Rezim Data Pemilu dan Hak Akses Publik: Antara Keterbukaan Informasi Dan Privasi Pemilih

Di era ketika data menjadi mata uang baru kekuasaan, pemilu bukan lagi sekadar pertarungan suara, melainkan pertarungan angka dan akses. Siapa yang menguasai data, menguasai narasi; siapa yang mengelola data, menentukan legitimasi. Namun, di balik seruan keterbukaan informasi, tersimpan paradoks: semakin banyak data dibuka, semakin rapuh pula privasi warga.

Demokrasi Digital dan Paradoks Keterbukaan Data Pemilu

Era digital menghadirkan wajah baru bagi demokrasilebih transparan, lebih cepat, namun juga lebih rentan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tuntutan publik terhadap keterbukaan data menjadi semakin kuat. Warga kini tidak hanya ingin mengetahui siapa yang menang, tetapi juga ingin mengakses detail prosesnya: mulai dari data hasil rekapitulasi, distribusi logistik, hingga daftar pemilih tetap (DPT). Keterbukaan semacam ini dipandang sebagai bagian dari hak publik untuk mengawasi integritas pemilu dan memastikan akuntabilitas penyelenggara negara.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2024), lebih dari 80% pemilih terdaftar di Indonesia memiliki akun media sosial aktif, dan sebagian besar dari mereka mengikuti perkembangan hasil pemilu secara daring melalui situs resmi, portal berita, serta platform crowdsourcing data. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi digital telah menjadi bagian integral dari ekosistem demokrasi modern di mana setiap warga berpotensi menjadi pengawas sekaligus penyebar informasi pemilu.

Namun, di balik semangat keterbukaan itu, tersimpan paradoks yang kompleks. Semakin besar akses publik terhadap data pemilu, semakin tinggi pula risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Kasus kebocoran data DPT 2023 yang memuat 204 juta data pemilih menjadi alarm keras bahwa sistem demokrasi digital kita belum sepenuhnya siap melindungi hak privasi warga. Data seperti nomor induk kependudukan (NIK), alamat, dan tanggal lahir yang semestinya dilindungi, justru berpotensi digunakan untuk manipulasi atau penipuan digital.

Paradoks ini menempatkan penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, dalam posisi dilematis: di satu sisi harus menjamin keterbukaan informasi publik sebagai pilar transparansi demokrasi; di sisi lain terikat oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP, 2022) yang mewajibkan pengendalian ketat terhadap data sensitif. Dalam situasi ini, demokrasi digital menghadapi ujian etis dan teknologis bagaimana menyeimbangkan hak publik untuk tahu dengan hak individu untuk dilindungi. Dengan demikian, wacana keterbukaan data pemilu tidak lagi sekadar isu administratif, melainkan persoalan strategis dalam menjaga kepercayaan publik dan kedaulatan digital bangsa. Demokrasi masa depan bergantung pada sejauh mana kita mampu membangun tata kelola data yang transparan, tetapi tetap manusiawi terbuka tanpa membuka celah bagi pelanggaran privasi.

Rezim Data Pemilu di Indonesia: Siapa Mengelola Apa

Dalam sistem demokrasi modern, pemilu tidak hanya berlangsung di bilik suara, tetapi juga di ruang data. Setiap tahap penyelenggaraan dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil bergantung pada infrastruktur data yang dikelola oleh sejumlah lembaga negara. Inilah yang disebut sebagai rezim data pemilu, yakni tatanan kelembagaan dan regulasi yang menentukan siapa mengelola apa, serta sejauh mana publik dapat mengaksesnya.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pengendali utama data elektoral. KPU mengelola beberapa jenis data inti:

1. Data Pemilih, yang mencakup Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
2. Data Hasil Pemilu, termasuk formulir C hasil dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kini diolah melalui sistem digital seperti Sirekap.
   Data Calon dan Partai Politik, mencakup profil, latar belakang, dan laporan dana kampanye.
3. Data Logistik Pemilu, seperti distribusi surat suara, bilik, dan alat pendukung TPS di seluruh daerah.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan sebagai pengelola data pelanggaran dan pengawasan, termasuk laporan masyarakat, temuan di lapangan, hingga hasil investigasi terkait kampanye dan rekapitulasi. Melalui sistem seperti SiGapLapor dan Siwaslu Online, Bawaslu menciptakan repositori digital yang merekam ribuan pengaduan publik setiap siklus pemilu menjadi basis penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memegang data dasar kependudukan nasional. Data inilah yang menjadi sumber utama penyusunan DPT oleh KPU. Integrasi antara database Dukcapil dan sistem informasi KPU memungkinkan verifikasi identitas pemilih secara otomatis melalui NIK, namun juga meningkatkan potensi risiko keamanan data jika tidak dilindungi dengan sistem enkripsi dan audit siber yang kuat.

