SURAU.CO, Penulis: Andi Widjajanto (Gubernur Lemhannas 2022-2023) Guru yang Membuka Kunci Sebuah Kenangan untuk Prof. Juwono Sudarsono.
Ada jenis guru yang kehadirannya tidak terasa sebagai pengajaran sampai bertahun-tahun kemudian, ketika seseorang menoleh ke belakang dan mendapati bahwa hampir setiap keputusan besar dalam hidupnya bermula dari satu pertemuan, satu surat, satu pertanyaan pendek yang diajukan tanpa basa-basi. Prof. Juwono Sudarsono — Pak Ju, begitu saya memanggilnya — adalah guru semacam itu. Seluruh lintasan intelektual dan profesional saya tumbuh di dalam radius yang beliau bentangkan dengan sabar selama lebih dari tiga dekade, sering tanpa saya sadari sepenuhnya sampai hari ini, ketika saya harus menuliskan namanya dalam kalimat perpisahan.
Distribusi Kekuatan Dalam Sistem Internasional
Perkenalan itu terjadi pada 1990, pada minggu pertama saya sebagai mahasiswa baru FISIP Universitas Indonesia (UI). Dipanggil ke ruangan Dekan, saya datang dengan perasaan was-was yang tidak rasional — bayangan pelanggaran apa yang telah saya lakukan bahkan sebelum perkuliahan benar-benar dimulai. Koridor menuju ruang Dekan terasa lebih panjang dari seharusnya. Ternyata Pak Ju mengenal ayah saya, Kolonel Infanteri Theo Syafei. Mereka pernah berdiskusi beberapa kali soal Timor Timur — sebuah topik yang kala itu masih berisi bara, yang namanya saja sudah bisa membuat percakapan di ruangan mana pun berubah kualitasnya. Pada akhir pertemuan singkat itu, Pak Ju menyerahkan tiga benda: majalah Time, majalah The Economist, dan sebuah buku bersampul tipis berjudul Theory of International Politics karya Kenneth Waltz. Tidak ada instruksi. Tidak ada tenggat. Hanya tiga benda dan satu tatapan yang mengatakan: ini titik berangkatmu.
Beberapa minggu kemudian, Pak Ju bertanya kepada saya dengan cara yang langsung dan tanpa basa-basi, satu pertanyaan yang tidak saya duga: “Halaman berapa yang untukmu paling penting?” Bukan pertanyaan tentang apakah saya sudah membaca buku itu. Ini pertanyaan yang mengasumsikan bahwa saya sudah membacanya dengan serius dan menemukan sesuatu di dalamnya yang berbicara secara personal. Pertanyaan itu memaksa saya kembali ke buku — bukan untuk membacanya ulang secara linear, melainkan menelusuri halaman demi halaman dengan pertanyaan yang berbeda: di mana Waltz berbicara paling keras kepadamu? Saya menemukannya di halaman 179: distribusi kekuatan dalam sistem internasional sebagai variabel penentu perilaku negara. Bukan niat pemimpin, bukan ideologi, bukan sejarah atau budaya — melainkan di mana sebuah negara berdiri dalam distribusi kekuatan global yang menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukannya. Halaman 179 itu menjadi hipotesis skripsi saya. Lebih dari itu, halaman itu menjadi lensa yang sampai hari ini saya gunakan untuk membaca dunia — bahwa struktur mendahului pilihan, dan bahwa kehendak tanpa kapabilitas hanyalah retorika. Pak Ju tidak memberitahu saya halaman mana yang penting. Prof Juwono memaksa saya menemukannya sendiri. Itulah cara beliau mengajar.
Durkheim dan Parsons
Kepercayaan itu berlanjut ketika saya dipercaya menjadi asisten dosen untuk kelas Politik Global Amerika Serikat yang beliau ampu. Pak Ju mengajar dengan cara yang tidak lazim: mengundang ketidakpastian ke dalam ruang kelas, memaksa mahasiswa berpikir di bawah tekanan argumentatif yang Prof Juwono ciptakan sendiri, tidak pernah membiarkan siapa pun merasa sudah sampai pada jawaban final. Skripsi saya membahas pergeseran kebijakan keamanan Amerika pasca-Perang Dingin — tema yang sangat dekat dengan beliau, dan yang membuat proses bimbingannya terasa seperti perdebatan antara dua orang yang tidak setara posisinya tapi setara keseriusannya. Namun pada hari ujian skripsi, Pak Ju hadir sebagai penguji utama dan mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan naskah yang saya tulis berbulan-bulan: beliau meminta saya menjelaskan Durkheim dan Parsons. Sosiologi klasik, bukan hubungan internasional. Ketua sidang adalah Dr. Iwan Gardono, dosen sosiologi yang baru kembali dari Harvard, dan Pak Ju — dengan kalkulasinya yang tidak pernah kebetulan — sedang memperlihatkan kepada seluruh ruangan bahwa batas disiplin ilmu hanyalah konvensi administratif, bukan batas pikiran. Seorang sarjana yang serius tidak boleh bersembunyi di balik batas-batas itu.
