Muh. Haris: Subsidi Upah Adalah Angin Segar bagi Pekerja, Komitmen Pemerintah Patut Diapresiasi.
Jakarta – Kebijakan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu selama dua bulan kepada para pekerja disambut positif oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh. Haris. Legislator dari Dapil Jawa Tengah I tersebut menilai langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Subsidi upah ini adalah angin segar bagi para pekerja yang selama ini menanggung beban hidup yang semakin berat. Saya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli atas perhatian nyata terhadap sektor ketenagakerjaan,” ujar Muh. Haris di Jakarta, Selasa (24/6).
Menurutnya, langkah ini tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi, tetapi juga psikologis para pekerja. “Di saat harga-harga naik dan daya beli melemah, kehadiran bantuan langsung seperti ini sangat membantu menjaga semangat dan produktivitas tenaga kerja,” imbuhnya.
Muh. Haris juga menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran dan transparan dalam pelaksanaannya. Ia menekankan pentingnya sistem distribusi yang berbasis data agar tidak terjadi kebocoran maupun diskriminasi dalam penyaluran.
Lebih jauh, ia mendorong agar program seperti ini dapat dijadikan bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional yang terintegrasi. “Kita tidak boleh berhenti pada kebijakan reaktif. Ini saatnya memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih kokoh, menyentuh pekerja formal dan informal, serta adaptif terhadap kondisi krisis,” tutupnya.
Muh Haris Apresiasi Penyaluran BSU 2025: Komitmen Pemerintah Wujud Kepedulian terhadap Pekerja
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kepada jutaan pekerja dan buruh di seluruh Indonesia. Ia menyebut program ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto dan langkah cepat Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam menyalurkan BSU. Ini bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat, khususnya para pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi,” ujar Haris, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, Selasa (24/6).
Haris menilai program BSU sebesar Rp600 ribu per orang ini mampu menjadi bantalan sosial di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan. Ia juga mendorong agar proses penyaluran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Program ini akan sangat berarti jika menjangkau seluruh pekerja yang memang berhak. Oleh karena itu, validasi data, mekanisme distribusi yang efisien, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.
Sebagai Anggota Komisi IX yang membidangi urusan ketenagakerjaan, kesehatan, dan kependudukan, Muh Haris menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pro-rakyat yang berpihak kepada pekerja dan masyarakat rentan.
“Fraksi PKS secara konsisten mendorong kebijakan afirmatif terhadap buruh dan pekerja. Kami juga meminta agar BSU ini bisa menjadi bagian dari skema perlindungan jangka panjang bagi ketenagakerjaan Indonesia, bukan hanya bersifat temporer,” katanya.
Lebih lanjut, Haris berharap program BSU ini menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan pelaku usaha untuk terus menggairahkan perekonomian melalui kemitraan yang adil dan berkelanjutan dengan para pekerja. (Rudolf/ Dwi Pujiyanto)
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
