Politik Sosok
Beranda » Berita » Dedi Mulyadi Gubernur Lambe Turah: KDM Respon Santai Julukan Baru, Luruskan Misinformasi

Dedi Mulyadi Gubernur Lambe Turah: KDM Respon Santai Julukan Baru, Luruskan Misinformasi

Dedi Mulyadi Gubernur Lambe Turah KDM Santai Terima Julukan Baru, Luruskan Misinformasi
Dedi Mulyadi Gubernur Lambe Turah KDM Santai Terima Julukan Baru, Luruskan Misinformasi

SURAU.COGubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, publik menyorot julukan baru untuknya: “Dedi Mulyadi Gubernur Lambe Turah“. Julukan ini muncul dari Andi Muawiyah Ramly, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB. Menariknya, Dedi Mulyadi, atau Kang Dedi Mulyadi (KDM), menanggapinya dengan santai. Ia bahkan berharap julukan tersebut membawa manfaat.

“Saya ucapkan terima kasih bapak ya, bapak baik sekali sama saya memberikan gelar lambe turah,” ujar Dedi dalam unggahan di akun media sosialnya yang telah dikonfirmasi oleh Kompas.com, Jumat (23/5/2025). Sikap terbuka KDM ini mencerminkan personanya yang aktif di media sosial. Ia kerap berkomunikasi langsung dengan masyarakat, gaya yang beberapa pengamat sebut “Gubernur Konten”.

Meluruskan Tuduhan: Vasektomi dan UMKM

Meskipun menerima julukan itu, Dedi Mulyadi Gubernur Lambe Turah tidak membiarkan informasi keliru beredar. Ia mengoreksi pernyataan Andi Muawiyah Ramly. Andi menyebut KDM mengembangkan 10.000 UMKM melalui kebijakan vasektomi. KDM dengan tegas membantah pernah mengaitkan pengembangan UMKM dengan program vasektomi.

“Pendapat dan pernyataan itu tak pernah ada, silakan bapak cari, saya tak pernah mengeluarkan pernyataan itu,” tegas Dedi. Klarifikasi ini penting agar publik tidak salah paham mengenai program dan kebijakan Pemprov Jawa Barat.

Fakta Kebijakan Keluarga Berencana (KB) Dedi Mulyadi

Lalu, apa kebijakan sebenarnya yang menjadi sorotan? Dedi Mulyadi Gubernur Lambe Turah menjelaskan bahwa ia pernah mengimbau masyarakat mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Imbauan ini khususnya untuk keluarga dengan lebih dari tiga anak. Menurutnya, baik pria maupun wanita perlu berpartisipasi, dengan penekanan pada peran laki-laki.

KH. Abdullah Umar Al-Hafidz: Sosok Ulama Penjaga Al-Qur’an dari Semarang

“Kasihan jangan terus-terusan perempuan yang menanggung beban,” ujar Dedi. Ia menyoroti pentingnya tanggung jawab setara dalam perencanaan keluarga. Kebijakan ini, lanjutnya, terutama menyasar warga penerima bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bantuan tersebut meliputi program rumah tidak layak huni (rutilahu), sambungan listrik gratis, hingga biaya pendidikan anak. Ia menekankan, keikutsertaan dalam program KB menjadi pertimbangan agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Program KB ini tidak spesifik hanya vasektomi.

Alasan dan Pilihan dalam Program KB

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program KB menawarkan banyak pilihan metode. Masyarakat bisa memilih alat kontrasepsi hingga pil KB. Dalam kesempatan lain, Dedi menyatakan, “Saya selalu menuntut orang yang saya bantu supaya KB dulu dan yang harus hari ini dikejar yang ikut KB harus laki-laki.” Kebijakan ini memiliki alasan mendasar. Angka kelahiran di Jawa Barat cukup tinggi, mencapai sekitar 900 ribu jiwa per tahun. Selain itu, banyak keluarga prasejahtera dengan anak lebih dari tiga kesulitan membiayai persalinan, terutama untuk anak keempat atau kelima.

“Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh Rp 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” ungkap Dedi. Ia menggambarkan beban ekonomi signifikan yang dihadapi warganya. Dedi menegaskan tujuan utama kebijakan pengendalian kelahiran ini. Ia ingin menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga di Jawa Barat. Mengenai detail teknis metode KB, ia menyarankan kementerian terkait memberikan penjelasan. “Nanti yang jelasin Menteri Kependudukan. Lebih bagus Menteri Kependudukan dipanggil, diminta penjelasan,” katanya.

Rekam Jejak Kebijakan KDM yang Jadi Perhatian

Julukan “Dedi Mulyadi Gubernur Lambe Turah” mungkin terasa pas jika melihat rekam jejak KDM. Ia sering mengeluarkan kebijakan yang memicu diskusi publik, bahkan kontroversi. Beberapa contohnya adalah larangan study tour pelajar yang berujung pemecatan kepala sekolah pelanggar. Ada juga larangan wisuda dari TK hingga SMA. Program pengiriman “anak nakal” ke barak militer untuk pembinaan karakter juga menjadi sorotan. Kebijakan penertiban ijazah pun sempat menuai protes, termasuk dari kalangan pesantren.

Namun, banyak kebijakan KDM juga publik nilai sebagai terobosan inovatif. Kebijakan tersebut sering lahir dari “spontanitas” demi kepentingan masyarakat luas. Misalnya, program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini terbukti berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. Gaya kepemimpinannya yang sering turun langsung (blusukan) dan aktif menggunakan media sosial untuk berinteraksi serta merespons keluhan warga juga menjadi ciri khasnya.

Menggali Peran Pemuda dalam Riyadus Shalihin: Menjadi Agen Perubahan Sejati

Optimisme untuk Masa Depan Jawa Barat

Terlepas dari berbagai julukan dan sorotan, Dedi Mulyadi Gubernur Lambe Turah menegaskan satu hal. Semua kebijakan yang ia ambil bertujuan membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat Jawa Barat. Ia bahkan memandang perhatian dari luar daerah sebagai indikasi positif.

“Artinya sekarang banyak orang yang cinta sama Jawa Barat,” ucapnya optimistis. Melalui klarifikasi ini, ia berharap publik memahami konteks kebijakannya secara utuh. Terutama terkait program Keluarga Berencana yang ia anggap esensial bagi masa depan Jawa Barat. Sikap santainya menerima julukan sambil tetap fokus bekerja menunjukkan kematangan dalam berpolitik dan melayani masyarakat. (KAN)


Eksplorasi konten lain dari Surau.co

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

× Advertisement
× Advertisement