Pesan dari Nairobi

Oleh: Masykuruddin Hafidz, Mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

SURAU.CO – Forum Sosial Dunia (FSD) berlangsung sejak Sabtu (20/1) di Nairobi, Kenya. Ribuan orang dari seluruh dunia berpartisipasi dalam ajang protes terhadap kebijakan global yang merugikan kaum miskin ini. Forum yang merupakan “lawan” dari Forum Ekonomi Dunia (FED) ini baru pertama kali diadakan di Afrika. Pesan dari Nairobi sangat jelas: globalisasi yang berkembang sekarang ini telah jauh menyalahi relnya.

Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, forum ini dengan lantang mengatakan bahwa globalisasi hanyalah dongeng ideologis. Lembaga-lembaga internasional seperti WTO, Bank Dunia, dan IMF mereka anggap menjadi penyebab penduduk miskin dunia semakin tersisih. Memang, globalisasi yang selama ini dipromosikan ternyata juga meningkatkan ketimpangan. Sekitar 770 juta orang di dunia menderita kelaparan, dan 800 juta orang lainnya mengalami kelangkaan pangan.

Oleh karena itu, melalui semboyan Another World Is Possible, para partisipan forum ini mendukung hak-hak buruh, gerakan pelestarian lingkungan, dan keanekaragaman budaya. Mereka sering bekerja sama untuk menentang penebangan liar dan mengorganisasi serikat buruh. Selama ini, FSD telah mendorong berbagai perusahaan di dunia untuk tidak hanya memburu keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosialnya (corporate social responsibility).

Konteks Indonesia: Saat Korporasi Mengabaikan Tanggung Jawab Sosial

Berbicara soal tanggung jawab sosial perusahaan, kita patut merasa prihatin dengan perkembangan di bangsa kita. Setidaknya, ada tiga perusahaan besar yang sedang dalam masalah. Pertama, PT. Lapindo Brantas Inc, yang sudah delapan bulan berkubang dengan lumpur. Kedua, PT. Prima Vista, penanggung jawab KM Senopati Nusantara yang tenggelam. Ketiga, PT. Adam Sky Connection, operator pesawat Adam Air yang sampai hari ini belum jelas keberadaannya setelah lepas landas 1 Januari lalu.

Ketiga perusahaan tersebut sampai saat ini masih merundingkan kompensasi kerugian yang para konsumen alami. Tarik-menarik harga serta rumitnya manajemen santunan dan asuransi terus mewarnai. Seringkali, penyederhanaan biaya produksi menjadi faktor yang mengorbankan keselamatan konsumen dan pekerja. Misalnya, penyebab semburan lumpur PT. Lapindo Brantas adalah karena perusahaan tidak memenuhi prasyarat mutlak keamanan teknis-geologis. Demikian juga dengan PT. Adam Air Sky Connection, yang terindikasi menawarkan tarif murah dengan mengurangi biaya perawatan pesawat.

Tidak dapat kita pungkiri, tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Mengikuti prinsip ekonomi, seorang pebisnis akan mencari laba sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Akibatnya, beragam konsekuensi harus pihak lain tanggung, bukan pemilik perusahaan.

Menagih Tanggung Jawab di Negeri Sendiri

Oleh karenanya, tanggung jawab perusahaan untuk terus memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap konsumen mutlak harus mereka lakukan. Hal ini juga menjadi pertimbangan atas keberlangsungan perusahaan itu sendiri dalam arti membangun kepercayaan publik. Kecuali jika perusahaan hanya ingin sekadar mengeruk keuntungan dalam jangka pendek, lalu kabur alias “hit and run“.

Untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap korban, seyogianya tiga perusahaan di atas tidak mengulur waktu lagi dalam memberikan dana kompensasinya. Pemerintah tidak boleh hanya sekadar memberikan peringatan. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang berat jika ada perusahaan yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat miskin.

Pesan dari Nairobi kali ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab sosial perusahaan akan sangat membantu para pekerja dan konsumen. Setiap perusahaan harus mempunyai komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya. Jika tidak, maka kelompok penekan publik seperti media, LSM, dan serikat pekerja siap menjadi anjing penjaga (watch dog) yang menyalak sewaktu-waktu