiri 10 Nopember 1945 ketuai DS. Probowinoto
6. Partai Sosialis Indonesia, berdiri 10 Nopember 1945 ketuai Mr. Amir Syarifudin
7. Partai Rakyat Sosialis, berdiri 20 Nopember 1945 ketuai Sutan Syahrir
8. Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), berdiri 8 Desember 1945, ketuai J.Kasimo
9. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) ketuai JB. Assa
10. Gabungan Partai Sosialis Indonesia dan Partai Rakyat Sosialis, menjadi Partai Sosialis pada 17 Desember 1945, ketuai Sutan Syahrir, Amir Syarifudin dan Oei Hwee Goat
11. Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat Rakyat Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) 29 Januari 1946, ketuai Sidik Joyosuharto.

Sejarah singkat Pemilu di Indonesia (Dikutip dari laman Kepustakaan Presiden, Pemilu 1955) merupakan pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Sebelum Pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia pernah melaksanakan Pemilu yang bersifat lokal. Pemilu yang bersifat lokal tersebut pernah dilaksanakan di dua daerah di Indonesia, yaitu daerah Minahasa dan Yogyakarta pada tahun 1951. Pemilu di Minahasa memilih secara langsung 25 anggota DPRD, sedangkan pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Masyarakat memilih 7.268 elektor yang bertemu lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.

Pemilu 1955 diselenggarakan dalam dua tahap

Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, Pemilu dalam skala terbatas juga pernah dilakukan. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota Volksraad, dimana sebagian anggotanya dipilih secara tidak langsung dan sebagian yang lain diangkat oleh Gubernur Jenderal. Anggota Volksraad terdiri dari orang Eropa, Indo-Arab, Indo-China dan Pribumi.

Pemilu 1955 merupakan pemilu yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh Kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Wilopo mempersiapkan dan mengesahkan Undang-Undang Pemilu. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan pemilu sampai tahap kampanye, kemudian diganti Kabinet Burhanuddin Harahap yang melaksanakan tahapan pencoblosan sampai Pemilu selesai.

Pemilihan Umum tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilihan Umum tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hasil Pemilu 1955 terdapat 260 kursi untuk DPR dan 520 kursi untuk Konstituante. Pemilu 1955 paling demokratis Diberitakan Kompas.com, pelaksanaan pemilihan umum perdana di Indonesia pada 1955 selalu dikenang sebagai Pemilu yang paling demokratis.

Pemilu 1955 Paling Demokratis

Sejumlah argumen menjelaskan mengapa Pemilu 1955 kerap dipuji sebagai Pemilu yang paling demokratis di antara pemilu lain (dikutip dari kompas.com).  Argumen pertama adalah Pemilu 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur, tanpa paksaan. Sangat bertolak belakang dengan pemilu selanjutnya di masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu masa Orde Baru dinilai penuh rekayasa sehingga dimenangkan Golkar sebagai pilar politik utama guna mendukung kekuasaan Soeharto. Seluruh pegawai negeri sipil sebagian besar memilih Golkar, dan akan mendapatkan hukuman jika membangkang.

Pemilu 1955 juga bersih dari politik uang (money politic) atau serangan fajar seperti yang terjadi di masa Orde Baru bahkan sampai setelah Reformasi. Pemilu 1955 juga memperlihatkan spektrum politik Indonesia, dengan diikuti oleh berbagai partai dengan beragam latar belakang ideologi. Hal itu dibuktikan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mengusung ideologi nasionalisme, bisa bersaing dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusung ideologi Islam, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemilu 1955 juga berhasil digelar dalam kondisi bangsa yang baru berusia satu dasawarsa, dan tengah diliputi berbagai gejolak keamanan di dalam negeri seperti pemberontakan. Dalam kondisi ini, Pemilu 1955 bisa berlangsung aman. Jumlah keikutsertaan pemilih yang sangat tinggi, yakni 87,66 persen dari 43.104.464 pemilih terdaftar dalam daftar pemilih.

(Dikutip dari berbagai sumber-Budi-S)