Saya lulus. Dan sebelum saya sempat memikirkan langkah berikutnya, Pak Ju sudah memikirkannya lebih dulu. Februari 1996, telepon itu datang: Pak Ju memanggil ke kantornya di Lemhannas, tempat beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur. Saya datang tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Prof Juwono menyerahkan sepucuk surat rekomendasi untuk program S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) — almamater beliau sendiri. Tapi bukan program Hubungan Internasional (HI) biasa. Pak Ju mengarahkan saya secara spesifik ke program Teori dan Sejarah HI — program yang mengharuskan mahasiswa menulis tesis untuk menguji satu hipotesis teoretis atas satu periode sejarah tertentu. Pilihan program itu bukan kebetulan. Pak Ju tidak mengirim saya ke LSE untuk belajar tentang dunia kontemporer. Prof Juwono mengirim saya untuk memahami bagaimana ilmu yang kita gunakan untuk membaca dunia itu sendiri bisa salah — dan apa konsekuensinya ketika salah.
Kelahiran Ilmu Hubungan Internasional
Saya menulis tesis tentang periode 1919 hingga 1939: dua dekade yang secara paradoks adalah masa kelahiran ilmu Hubungan Internasional sebagai disiplin akademik sekaligus masa di mana ilmu itu gagal total dalam tugasnya yang paling mendasar: mencegah perang. Para pendiri disiplin ini — kaum idealis yang membangun Liga Bangsa-Bangsa dengan keyakinan bahwa perang bisa dihapus melalui hukum dan kerja sama — tidak mampu membaca krisis berlapis yang terjadi di hadapan mereka: Depresi Besar yang menghancurkan fondasi ekonomi negara-negara industri, kebangkitan fasisme yang mengisi kekosongan legitimasi tatanan lama, lemahnya mekanisme kolektif yang tidak punya gigi menghadapi pemimpin-pemimpin yang telah memutuskan bahwa perang adalah kalkulasi yang masuk akal. Semuanya terjadi bersamaan, saling memperkuat, membentuk krisis yang tidak bisa dipahami oleh teori yang hanya mampu melihat satu variabel pada satu waktu. Hasilnya adalah Perang Dunia Kedua — kehancuran yang jauh lebih besar dari yang pertama, terjadi hanya dua dekade setelah dunia bersumpah tidak akan membiarkan hal itu terulang. Menulis tesis itu adalah pengalaman intelektual paling tidak nyaman dalam hidup saya, dalam arti yang terbaik: saya bergulat dengan kegagalan sebuah disiplin untuk memahami zamannya sendiri, dan tidak bisa tidak memikirkan bahwa ilmu apa pun selalu membawa dalam dirinya titik-titik buta yang baru terlihat ketika realitas runtuh menimpa mereka. Itulah yang Pak Ju inginkan agar saya pelajari di LSE. Bukan ilmu HI. Melainkan batas-batas ilmu HI. Dan mengapa batas-batas itu bisa membunuh.
Pembongkaran Total Arsitektur Kekuasaan
Saya kembali dari London pada 1998, tepat ketika Indonesia memasuki salah satu periode paling dramatis dalam sejarahnya. Reformasi bukan sekadar transisi politik — melainkan pembongkaran total arsitektur kekuasaan Orde Baru yang selama tiga dekade mengatur hubungan antara negara, militer, dan masyarakat sipil dalam hierarki yang tidak pernah benar-benar diuji. Di sinilah peran Prof Juwono yang paling sedikit ditulis, namun paling besar dampaknya. Bukan sebagai Menteri — jabatan itu hanyalah konteks. Melainkan sebagai pikiran yang paling jernih di ruangan yang paling keruh.