Secara kuantitatif, DPT Pemilu 2024 mencatat 204.807.222 pemilih, terdiri dari sekitar 102 juta laki-laki dan 102 juta perempuan yang tersebar di 823.000 TPS di seluruh Indonesia (KPU RI, 2024). Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan database pemilih terbesar di dunia sekaligus paling kompleks dalam hal integrasi data.

Namun, risiko lintas server antar-lembaga menjadi tantangan serius. Sistem KPU, Bawaslu, dan Dukcapil berjalan di infrastruktur berbeda dengan standar keamanan yang belum sepenuhnya seragam. Setiap kali terjadi sinkronisasi atau pertukaran data, muncul potensi celah baik karena kesalahan teknis maupun serangan siber. Insiden kebocoran DPT di forum dark web pada 2023 membuktikan betapa rapuhnya koordinasi antarserver ketika mekanisme audit digital dan data governance belum terstandarisasi.

Dengan demikian, memahami siapa mengelola apa dalam rezim data pemilu bukan hanya soal administratif, tetapi juga soal kedaulatan digital dan tata kelola demokrasi. Transparansi tanpa keamanan sama berbahayanya dengan keamanan tanpa akuntabilitas. Kedua hal itu harus berjalan beriringan agar data pemilu benar-benar menjadi milik rakyat, bukan sekadar komoditas digital yang rawan disalahgunakan.

Hak Akses Publik dan Batasan Informasi Pemilu

Dalam demokrasi modern, keterbukaan informasi menjadi fondasi utama untuk memastikan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Namun, di tengah era digital yang menuntut segala hal serba transparan, muncul dilema: sampai sejauh mana publik berhak mengakses data pemilu tanpa melanggar hak privasi individu? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berinteraksi langsung dengan regulasi pemilu dan keterbukaan informasi publik.

Secara hukum, hak publik untuk mengetahui jalannya pemilihan umum bukanlah hal yang bisa ditawar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Lebih rinci lagi, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 turut mengatur tata kelola data dan informasi pemilu, mulai dari mekanisme publikasi hasil hingga batasan data yang dapat diakses masyarakat. Regulasi ini menjadi payung teknis yang menegaskan bahwa keterbukaan tidak berarti membuka semua data tanpa batas, melainkan menyeimbangkan hak publik dengan perlindungan data pribadi.

Dalam praktiknya, prinsip public interest test yang diatur dalam UU KIP membagi informasi pemilu ke dalam dua kategori utama. Pertama, data yang wajib dibuka untuk publik. Ini mencakup hasil penghitungan suara di setiap tingkatan rekapitulasi, profil calon kepala daerah dan anggota legislatif, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta keputusan dan berita acara penyelenggaraan pemilu. Namun, ada pula data yang harus dijaga kerahasiaannya. Misalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat lengkap pemilih, data biometrik seperti sidik jari atau foto e-KTP, serta informasi pribadi lain yang berpotensi disalahgunakan untuk pelacakan atau pencurian identitas.

Dengan demikian, keterbukaan informasi pemilu bukan berarti membuka semua data secara bebas, melainkan memastikan transparansi berjalan seiring dengan perlindungan hak privasi warga negara. Tantangan ke depan adalah bagaimana KPU dan Bawaslu dapat menegakkan keseimbangan ini di tengah derasnya tuntutan publik dan laju teknologi digital yang terus bergerak maju. Salah satu contoh yang sempat mencuat adalah permintaan publik terhadap data mentah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam format terbuka (raw data) untuk keperluan audit independen oleh kelompok masyarakat sipil. Namun, KPU menolak permintaan tersebut dengan alasan keamanan data pribadi. Seorang Komisioner KPU (2024) menegaskan, “Data pemilih tidak dapat dibuka secara mentah karena mengandung identitas pribadi yang dilindungi UU PDP.

Keterbukaan informasi tidak boleh mengorbankan perlindungan data warga negara.” Penolakan ini menimbulkan perdebatan publik. Di satu sisi, transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan terhadap integritas data pemilu; di sisi lain, membuka data mentah tanpa perlindungan berpotensi menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan identitas. Kasus kebocoran DPT pada 2023 menjadi pengingat keras bahwa batas antara “transparansi” dan “pelanggaran privasi” sangat tipis ketika tata kelola data belum sepenuhnya matang.

