SURAU.CO – “Negara ini tidak hanya membutuhkan ASN yang cerdas, tetapi ASN yang jujur. Integritas adalah fondasi birokrasi. Jika fondasinya rapuh, seluruh bangunan akan runtuh.” — Peringatan Hari Amal Bakti Kemenag 2025
Pernyataan tersebut tampak singkat, namun mengandung bobot filosofis, sosiologis, dan etis yang sangat dalam. Ia bukan sekadar slogan moral, melainkan peringatan struktural tentang arah keberlangsungan negara. Dalam konteks birokrasi modern, kecerdasan tanpa integritas bukan kekuatan, melainkan potensi kehancuran yang terselubung.
Birokrasi sebagai Tulang Punggung Negara
Secara teoritis, birokrasi adalah instrumen utama negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, penegakan hukum, dan distribusi keadilan sosial.
Max Weber menyebut birokrasi ideal sebagai sistem rasional-legal yang bekerja berdasarkan aturan, kompetensi, dan hierarki. Namun, teori ini mensyaratkan satu prasyarat mendasar: integritas moral aparatur.
Tanpa integritas, birokrasi hanya akan menjadi mesin administratif yang dingin bahkan berbahaya. Aturan bisa dimanipulasi, kewenangan bisa diperdagangkan, dan pelayanan publik berubah menjadi komoditas. Di titik inilah negara mulai kehilangan wibawa, bukan karena kurangnya orang pintar, tetapi karena absennya kejujuran.
Kecerdasan Tanpa Integritas: Ancaman Tersembunyi
Dalam banyak kasus korupsi besar, pelakunya bukanlah orang bodoh. Mereka adalah individu terdidik, paham sistem, menguasai regulasi, bahkan mahir berbicara tentang reformasi. Namun kecerdasan yang tidak dituntun oleh nilai justru mempercepat kerusakan.
Ilmu administrasi publik menegaskan bahwa kompetensi teknis harus selalu berjalan seiring dengan kompetensi etik. Ketika integritas ditinggalkan, kecerdasan berubah menjadi alat justifikasi pelanggaran.
Manipulasi data, rekayasa laporan, dan penyalahgunaan anggaran seringkali dilakukan dengan sangat “cerdas”, tetapi kosong dari tanggung jawab moral.
Integritas: Fondasi yang Tak Terlihat Namun Menentukan
Fondasi sebuah bangunan tidak terlihat dari luar, tetapi justru menentukan kekokohannya. Demikian pula integritas dalam birokrasi. Ia tidak selalu tampak dalam pidato atau baliho, tetapi tercermin dalam keputusan sehari-hari:
Apakah amanah dijalankan meski tanpa pengawasan? dan Apakah aturan ditegakkan meski merugikan diri sendiri? Apakah pelayanan diberikan setara tanpa diskriminasi?
Dalam perspektif etika pemerintahan, integritas mencakup kejujuran, konsistensi nilai, keberanian moral, dan tanggung jawab publik. Ia adalah komitmen batin yang tidak bergantung pada situasi atau tekanan.
Perspektif Islam: Amanah dan Hisab
Dalam Islam, jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi struktural. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Konsep ini menanamkan kesadaran bahwa pengawasan tertinggi bukanlah atasan, melainkan Allah.
Al-Qur’an mengecam keras pengkhianatan amanah, bahkan ketika dilakukan secara tersembunyi. Kesadaran akan hisab (perhitungan akhirat) membentuk integritas yang bersumber dari dalam, bukan karena takut sanksi administratif, tetapi karena takut kehilangan keberkahan hidup.
Bagi ASN yang beriman, integritas bukan pilihan profesional semata, melainkan konsekuensi keimanan. Ia bekerja jujur bukan karena sistem semata, tetapi karena keyakinan bahwa setiap perbuatan dicatat.
Dampak Sosial dari Birokrasi Tanpa Integritas
Ketika integritas runtuh, dampaknya meluas ke seluruh sendi kehidupan sosial:
- Hilangnya kepercayaan publik terhadap negara dan institusi.
-
Meningkatnya biaya sosial, karena masyarakat harus “membayar lebih” untuk layanan dasar.
-
Normalisasi ketidakjujuran, yang diwariskan lintas generasi.
-
Melemahnya nasionalisme, sebab negara dipersepsikan tidak adil.
Kajian sosiologi politik menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) adalah modal sosial utama dalam pembangunan. Negara dengan birokrasi yang korup akan selalu tertinggal, betapapun kayanya sumber daya alamnya.
Reformasi Birokrasi: Dari Sistem ke Karakter
Selama ini, reformasi birokrasi sering terjebak pada aspek struktural: digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan perbaikan regulasi. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Masalah terbesar birokrasi bukan pada sistem, melainkan pada karakter manusia di dalamnya.
Integritas tidak bisa diunduh seperti aplikasi. Ia dibentuk melalui:
Keteladanan pimpinan
Budaya organisasi yang jujur
Penegakan hukum yang konsisten
Pendidikan etika yang berkelanjutan
Jika pimpinan kompromi terhadap kebatilan, maka sistem sebaik apa pun akan bocor. Sebaliknya, pemimpin yang berintegritas mampu menjaga organisasi tetap lurus meski sistemnya belum sempurna.
Refleksi Pribadi: ASN dan Panggilan Moral
Menjadi ASN sejatinya adalah panggilan pengabdian. Setiap tanda tangan, setiap keputusan, dan setiap layanan adalah titik temu antara negara dan rakyat.
Di sanalah integritas diuji, bukan di ruang seminar, tetapi di meja kerja.
Refleksi ini penting: Apa arti keberhasilan karier jika dibangun di atas pengkhianatan amanah? Apa arti jabatan jika mengorbankan kepercayaan publik? Negara tidak runtuh karena kekurangan orang pintar, tetapi karena terlalu banyak orang pintar yang memilih tidak jujur.
Penutup: Menjaga Fondasi, Menyelamatkan Bangunan
Pesan dalam gambar tersebut sejatinya adalah alarm moral bagi seluruh aparatur negara. Integritas bukan pelengkap, melainkan fondasi. Jika fondasi rapuh, bangunan sebesar apa pun pasti runtuh cepat atau lambat.
Maka, membangun negara bukan hanya soal kebijakan dan anggaran, tetapi tentang manusia yang jujur di balik kekuasaan.
Ketika ASN menjaga integritas, negara berdiri kokoh. Ketika integritas ditinggalkan, kehancuran hanya soal waktu. (Tengku Iskandar, M. Pd – Duta Literasi Pena Da’i Nusantara Provinsi Sumatera Barat)
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