Pak Ju adalah arsitek tak terlihat dari fondasi legislatif reformasi sektor keamanan Indonesia. Ketika saya dilibatkan dalam proses-proses itu — perumusan Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Rahasia Negara, Undang-Undang Intelijen Negara, hingga negosiasi Defense Cooperation Agreement dengan Singapura — saya memahami bahwa Prof Juwono bukan hanya fasilitator. Pak Ju adalah penjaga epistemik dari seluruh proses itu: orang yang memastikan bahwa di tengah tekanan politik, kepanikan institusional, dan ego kelembagaan yang bertabrakan, pertanyaan-pertanyaan yang benar tetap diajukan. Setiap undang-undang menyentuh titik-titik paling sensitif dari negara pasca-Otoriter: di mana batas sipil-militer harus ditarik, seberapa jauh parlemen boleh mengawasi intelijen, bagaimana rahasia negara didefinisikan tanpa menjadi alat represi baru. Pak Ju memiliki sesuatu yang langka: pemahaman mendalam tentang anatomi kekuasaan Indonesia dari dalam, sekaligus jarak intelektual yang cukup untuk tidak terjebak di dalamnya. Prof Juwono tidak pernah mengisi ruangan dengan suara beliau. Pak Ju mengisi ruangan dengan gravitasinya — dan orang-orang bergerak mengelilinginya tanpa selalu menyadari bahwa merekalah yang bergerak.
Kegentingan yang Berubah Dalam Hitungan Jam
Ada dua momen dari masa itu yang tidak akan pernah saya lupakan. Yang pertama adalah kegentingan yang berubah menjadi ketenangan dalam hitungan jam. Negosiasi Defense Cooperation Agreement dengan Singapura berjalan alot dan pada satu titik nyaris runtuh — bukan karena kegagalan teknis, substansinya sudah hampir final, melainkan karena kegagalan momentum, jenis kegagalan paling berbahaya dalam diplomasi karena tidak meninggalkan bekas yang bisa diperbaiki. Ketika meja perundingan mendekati jalan buntu, Pak Ju tidak menunggu jadwal diplomatik berikutnya. Prof Juwono terbang dadakan dari Washington D.C. langsung ke Singapura — sebuah keputusan yang lebih menyerupai manuver lapangan daripada prosedur kementerian. Saya mendapat telepon singkat: bergabunglah melalui Batam. Tidak ada briefing panjang, tidak ada dokumen yang disiapkan terlebih dahulu, hanya keyakinan Pak Ju bahwa momentum diplomatik adalah komoditas yang paling cepat habis. Saya menyeberang dari Batam dan menemukan Prof Juwono sudah berada di Singapura — tenang dan siap.
Yang kedua adalah ketenangan yang jauh lebih berat dipikul. Undang-Undang Rahasia Negara telah melalui perjalanan panjang dan melelahkan — bertahun-tahun pembahasan, puluhan sesi konsultasi, perdebatan antara kepentingan transparansi publik dan kebutuhan nyata negara untuk melindungi informasi yang genuinely sensitif. Kami bukan sedang membangun alat represi; kami sedang mencoba mengisi kekosongan hukum yang membuat Indonesia tidak bisa memberikan jaminan kerahasiaan kepada mitra-mitranya, tidak bisa melindungi sumber-sumber intelijen dari paparan yang membahayakan jiwa. Ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) itu sudah selangkah lagi dari pengesahan, keputusan politik membatalkannya — bukan karena substansinya cacat, bukan karena ada alternatif yang lebih baik, melainkan semata karena kalkulasi jangka pendek yang tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional. Saya ingat wajah Pak Ju saat kabar itu datang. Tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya keheningan beberapa detik, lalu kalimat pelan: “Benturan antara negara dan masyarakat sipil belum selesai — dan di generasimu, itu akan semakin keras.” Bukan kekecewaan. Melainkan diagnosis yang disampaikan dengan ketenangan seorang dokter yang sudah terlalu lama melihat penyakit yang sama berulang dalam bentuk berbeda. Hingga hari ini, Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan yang tidak memiliki pengaturan hukum apa pun tentang kerahasiaan negara — dan setiap kali kekosongan itu menganga, saya teringat ketenangan Pak Ju pada hari pembatalan itu.