Dengan demikian, tantangan terbesar dalam konteks hak akses publik bukan lagi pada apakah data pemilu harus terbuka, tetapi pada bagaimana keterbukaan itu dikelola secara bertanggung jawab. Transparansi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan privasi, dan sebaliknya, privasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi akuntabilitas. Keseimbangan keduanya adalah inti dari demokrasi digital yang sehat.

UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Implikasinya bagi Pemilu

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mulai berlaku penuh pada tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam tata kelola data nasional, termasuk bagi penyelenggara pemilu. UU ini menegaskan sejumlah prinsip utama yang wajib dipatuhi oleh setiap pengendali dan pemroses data, yaitu prinsip minimalisasi data, persetujuan eksplisit, keamanan dan akuntabilitas, serta pembatasan tujuan penggunaan data. Dengan prinsip-prinsip tersebut, setiap lembaga negara termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)didorong untuk mengelola data pribadi pemilih secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak individu.

Dalam konteks pemilu, implikasi UU PDP bersifat langsung dan substantif. KPU dan Bawaslu kini berkewajiban menunjuk Data Protection Officer (DPO) yang bertanggung jawab atas kepatuhan perlindungan data di lingkungan lembaga masing-masing. Selain itu, kedua lembaga wajib melakukan audit keamanan data secara berkala, termasuk terhadap log server aplikasi Sirekap dan sistem informasi pemilih. Audit ini dimaksudkan untuk memastikan tidak terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau akses tidak sah terhadap data pemilih, yang mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, hingga data biometrik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi hukum, baik secara administratif maupun pidana, sesuai ketentuan UU PDP.

Kasus kebocoran data KPU pada Juli 2023, yang memuat lebih dari 204 juta data pemilih dan beredar di forum BreachForums, menjadi peringatan keras akan lemahnya sistem perlindungan data publik. Kebocoran tersebut memuat informasi sensitif, seperti NIK dan alamat lengkap, yang seharusnya hanya digunakan untuk verifikasi pemilih dalam sistem internal pemilu. Dampaknya bukan hanya berupa potensi penyalahgunaan data pribadi, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara pemilu. Dalam beberapa survei opini publik pascakejadian itu, kepercayaan terhadap keamanan data KPU sempat menurun, sementara desakan agar KPU memperkuat sistem keamanan digitalnya meningkat tajam.

Penerapan UU PDP di ranah kepemiluan juga menimbulkan tantangan praktis. Di satu sisi, publik menuntut keterbukaan data sebagai bentuk transparansi demokrasi; di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu harus mematuhi prinsip kerahasiaan data pribadi. Dilema ini menuntut adanya kerangka tata kelola data (data governance framework) yang tegas dan adaptif, di mana akses publik terhadap informasi tetap terjamin tanpa mengorbankan privasi warga negara. Oleh karena itu, integrasi prinsip perlindungan data pribadi ke dalam setiap tahapan pemilu bukan hanya soal kepatuhan hukum, melainkan fondasi baru bagi keamanan digital dan legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia.

Sengketa Informasi Pemilu: Ketika Publik dan Penyelenggara Berhadapan

Fenomena sengketa informasi publik di ranah kepemiluan menunjukkan bahwa era digitalisasi demokrasi tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga memperuncing perdebatan tentang batas keterbukaan data. Berdasarkan laporan Komisi Informasi Pusat (KIP), sepanjang 2023–2024 tercatat 58 sengketa informasi publik yang berkaitan langsung dengan data pemilu. Sebagian besar sengketa tersebut menyangkut permintaan akses terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hasil rekapitulasi digital yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Angka ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding periode pemilu 2019, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi sekaligus ketegangan baru dalam pengelolaan data pemilu di era keterbukaan.

Salah satu kasus yang mencuat terjadi ketika sebuah lembaga pemantau pemilu nasional dan beberapa jurnalis investigatif mengajukan permohonan salinan mentah DPT dan log data Sirekap ke KPU pada akhir 2023. Permohonan tersebut diajukan dengan dalih transparansi publik dan kepentingan verifikasi independen atas hasil pemungutan suara.

Namun, KPU menolak dengan alasan bahwa data yang diminta mengandung informasi pribadi pemilih, termasuk NIK, alamat, dan data demografis yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Sengketa ini kemudian diajukan ke KIP dan menjadi perdebatan terbuka antara dua kepentingan mendasar: hak publik untuk tahu versus kewajiban negara untuk melindungi privasi warga.

