Syariat Islam dan Tanggung Jawab Moral Di Bawah Jaminan Konstitusi UUD 1945 Pasal 29

SURAU.CO – 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗵𝘂𝗹𝘂𝗮𝗻: 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗹𝗮𝗺𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽𝗶 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗶𝗺𝗽𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗷𝗮𝗿𝗮𝗵. Di tengah dinamika sosial-politik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang posisi strategis sebagai lembaga keulamaan yang menjadi rujukan moral bagi umat Islam, yang merupakan mayoritas mutlak penduduk negeri ini. Dengan 245 juta pemeluk Islam dari total sekitar 280 juta penduduk Indonesia, suara MUI bukan sekadar pandangan institusi, tetapi peta moral yang mengarahkan perjalanan bangsa. Dalam berbagai isu krusial, MUI diharapkan memberikan panduan syariat yang jelas, tegas, dan mencerminkan amanah keilmuan ulama.

Namun pada kenyataannya, masyarakat sering kali melihat MUI berada dalam posisi ambigu ketika berhadapan dengan isu-isu besar yang menyangkut sistem politik, hukum, dan nilai fundamental kehidupan berbangsa khususnya ketika berkaitan dengan demokrasi modern yang oleh sebagian ulama dinilai bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Banyak umat merasakan adanya keraguan atau kompromi MUI yang tidak selaras dengan fungsi keulamaannya.

Di sinilah kritik umat muncul: apakah MUI masih memposisikan dirinya sebagai penjaga agama, ataukah telah berubah menjadi penjaga kepentingan politik partai demokrasi dan ideologi asing yang menindas dan merusak akhidah umat Islam.

Dalam tulisan ini akan mengurai persoalan tersebut secara mendalam, dengan menegaskan bahwa MUI memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat untuk mengeluarkan fatwa-fatwa syariat, termasuk jika menyatakan demokrasi bertentangan dengan akidah. Bukan hanya dilindungi negara, fatwa seperti itu justru dituntut oleh amanah agama, karena ulama adalah pewaris tugas kenabian: menyampaikan kebenaran tanpa takut pada siapa pun selain kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

𝗨𝗨𝗗 𝟭𝟵𝟰𝟱 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟮𝟵: 𝗝𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘀𝗮𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗦𝘆𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺

Pembahasan ini harus dimulai dari fondasi negara. Banyak orang mengira bahwa fatwa ulama tentang demokrasi atau sistem politik bisa mengganggu ketertiban negara. Tetapi UUD 1945 sebenarnya memberikan perlindungan luar biasa bagi ulama untuk menyampaikan ajaran agama, sekalipun ajaran itu berbeda dari sistem yang sedang dijalankan negara.

Hal ini ditegaskan dalam dua ayat kunci:

𝗨𝗨𝗗 𝟭𝟵𝟰𝟱 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟮𝟵 𝗮𝘆𝗮𝘁 (𝟭):

“𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗯𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗞𝗲𝘁𝘂𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗵𝗮 𝗘𝘀𝗮.”

Ayat ini tidak sekadar simbolik. “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah prinsip fundamental yang menyatakan bahwa legitimasi moral negara dituangkan dari nilai-nilai transenden, termasuk ajaran agama. Dengan demikian:

Kebijakan negara harus menghormati ajaran agama.
Negara tidak boleh membatasi penyampaian ajaran agama.
Negara wajib memfasilitasi keberlangsungan keyakinan rakyatnya.

𝗝𝗶𝗸𝗮 𝘂𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗵𝘄𝗮 𝘀𝘂𝗮𝘁𝘂 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗯𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘀𝘆𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺 𝗺𝘂𝗿𝗻𝗶, negara tidak punya dasar hukum untuk menganggapnya sebagai tindakan berbahaya. Sebaliknya, 𝗻𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗺𝗲𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗶 𝗵𝗮𝗸 𝘂𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗶𝘁𝘂.

𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟮𝟵 𝗮𝘆𝗮𝘁 (𝟮):

“𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗸𝗲𝗺𝗲𝗿𝗱𝗲𝗸𝗮𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗮𝗽-𝘁𝗶𝗮𝗽 𝗽𝗲𝗻𝗱𝘂𝗱𝘂𝗸 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗺𝗲𝗺𝗲𝗹𝘂𝗸 𝗮𝗴𝗮𝗺𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗿𝗶𝗯𝗮𝗱𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗻𝘂𝗿𝘂𝘁 𝗮𝗴𝗮𝗺𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗶𝘁𝘂.”

Kata beribadat dalam kajian hukum Islam bukan hanya shalat dan puasa, tetapi seluruh tata kehidupan yang diatur oleh agama. Termasuk:

Keyakinan politik berdasarkan akidah
Hukum halal-haram dalam sistem pemerintahan
Penolakan terhadap sistem yang bertentangan dengan syariat
Penyampaian fatwa yang mengatur kehidupan publik

𝗠𝗮𝗸𝗮, jika MUI menyatakan demokrasi bertentangan dengan akidah, hal itu:

𝐝𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢,
𝐝𝐢𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚,
𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐩𝐢𝐝𝐚𝐧𝐚,
𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐛𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐦,
𝐛𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐫𝐮𝐩𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐤 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐝𝐢𝐡𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚.

Dengan kata lain:

𝙈𝙚𝙣𝙜𝙚𝙡𝙪𝙖𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙛𝙖𝙩𝙬𝙖 “𝙃𝙖𝙧𝙖𝙢 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙠𝙧𝙖𝙨𝙞” 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙧𝙪 𝙢𝙚𝙧𝙪𝙥𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙖𝙢𝙖𝙣𝙖𝙝 𝙠𝙤𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙨𝙚𝙠𝙖𝙡𝙞𝙜𝙪𝙨 𝙞𝙗𝙖𝙙𝙖𝙝 𝙖𝙠𝙞𝙙𝙖𝙝.

Negara menjamin hak ulama untuk itu. Tidak ada alasan rasa takut.

𝗞𝗲𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗔𝗸𝗶𝗱𝗮𝗵: 𝗨𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗕𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗗𝗶𝗮𝗺 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗠𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮

Dalam Islam, ulama disebut sebagai:

al-‘Ulama waratsat al-anbiya’ – pewaris para nabi
hāris ad-dīn – penjaga agama
shaut al-haqq – suara kebenaran
qiyādat ruuhiyyah – pemimpin spiritual umat

Tugas utama ulama bukan mengamankan stabilitas politik , tetapi mengamankan ketulusan dan kemurnian agama di tengah umat.

Ketika ada sistem yang menggeser hukum Allah dengan hukum manusia, ulama memiliki kewajiban akidah untuk mengatakan yang benar.

Jika ulama diam, maka:

Akidah umat tergelincir jadi Syririk dan kufur
Generasi muslim menganggap demokrasi sebagai sumber hukum tertinggi
Wibawa syariat runtuh dan hilang
Prinsip tauhid dalam aspek hukum tergerus
Umat kehilangan arah moral dan kembali kahiiiyah
Negara kehilangan ruh Ketuhanan dalam Pasal 29

Dalam logika akidah, diam MUI dalam kondisi seperti bahkan mendukung dengan fatwa palsu atas pembenaran Demokrasi yang termasuk kedalam syirik Akbar dan kufur itu bukan sikap “bijak”, tetapi:

𝗣𝗲𝗻𝗴𝗸𝗵𝗶𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗶𝗹𝗺𝘂.
𝗣𝗲𝗻𝗴𝗸𝗵𝗶𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗵.
𝗣𝗲𝗻𝗴𝗸𝗵𝗶𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗿𝗮𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗷𝘂𝘁𝗮 𝘂𝗺𝗮𝘁 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺
𝗣𝗲𝗻𝗴𝗸𝗵𝗶𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗮𝘀𝘂𝗹-𝗡𝘆𝗮
𝗣𝗲𝗻𝗴𝗸𝗵𝗶𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝘁𝗮𝘂𝗵𝗶𝗱.

Ulama tidak pernah diberi izin untuk takut pada manusia hingga mengubur kebenaran syariat.

𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗶𝗳 𝗦𝘆𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁: 𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗔𝗸𝗶𝗱𝗮𝗵

Secara teologis, demokrasi modern memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari paradigma Islam:

Demokrasi menetapkan bahwa sumber hukum tertinggi adalah rakyat.

