Kekuasaan seringkali menjadi ujian berat bagi moralitas manusia. Sejarah mencatat banyak pemimpin jatuh ke dalam lubang tirani karena kehilangan kompas etika. Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, memberikan panduan komprehensif melalui kitab legendarisnya, Nashihat al-Muluk. Kitab ini mengulas bagaimana seorang penguasa harus mengelola hati dan akal demi menciptakan keadilan sosial.
Kekuasaan Sebagai Amanah Berat
Imam Al-Ghazali memandang kekuasaan bukan sebagai fasilitas untuk memuaskan hasrat pribadi. Baginya, kepemimpinan adalah amanah besar yang akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pondasi ilmu yang kokoh sebelum memegang kendali pemerintahan.
Dalam kitab tersebut, Al-Ghazali menulis:
“Ketahuilah bahwa kekuasaan itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta’ala, jika penguasa melaksanakannya dengan benar. Namun, ia menjadi bencana jika sang penguasa mengikuti hawa nafsunya.”
Kutipan ini menegaskan bahwa niat pemimpin menjadi penentu utama kualitas kekuasaannya. Pemimpin yang adil akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Sebaliknya, pemimpin yang zalim hanya akan membawa kerusakan bagi rakyat dan dirinya sendiri.
Pentingnya Ilmu untuk Menghindari Kesesatan
Mengapa ilmu menjadi sangat krusial dalam etika kekuasaan Imam Al-Ghazali? Tanpa ilmu, seorang penguasa tidak mampu membedakan antara kebenaran dan tipu daya. Pengetahuan membantu pemimpin memahami hak-hak rakyat secara objektif.
Al-Ghazali menyarankan para pemimpin untuk selalu dekat dengan ulama yang tulus (ulama al-akhirah). Pemimpin harus menjauhi ulama pencari muka yang hanya memuji kebijakan penguasa demi keuntungan duniawi. Nasihat yang jujur berfungsi sebagai rem agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang.
Sepuluh Prinsip Keadilan (Qawa’id al-’Adl)
Imam Al-Ghazali merumuskan sepuluh prinsip dasar bagi penguasa agar tetap berada di jalan keadilan. Prinsip-prinsip ini meliputi aspek spiritual maupun manajerial.
Pertama, pemimpin harus memahami besarnya tanggung jawab di hadapan Allah. Kedua, ia wajib mendahulukan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, pemimpin tidak boleh bersikap sombong. Kesombongan adalah bibit utama lahirnya tirani.
Selanjutnya, Al-Ghazali mengingatkan penguasa agar selalu bersikap lemah lembut namun tegas. Ia menulis:
“Keadilan yang paling utama adalah penguasa memperlakukan rakyatnya sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain jika ia menjadi rakyat.”
Prinsip empati ini menjadi ruh dari setiap kebijakan publik yang lahir dari tangan penguasa yang saleh.
Bahaya Tirani dan Dampak Sosialnya
Tirani muncul ketika seorang pemimpin mengabaikan ilmu dan etika. Al-Ghazali menggambarkan pemimpin zalim seperti penggembala yang justru memangsa ternaknya sendiri. Kerusakan moral di tingkat atas akan merembet ke seluruh lapisan masyarakat.
Jika pemimpin berbuat curang, rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kondisi ini memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga etika kekuasaan bukan sekadar urusan agama. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menjaga keberlangsungan sebuah negara.
Penutup: Relevansi Pemikiran Al-Ghazali Saat Ini
Meskipun kitab Nashihat al-Muluk lahir berabad-abad silam, relevansinya tetap kuat hingga era modern. Tantangan pemimpin saat ini mungkin berbeda secara teknis, namun godaan nafsu kekuasaan tetap sama.
Etika kekuasaan Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa integritas adalah harga mati. Pemimpin yang baik adalah mereka yang terus belajar dan membuka diri terhadap kritik. Dengan menanamkan rasa takut kepada Tuhan dan cinta kepada rakyat, seorang pemimpin dapat terhindar dari jerat tirani.
Dunia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Pengetahuan sejati akan menuntun penguasa untuk memuliakan manusia, bukan menjajahnya. Mari kita jadikan pemikiran Al-Ghazali sebagai cermin untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan di sekitar kita.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