Dari sisi publik, argumentasi utamanya berpijak pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap warga untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Mereka menilai bahwa keterbukaan penuh terhadap data pemilu merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip akuntabilitas dan transparansi demokrasi. Dalam pandangan mereka, tanpa akses terhadap data yang utuh, sulit bagi masyarakat sipil dan media untuk melakukan audit independen terhadap hasil pemilu yang berbasis sistem digital.

Sebaliknya, penyelenggara pemilu berpegang pada prinsip perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara. KPU dan Bawaslu menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh melanggar hukum lain yang memberikan perlindungan terhadap data individu. Argumen mereka juga didukung oleh Pasal 17 huruf h UU KIP, yang menyatakan bahwa informasi publik dapat dikecualikan jika berpotensi mengungkap data pribadi seseorang. Dalam konteks ini, KPU menegaskan bahwa yang dapat diakses publik adalah data agregat atau teranonimisasi, bukan data mentah yang berisi identitas spesifik pemilih.

Sengketa-sengketa semacam ini menunjukkan bahwa regulasi keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi masih berjalan dalam wilayah abu-abu hukum. Tanpa panduan teknis yang jelas, baik publik maupun penyelenggara berpotensi terus berhadapan di ruang sengketa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme mediasi dan kebijakan data sharing yang transparan, di mana publik tetap memperoleh haknya atas informasi kepemiluan, sementara privasi pemilih tetap terlindungi secara hukum dan etika. Sengketa informasi pemilu pada akhirnya bukan sekadar soal siapa yang berhak tahu, melainkan bagaimana negara menyeimbangkan transparansi demokrasi dengan kedaulatan data warga negara.

Privasi Pemilih di Era Big Data dan AI Politik

Transformasi digital telah mengubah cara partai politik berinteraksi dengan pemilih. Di era big data dan kecerdasan buatan (AI), kampanye politik tidak lagi sekadar berbasis pesan umum di ruang publik, melainkan telah bergeser menuju kampanye mikro (microtargeting) strategi yang menyasar pemilih dengan pesan yang disesuaikan berdasarkan perilaku, preferensi, dan aktivitas digital mereka. Tren ini semakin kuat menjelang Pemilu 2024, ketika hampir semua partai politik di Indonesia mulai memanfaatkan data mining, sentiment analysis, dan algoritma media sosial untuk membaca kecenderungan opini publik serta menyusun strategi komunikasi yang lebih personal dan efektif.

Salah satu bentuk paling nyata dari fenomena ini adalah penggunaan analisis perilaku digital untuk memetakan kelompok pemilih. Data yang dikumpulkan melalui interaksi daring mulai dari likes, komentar, hingga pola pencarian diolah oleh konsultan digital politik guna membangun profil psikografis pemilih. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim kampanye dapat menyesuaikan narasi dan citra kandidat secara presisi.

Misalnya, di wilayah dengan dominasi pemilih muda urban, pesan kampanye lebih menonjolkan isu kreativitas dan ekonomi digital; sementara di daerah pedesaan, tema kesejahteraan sosial dan harga bahan pokok lebih diprioritaskan. Secara teknologis, pendekatan ini meningkatkan efisiensi komunikasi politik, namun dari sisi etika, ia membuka ruang baru bagi manipulasi persepsi publik.

Risiko terbesar dari praktik ini adalah penyalahgunaan data pribadi dan profiling politik tanpa persetujuan eksplisit pemilih. Data yang seharusnya digunakan untuk kepentingan administrasi kepemiluan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral yang eksploitatif. Profil digital seseorang termasuk keyakinan politik, preferensi ekonomi, hingga emosi dominan dapat dieksploitasi untuk membentuk opini secara halus melalui algoritma targeted ads atau pesan berbayar di media sosial. Lebih berbahaya lagi, pola semacam ini dapat memicu disinformasi terarah (targeted disinformation), di mana kelompok tertentu dibanjiri pesan politik yang menyesatkan sesuai dengan bias atau ketakutan mereka.