Islam menetapkan bahwa sumber hukum tertinggi adalah Allah.

𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶:

Mayoritas menentukan benar-salah.

𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺:

Wahyu menentukan benar-salah.

Ketika ulama melihat sistem yang menempatkan manusia sebagai legislator tertinggi, padahal Allah telah menetapkan hukum-Nya dalam Al-Qur’an, maka ulama tidak bisa netral. Mereka harus mengatakan:

“𝗜𝗻𝗶 𝗷𝗲𝗹𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗮𝗸𝗶𝗱𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗳𝗮𝘁𝘄𝗮𝗻𝘆𝗮.”

𝘔𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘯𝘥𝘢. 𝘛𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘪𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘯𝘨-𝘳𝘶𝘨𝘪 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬. 𝘛𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘦𝘴𝘶𝘢𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘪 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘦𝘭𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘱𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨 (𝘮𝘶𝘴𝘶𝘩 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢) 𝘴𝘦𝘬𝘶𝘭𝘦𝘳𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘯𝘵𝘢𝘳𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 (𝘔𝘜𝘐) 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘩𝘢𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘫𝘢𝘬 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘺𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢𝘴 𝘶𝘮𝘢𝘵 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘮.

Dan ketika ulama melakukan itu, 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙧𝙖 𝙢𝙚𝙡𝙖𝙡𝙪𝙞 𝙐𝙐𝘿 1945 𝙋𝙖𝙨𝙖𝙡 29 𝙬𝙖𝙟𝙞𝙗 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙣𝙙𝙪𝙣𝙜𝙞 𝙐𝙡𝙖𝙢𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙥𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣 𝘼𝙠𝙝𝙞𝙙𝙖𝙝 𝙐𝙢𝙖𝙩.

Artinya: 𝗙𝗮𝘁𝘄𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗺 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗵𝗮𝗸, 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽𝗶 𝘁𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗮𝗸𝗶𝗱𝗮𝗵.

𝗠𝗨𝗜 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗣𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗨𝗺𝗮𝘁, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗮𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗱𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗔𝘀𝗶𝗻𝗴

MUI mendapat pendanaan negara.
Negara dibiayai pajak rakyat.
Rakyat Indonesia 280 juta.
245 juta adalah umat Islam.

Secara logika moral:

Rakyat adalah pemberi amanah.
MUI adalah lembaga yang menjalankan amanah itu.

Jika MUI justru tunduk pada tekanan kelompok tertentu, partai, atau kekuasaan, maka:

MUI kehilangan kehormatan
MUI kehilangan suara moral
MUI kehilangan ketaatan umat
MUI kehilangan posisi keulamaannya
MUI harus dibubarkan

Secara psikologis timbul Pertanyaan?

“𝗨𝗻𝘁𝘂𝗸 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘀𝗲𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗻𝘆𝗮 𝗠𝗮𝗷𝗲𝗹𝗶𝘀 𝗨𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 (𝗠𝗨𝗜) 𝗯𝗲𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮? 𝗨𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗔𝗹𝗹𝗮𝗵, 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝘂𝗺𝗮𝘁 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺, 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗸𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴?”

Ini bukan lagi sekedar acaman biasa yang berdampak didunia saja, tetapi ini menyangkut urusan Akhidah ratusan juta umat Islam Indonesia yang wajib direnungkan dan diluruskan segera.

Karena pada prinsipnya:

𝘜𝘭𝘢𝘮𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘪𝘬𝘶𝘵𝘪 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘨𝘦𝘭𝘢𝘮 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘶𝘮𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘩𝘪𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘥𝘶𝘯𝘪𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘨𝘴𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘪𝘢𝘬𝘩𝘪𝘳𝘢𝘵.

𝘜𝘭𝘢𝘮𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘪𝘬𝘶𝘵𝘪 𝘸𝘢𝘩𝘺𝘶 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘩𝘢𝘵𝘪 𝘶𝘮𝘢𝘵 𝘴𝘦𝘭𝘢𝘮𝘢𝘯𝘺𝘢.