Kalkulasi Logistik Perang
Di tengah semua kerja besar itu, Pak Ju kembali melakukan pendadakan. Beliau memanggil — kali ini sebagai Menteri Pertahanan. Penugasan disampaikan tanpa basa-basi: saya akan mengikuti program S2 di National Defense University (NDU), Washington D.C., menjadi orang sipil pertama dari Indonesia yang menempuh sekolah kedinasan tersebut. Saya datang dengan keinginan yang jelas: masuk ke War College, tempat para komandan perang belajar dan berdebat, tempat doktrin militer dibentuk dari pengalaman lapangan. Bagi seorang analis yang sudah lama bergulat dengan teori, War College terasa seperti tempat di mana teori akhirnya bertemu kenyataan.
Namun Pak Ju memiliki rencana yang berbeda — dan seperti biasa, Prof Juwono tidak menjelaskannya sampai saya sudah berada di dalamnya. Saya ditempatkan di Industrial College of the Armed Forces, ICAF — institusi yang pada 2012 berganti nama menjadi Eisenhower School for National Security and Resource Strategy, dinamai dari Dwight D. Eisenhower yang justru adalah alumnus institusi itu sendiri. Napoleon meyakini bahwa dalam perang, kalkulasi logistik perang menjadi variabel penentu. Eisenhower membuktikan kebenaran itu dalam skala yang tidak tertandingi — dengan mengorganisasi mesin industri Amerika menjadi kekuatan logistik yang menghancurkan Jerman bukan hanya melalui keunggulan tempur, tetapi melalui keunggulan produksi baja, bahan bakar, amunisi, dan rantai pasokan yang tidak pernah putus. Di ICAF, saya bergulat bukan dengan doktrin tempur, melainkan dengan permodelan matematik tentang ekonomi perang: berapa lama sebuah bangsa bisa menopang operasi militer sebelum ekonominya kolaps, berapa rasio antara kapasitas industri dan kebutuhan amunisi, di mana titik patah rantai pasokan yang paling rentan. Di sinilah ketertarikan saya kepada ekonomi pertahanan sebagai disiplin menemukan bentuknya yang paling konkret — bukan sebagai cabang teknis ilmu anggaran, melainkan sebagai lensa untuk membaca kesenjangan antara apa yang ingin diklaim sebuah negara di panggung internasional dan apa yang sesungguhnya mampu ditanggungnya.
Ketika saya lulus dari NDU dan menemui Pak Ju, beliau menyambut saya dengan kalimat yang pendek dan tidak membutuhkan elaborasi: “Sekarang, kepalamu penuh angka.” Bukan pujian. Bukan juga kritik. Melainkan sebuah pernyataan diagnostik — cara Pak Ju mengonfirmasi bahwa penugasan itu telah menghasilkan apa yang memang dirancangnya untuk dihasilkan.
Program Teori dan Sejarah
Saya akhirnya bisa melihat garis utuh yang Pak Ju bentangkan selama lebih dari satu dekade. Dari Waltz halaman 179 tentang distribusi kekuatan — yang mengajarkan bahwa struktur mendahului pilihan. Ke program Teori dan Sejarah HI di LSE — yang mengajarkan bahwa ilmu tanpa kesadaran akan batas-batasnya adalah ilmu yang berbahaya. Ke ICAF — yang mengajarkan bahwa kekuatan militer tanpa fondasi ekonomi yang kokoh hanyalah ilusi yang suatu hari akan runtuh pada saat paling tidak tepat. Pak Ju sedang membangun satu argumen panjang yang tidak pernah beliau ucapkan secara eksplisit: bahwa memahami kekuatan berarti memahami batas-batasnya, dan bahwa Indonesia tidak bisa bermain di panggung strategis tanpa terlebih dahulu jujur tentang apa yang mampu dan tidak mampu ditanggungnya. Itulah warisan intelektual Prof Juwono kepada saya. Bukan kesimpulan, melainkan metode. Bukan jawaban, melainkan cara bertanya.
Ada satu pertemuan yang tidak bisa saya ceritakan tanpa berhenti sejenak. Saat saya dilantik sebagai Gubernur Lemhannas — institusi yang sama tempat Pak Ju pernah menjadi Wakil Gubernur, saya memilih untuk sowan terlebih dahulu. Saya pergi menemui Pak Ju.