Kasus Cambridge Analytica dalam pemilu Amerika Serikat (2016) dan referendum Brexit di Inggris menjadi pelajaran global tentang bagaimana data pribadi jutaan pengguna media sosial disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dalam kasus tersebut, algoritma AI digunakan untuk membentuk perilaku pemilih melalui konten yang dirancang untuk menimbulkan reaksi emosional tertentu. Pola serupa, meski dalam skala yang lebih kecil, mulai tampak di Indonesia selama Pemilu 2024, ketika sejumlah partai politik bekerja sama dengan konsultan data dan agensi digital untuk mengoptimalkan kampanye berbasis machine learning dan analisis engagement.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana batas antara persuasi politik dan manipulasi digital dapat dijaga? Tanpa kerangka etika dan regulasi yang kuat, privasi pemilih berisiko menjadi korban dalam kompetisi elektoral yang semakin berbasis data. Indonesia membutuhkan pedoman yang tegas mengenai etika penggunaan data pemilih dan algoritma kampanye politik, termasuk transparansi algoritmik dan mekanisme audit independen terhadap platform digital. Dalam konteks ini, melindungi privasi pemilih bukan sekadar upaya hukum, tetapi juga komitmen moral untuk menjaga kebebasan berpikir dan memilih sebagai inti dari demokrasi itu sendiri.

Menuju Tata Kelola Data Pemilu yang Berkeadilan

Tantangan terbesar dalam era demokrasi digital bukan lagi sekadar menghitung suara dengan cepat, tetapi mengelola data pemilu secara adil, aman, dan transparan. Untuk mencapai hal itu, Indonesia perlu membangun kerangka tata kelola data pemilu (electoral data governance framework) yang menyeimbangkan dua nilai fundamental: hak publik untuk tahu dan hak individu untuk dilindungi. Di tengah meningkatnya ketergantungan pada sistem digital seperti Sirekap, Sidalih, dan platform pengawasan daring, kepercayaan publik hanya bisa tumbuh jika tata kelola data didesain berdasarkan prinsip akuntabilitas dan integritas informasi.

Langkah pertama adalah penerapan Open Data Standard yang disertai privacy redaction model keterbukaan data yang memastikan informasi publik tersedia dalam format yang mudah diakses dan digunakan tanpa mengorbankan data pribadi. Artinya, data agregat seperti hasil perolehan suara, logistik pemilu, atau statistik partisipasi dapat dibuka sepenuhnya, sedangkan data yang berisi identitas individu (seperti NIK, alamat, dan tanda tangan digital) harus disamarkan atau dienkripsi. Pendekatan ini memungkinkan publik, akademisi, dan lembaga pemantau untuk melakukan pengawasan berbasis data, sekaligus menjaga prinsip perlindungan privasi pemilih sebagaimana diatur dalam UU PDP (2022).

Kedua, perlu diberlakukan audit keamanan tahunan terhadap data pemilih oleh lembaga independen, misalnya kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan lembaga riset keamanan digital nasional. Audit ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis seperti enkripsi dan firewall, tetapi juga menilai kepatuhan prosedural terhadap prinsip data minimization, purpose limitation, dan consent management. Hasil audit tersebut sebaiknya dipublikasikan secara terbuka agar publik dapat menilai tingkat keamanan data dan keandalan penyelenggara dalam melindunginya.

Ketiga, literasi digital bagi pemilih dan penyelenggara harus menjadi prioritas nasional. Pemilih perlu memahami hak-hak mereka atas data pribadi dan cara melindunginya dari penyalahgunaan politik, sementara penyelenggara perlu dilatih untuk menerapkan praktik keamanan siber dan privasi sejak tahap perencanaan sistem. Program literasi ini dapat dijalankan bersama Kominfo, KPU, Bawaslu, dan lembaga pendidikan melalui kampanye publik, pelatihan daring, dan modul literasi yang terintegrasi dalam agenda demokrasi digital.

Terakhir, dibutuhkan sinergi kelembagaan lintas sektor. Tata kelola data pemilu yang berkeadilan tidak mungkin dibangun oleh satu lembaga saja. Diperlukan koordinasi yang kuat antara KPU sebagai pengendali utama data pemilih, Bawaslu sebagai pengawas, Kominfo sebagai regulator infrastruktur digital, BSSN sebagai pelindung keamanan siber, serta KIP sebagai penjaga keterbukaan informasi publik. Kolaborasi ini menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pemilu yang tidak hanya terbuka, tetapi juga terpercaya dan tahan terhadap ancaman manipulasi digital.

Pada akhirnya, transparansi bukan berarti membuka semua data kepada publik, melainkan memastikan bahwa setiap data yang dibuka memiliki akuntabilitas dan setiap data yang disembunyikan memiliki alasan yang sah. Demokrasi digital yang berkeadilan harus mampu menjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengawasi dan hak individu untuk dilindungi. Sebab, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tidak lahir dari banyaknya data yang dipublikasikan, tetapi dari keyakinan bahwa data tersebut dikelola dengan tanggung jawab dan kejujuran.