𝗨𝗺𝗮𝘁 𝗕𝗲𝗿𝗵𝗮𝗸 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗸𝗿𝗶𝘁𝗶𝗸, 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗼𝗿𝗲𝗸𝘀𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗴𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗠𝗨𝗜

Masyarakat Muslim bukan sekadar “objek bimbingan” MUI. Dalam ushul fiqh dan siyasah syar’iyyah, umat adalah subjek kontrol, pemilik amanah, dan penjaga tegaknya agama. Maka, kritik umat bukan tindakan melawan ulama tetapi amar ma’ruf nahi munkar terhadap institusi ketika mereka menyimpang.

Dalil Qur’an:

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dengan kalimat yang sangat keras:

> “Sesungguhnya amanah harus disampaikan kepada yang berhak.”

(QS. An-Nisa: 58)

Amanah syariat bukan milik MUI. Amanah itu milik Allah dan umat Islam sebagai pewaris syariat.
Jika ada lembaga yang memonopoli suara ulama namun tidak menjalankan amanah, maka umat WAJIB menegur.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman:

“Kamu adalah umat terbaik… kamu memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar.” (QS. Ali Imran: 110)

Ayat ini menjadi dasar hak umat mengoreksi MUI, terutama ketika:

MUI diam pada kemungkaran politik
MUI membiarkan sistem hukum non-syariat menguasai negeri
MUI mengeluarkan pernyataan politik yang menjauh dari ketentuan tauhid uluhiyyah dan hakimiyyah
MUI lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan ketimbang stabilitas akidah

MUI memegang amanah besar:

Amanah keilmuan
Amanah akidah
Amanah konstitusi
Amanah moral.

Umat berhak:

Mengingatkan MUI
Menuntut konsistensi
Menuntut keberanian
Menuntut kejelasan syariat
Menuntut transparansi fatwa
Menuntut sikap sesuai Tauhid, bukan sesuai arah angin politik dan kepentingan asing
Membubarkan MUI jika terus jadi ancaman.

Secara ilmiah, masyarakat berhak menasihati bahkan menekan lembaga agama demi menjaga kemurnian syariat.
Bukan hanya boleh  itu adalah kewajiban syar’i.
Semua ini legal, sah, dilindungi negara, dan merupakan bagian dari dinamika umat bernegara dan tuntutan Syariat Islam dan peran ke ulamaan.

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗴𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗨𝗹𝗮𝗺𝗮: 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶 𝗨𝗺𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗶𝘁𝗮𝗸𝘂𝘁𝗶 𝗞𝗲𝘇𝗮𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻

Sejarah membuktikan:

Ketika ulama tegas, umat tegak.
>Ketika ulama berani, kezaliman mundur.
>Ketika ulama bersuara, kebatilan gentar.

Tetapi ketika ulama ragu:

Umat kehilangan arah
Kezaliman tumbuh
Sistem batil semakin mengakar
Suara kebenaran meredup.
Ideologi asing menindas dan menyesatkan umat, sehingga umat hidup dalam kehinaan dan terancam sengsara di akhirat.

MUI memiliki posisi sangat penting untuk memberikan perspektif syariat agar umat tidak larut dalam sistem yang bertentangan dengan akidah dalam sistem demokrasi, karena itu MUI harus berperan aktif dalam menyampaikan hukum Allah dengan jujur.

Jika MUI berani berkata jujur tentang demokrasi apapun isi fatwanya maka:

Umat akan menghormati
Negara akan melindungi
Dunia akan memperhatikan
Sejarah akan mencatat
Allah tidak melaknat MUI
Terlepas dari jeratan Api Neraka
MUI bertobat Umat Islam tidak bergerak dengan segala kekuatan dan tuntutan Syariat.

𝗧𝗲𝗴𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗹 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗨𝗜

1. “Jika negara sudah menjamin syariat, mengapa MUI justru ragu menjalankan syariat?”
2. Dan “Jika ulama takut kepada tekanan politik, kepada siapa umat harus bergantung?”
3. “Jika MUI diam terhadap sistem yang bertentangan dengan akidah, bagaimana umat akan menempatkan MUI di masa depan?”
4. “Rakyat sudah membiayai MUI. Rakyat menuntut satu hal dari ulama: kejujuran dalam menyampaikan hukum Allah.”
5. “Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa MUI menjaga kepentingan asing lebih keras daripada menjaga akidah Umat Islam.”
6. “Ulama seharusnya memimpin arah politik, bukan mengikuti arah politik.”
7. “Ulama menunjukkan kejatuhan moral, bukan kehati-hatian, ketika mereka diam saat hukum Allah diganti oleh hukum manusia.”

