SURAU.CO. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan perubahan besar dalam sistem seleksi kesehatan haji 1447 H/2026 M. Kali ini, Kemenkes resmi mencabut otoritas petugas daerah dalam mengubah data kesehatan jamaah secara mandiri. Langkah berani ini bertujuan untuk menciptakan proses seleksi yang lebih jujur, transparan, dan bebas intervensi.
Selain itu Kemenkes menghapus fitur pengeditan data pada aplikasi input kesehatan di tingkat kabupaten maupun kota. Keputusan ini merupakan respons tegas atas temuan banyaknya jamaah dengan risiko tinggi yang tetap berangkat pada tahun-tahun sebelumnya. Praktik manipulasi data tersebut terbukti meningkatkan angka fatalitas atau kematian jamaah saat berada di Tanah Suci. Kini, setiap koreksi informasi medis harus melalui prosedur birokrasi yang ketat. Petugas di daerah tidak bisa lagi sesuka hati memperbaiki atau mengubah status kesehatan jamaah dalam sistem. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, menjelaskan bahwa otoritas tersebut kini berada di bawah kendali pusat. “Jika terdapat kebutuhan perubahan data, prosesnya tidak bisa lagi dilakukan secara langsung. Pengajuan harus melewati tahapan verifikasi hingga disetujui oleh Pusat Kesehatan Haji Kemenkes,” tegas Liliek.
Kebijakan ini memastikan bahwa setiap jamaah yang berangkat benar-benar memenuhi kriteria istitha’ah atau kesiapan fisik dan mental. Kemenkes ingin meniadakan celah bagi oknum yang mencoba meloloskan jamaah tidak layak demi kepentingan tertentu.
Melacak Penyakit Tersembunyi Lewat JKN
Selain mengunci fitur edit, pemerintah mengintegrasikan sistem kesehatan haji dengan database kesetana nasional atau JKN. Melalui koneksi data ini, tim medis dapat melihat rekam jejak pengobatan jamaah selama tiga bulan terakhir. Integrasi ini membuat jamaah tidak bisa lagi menyembunyikan riwayat penyakit kronis saat pemeriksaan berlangsung.
Sistem akan mendeteksi secara otomatis apakah seorang calon jamaah rutin menjalani pengobatan tertentu. Jika sistem menemukan riwayat penyakit berat yang tidak dilaporkan, maka status kelayakan jamaah akan langsung ditinjau ulang. Langkah ini sangat krusial untuk mencegah kegawatdaruratan medis akibat penyakit penyerta (komorbid) di Arab Saudi. Inovasi lain dalam seleksi tahun 2026 adalah penggunaan kecerdasan sistem untuk menilai fungsi kognitif dan mental. Jamaah kini wajib menjalani skrining melalui aplikasi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan otomatis secara mandiri.
Aplikasi tersebut akan meminta jamaah menjawab pertanyaan sederhana, seperti menyebutkan nama Presiden Indonesia saat ini. Tes ini berfungsi untuk mendeteksi gejala demensia atau pikun secara objektif. Karena sistem bekerja secara otomatis, petugas lapangan tidak dapat memengaruhi hasil penilaian tersebut. Hal ini penting mengingat evaluasi tahun lalu menunjukkan 80 persen jamaah lolos meski memiliki risiko kesehatan tinggi.
Daftar Larangan Medis dari Pemerintah Arab Saudi
Keselamatan jamaah menjadi prioritas utama mengingat Arab Saudi juga semakin memperketat standar kesehatan. Ada beberapa kondisi medis yang secara otomatis membatalkan keberangkatan calon jamaah, antara lain adalah pasien gagal ginjal yang rutin menjalani hemodialisis. Kemudian penderita penyakit jantung dan paru kronis stadium berat dan pengidap sirosis hati dengan tanda gagal fungsi organ. Selain itu juga pengidap gangguan jiwa berat dan kondisi demensia dan ibu hamil serta pengidap penyakit menular aktif. Terakhir adalah pasien kanker yang tengah menempuh jadwal kemoterapi.
Kemenkes berharap kebijakan ketat ini mampu menekan risiko kegawatdaruratan saat jamaah menghadapi cuaca ekstrem di Tanah Suci. Pelayanan haji 2026 juga akan melibatkan delapan syarikah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan akomodasi. Dengan pengawasan digital yang ketat, pemerintah optimis pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan jauh lebih aman dan bermartabat.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