Prof Juwono sudah duduk di kursi roda. Beliau sudah tidak bisa berbicara. Ruangan itu sunyi dengan cara yang berbeda dari keheningan-keheningan Pak Ju yang dulu — bukan sunyi karena beliau sedang berpikir dan memilih kata dengan presisi, melainkan sunyi karena kata-kata sudah tidak lagi bisa menjangkaunya. Tapi mata Pak Ju masih sama. Masih menatap dengan cara yang sudah lama saya pelajari untuk membaca sebagai kehadiran penuh — bukan sekadar kesopanan, melainkan perhatian yang utuh dan tidak terbagi.
Warisan yang Bekerja Dalam Diam dan Dalam
Saya berlutut di sisi kursi rodanya. Pak Ju mengangkat tangannya, lalu menepuk-nepuk kepala saya. Pelan. Berulang. Dengan telapak tangan yang sudah tidak sekuat dulu tapi tidak kehilangan maksudnya. Seperti seorang ayah yang tidak perlu mengucapkan apa pun karena semuanya sudah tersampaikan — semua yang tidak pernah Prof Juwono katakan secara eksplisit dalam tiga dekade, semua yang selalu beliau sampaikan melalui penugasan dan kepercayaan serta pertanyaan-pertanyaan yang memaksa saya menemukan sendiri jawabannya. Saya tidak tahu berapa lama saya berlutut di sana. Yang saya tahu: dalam seluruh perjalanan karier saya — dari kantor Dekan, dari ruang sidang skripsi itu, dari lorong Lemhannas dan Kementerian Pertahanan, dari Washington hingga Singapura, dari kantor Sekretaris Kabinet hingga kursi Gubernur Lemhannas — tidak ada pelantikan yang terasa sepenting momen itu. Bukan karena ada kata-kata yang diucapkan. Justru karena tidak ada. Karena sudah tidak perlu ada. Tepukan tangan Pak Ju di kepala saya adalah kalimat terakhir dari seorang guru yang seluruh hidupnya mengajar dengan cara yang tidak selalu terlihat sebagai pengajaran.
Prof Juwono meninggalkan warisan yang masih bekerja diam dan dalam: undang-undang yang menjaga hubungan sipil-militer tetap dalam proporsinya; perjanjian-perjanjian bilateral yang menahan eskalasi di kawasan dalam momen-momen yang tidak banyak orang tahu betapa dekatnya ke tepi; kerangka reformasi sektor keamanan yang — meski beberapa bagian pentingnya gugur di altar politik — tetap menjadi fondasi dari apa yang ada sekarang; dan sejumlah murid yang Prof Juwono kirimkan ke berbagai penjuru untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai, dengan bekal yang beliau pilihkan sendiri jauh sebelum murid-murid itu menyadari bahwa mereka sedang dibekali.
Perang Dimenangkan Para Profesional
Saya adalah salah satu dari mereka. Dan baru sekarang, pada hari saya harus menuliskan nama Pak Ju dalam kalimat perpisahan, saya menghitung dengan jujur berapa banyak hal yang selama ini saya sebut sebagai pilihan saya sendiri — ternyata adalah penugasan yang Prof Juwono rancang dengan sabar, bertahun-tahun sebelum saya menyadarinya. Waltz halaman 179, yang menjadi fondasi cara saya membaca distribusi kekuatan. LSE 1996, yang mengajarkan bahwa ilmu tanpa kesadaran akan batas-batasnya adalah ilmu yang berbahaya. ICAF yang mengajarkan bahwa perang dimenangkan oleh para profesional yang memahami logistik dan ekonomi, jauh sebelum dimenangkan di medan tempur. Lorong-lorong reformasi yang penuh tekanan dan kompromi. Singapura yang kami capai dari dua arah berbeda dalam satu misi yang sama. Semua itu adalah Pak Ju yang bekerja — tidak dengan perintah, melainkan dengan kepercayaan. Kepercayaan, saya pelajari dari Prof Juwono, adalah bentuk otoritas yang paling tahan lama. Dan juga bentuk tanggung jawab yang paling berat.
Selamat jalan, Pak Ju. Kunci-kunci yang pernah Bapak bukakan itu masih kami pegang. Kami akan menjaganya — termasuk pintu-pintu yang belum sempat Bapak lihat terbuka, termasuk pekerjaan yang Bapak tinggalkan bukan karena belum selesai, melainkan karena memang harus kami yang menyelesaikannya. Tepukan itu masih saya rasakan di kepala saya. Saya akan terus berjalan. (Ralian J.)
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