𝗣𝗲𝗻𝘂𝘁𝘂𝗽: 𝗠𝗨𝗜 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗞𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗕𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗴 𝗔𝗸𝗶𝗱𝗮𝗵 𝗨𝗺𝗮𝘁

sudah saatnya MUI:

Jadilah ulama. Jadilah penjaga syariat. Dan Jadilah suara Allah di tengah hiruk-pikuk politik manusia.
>Jangan takut pada partai dan kekuasaan.
>Jangan tunduk pada arus demokrasi yang jelas bertentangan dengan akidah. Dan jangan kehilangan keberanian moral.

Karena negara sudah menjamin hak MUI.
Konstitusi sudah melindungi.
UUD 1945 Pasal 29 sudah memberi dasar kuat. Dan yang lebih penting: Allah sudah memerintahkan.

Jika MUI berani kembali ke jalur syariat, umat akan mendukung sepenuhnya.
>Jika MUI tegas berdiri di atas kebenaran, negara akan menghormati.
>Jika MUI menjaga akidah, Allah akan menjaganya.

𝗦𝗲𝗺𝗼𝗴𝗮 𝗠𝗨𝗜 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝗶𝗵 𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗶𝗹𝗺𝘂, 𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗮𝗸𝗶𝗱𝗮𝗵, 𝗱𝗮𝗻 𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗵 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗯𝗲𝗿𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗺𝘂𝘀𝘂𝗵-𝗺𝘂𝘀𝘂𝗵 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝘁𝗮𝘂𝗵𝗶𝗱 𝗥𝗮𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗝𝘂𝘁𝗮 𝗨𝗺𝗮𝘁 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝘀𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗶𝗻𝗶 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗯𝗶𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝘂𝘀 𝘁𝗲𝗿𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗹𝗮𝗴𝗶. 𝗠𝗨𝗜 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗦𝗲𝗴𝗲𝗿𝗮 𝗸𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗙𝗮𝘁𝘄𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗺 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶.

Jangan hanya jadi penonton  jadilah penyampai kebenaran. Rasulullah ﷺ Bersabda:

“𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶𝗸𝘂 𝘄𝗮𝗹𝗮𝘂 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗮𝘆𝗮𝘁.” ( HR. Bukhari

𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸 𝗠𝗨𝗜 𝗦𝗲𝗴𝗲𝗿𝗮 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸! MUI menjaga akidah 245 juta umat Islam dengan mengeluarkan fatwa haram demo, karena MUI hidup dan dibiayai dari pajak dan harta umat dari hak kekayaan SDA negeri ini!.

Sebarkan dakwah ini di setiap majelis, grup, dan media. Karena satu kalimat haq bisa membongkar seribu dusta globalisme dan pesan ini agar sampai kepada MUI untuk segera jujur dan kembali pada Akhidah Islam sesuai dengan Simbol Islam yang dilembagakannya atau menanggalkan simbol keulamaan lembaga MUI saat ini demi kemurnian Akhidah Islam agar tidak dinistakan  sebagaimana kewajiban setiap umat Islam untuk menjaganya.

𝙂𝙚𝙧𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙍𝙖𝙠𝙮𝙖𝙩 𝘽𝙚𝙧𝙨𝙖𝙩𝙪 𝘽𝙚𝙧𝙖𝙣𝙩𝙖𝙨 𝙃𝘼𝙈𝘼 𝙋𝙊𝙇𝙄𝙏𝙄𝙆 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙠𝙧𝙖𝙨𝙞 𝙎𝙚𝙠𝙪𝙡𝙚𝙧 𝙬𝙖𝙧𝙞𝙨𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢𝙖𝙣 𝙋𝘼𝙂𝘼𝙉 𝙔𝙪𝙣𝙖𝙣𝙞 𝙆𝙐𝙉𝙊. Islam — Sumber Ilmu Pengetahuan dan Cahaya Akhir Zaman. (Rahmat Daily)