SURAU.CO — Presiden Prabowo Subianto membawa visi besar dalam kepemimpinannya. Salah satu gagasan yang ramai diperbincangkan adalah rencana pemberian penghasilan tetap Rp1 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga (KK) di Indonesia. Ide ini terdengar populis, namun menimbulkan berbagai pertanyaan: apakah realistis? Bagaimana dampaknya terhadap anggaran negara? Dan apakah program ini mampu membawa kesejahteraan jangka panjang?
Hitung-Hitungan Anggaran: Masuk Akal atau Membebani?
Data BPS 2024 mencatat jumlah KK di Indonesia sekitar 70 juta. Jika setiap KK menerima Rp1 juta per bulan, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai:
-
Rp70 triliun per bulan
-
Rp840 triliun per tahun
Jumlah tersebut menyerap hampir 30% dari total APBN 2025 (Rp3.200 triliun). Ini berarti hampir sepertiga anggaran negara hanya untuk satu program.
Untuk menjalankan kebijakan ini, pemerintah perlu:
-
Menambah penerimaan negara,
-
Mengurangi belanja di sektor lain,
-
Atau menempuh utang dalam jumlah besar.
Langkah tersebut tentu mengandung risiko besar bagi stabilitas fiskal dan nilai tukar rupiah.
Sumber Dana: Pajak atau Utang?
Jika anggaran saat ini tak mencukupi, maka kenaikan pajak menjadi pilihan logis. Namun, rasio pajak Indonesia terhadap PDB masih rendah, hanya 10–11%. Menaikkan pajak secara cepat bisa memicu resistensi dari pelaku usaha dan masyarakat kelas menengah.
Di sisi lain, membiayai program lewat utang akan menambah beban bunga dan cicilan. Saat ini saja, sekitar 20% dari APBN digunakan untuk membayar utang. Tanpa perhitungan matang, program ini berpotensi menimbulkan krisis fiskal.
Bantuan Tunai Sudah Ada, Tapi Terbatas
Indonesia pernah menjalankan bantuan tunai bersyarat, seperti:
-
BLT (Bantuan Langsung Tunai) saat pandemi,
-
Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat miskin.
Namun, program-program tersebut hanya menyasar kelompok rentan, bukan seluruh KK.
Gagasan Prabowo berbeda karena mencakup semua kepala keluarga. Jika tidak ada klasifikasi penerima yang ketat, maka program bisa salah sasaran dan menyedot dana dari sektor vital lain, seperti pendidikan atau infrastruktur.
Sebagian ekonom menyarankan agar bantuan hanya ditujukan pada 40% rumah tangga termiskin. Dengan cara ini, anggaran tahunan bisa ditekan menjadi sekitar Rp336 triliun—tetap besar, tetapi lebih realistis.
Dampak Sosial Ekonomi: Manfaat atau Ketergantungan?
Jika program berjalan, daya beli masyarakat kemungkinan meningkat. Kenaikan konsumsi bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
Namun, lonjakan permintaan tanpa peningkatan pasokan barang berisiko memicu inflasi. Harga kebutuhan pokok bisa melonjak, sehingga nilai bantuan cepat tergerus.
Ada juga kekhawatiran soal ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Jika tidak disertai dorongan produktivitas, semangat kerja bisa menurun. Negara seperti Amerika Serikat biasanya memberi bantuan tunai dengan syarat tertentu, seperti pelatihan keterampilan atau kewajiban mencari kerja. Pendekatan ini mendorong kemandirian dan menghindari jebakan bantuan jangka panjang.
Gagasan Prabowo: Janji Visi atau Rencana Kebijakan?
Belum jelas apakah Prabowo akan menjadikan wacana ini sebagai kebijakan konkret. Sebagian pengamat menilai, pernyataan tersebut masih sebatas strategi komunikasi untuk menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial.
Namun jika pemerintah serius ingin menerapkannya, maka perlu menyiapkan:
-
Kerangka hukum jelas,
-
Sistem distribusi digital yang akurat,
-
Dan verifikasi penerima agar program tepat sasaran.
Tanpa kesiapan sistem, potensi kebocoran dan inefisiensi sangat tinggi.
Antara Misi Sosial dan Beban Fiskal
Mewujudkan program Rp1 juta per bulan untuk semua KK memang mungkin secara teori. Tetapi realisasinya menuntut reformasi fiskal menyeluruh, efisiensi anggaran, dan sistem pengawasan kuat.
Jika tujuan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem, maka investasi di sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan lapangan kerja produktif mungkin akan memberi hasil jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
Kini publik menanti: apakah Prabowo akan benar-benar mengeksekusi program besar ini, ataukah itu hanya bagian dari narasi politik untuk memperkuat citra pro-rakyat?
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
