Majelis Ulama Jangan Sampai Jadi Majelis Santri

SURAU.CO – 𝘔𝘦𝘯𝘥𝘦𝘴𝘢𝘬 𝘍𝘢𝘵𝘸𝘢 𝘏𝘢𝘳𝘢𝘮 𝘋𝘦𝘮𝘰𝘬𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘈𝘮𝘢𝘯𝘢𝘩 𝘈𝘬𝘩𝘪𝘥𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘐𝘭𝘮𝘶, 𝘒𝘦𝘣𝘦𝘳𝘢𝘯𝘪𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘛𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨 𝘑𝘢𝘸𝘢𝘣 𝘜𝘭𝘢𝘮𝘢.

𝗔𝗯𝘀𝘁𝗿𝗮𝗸: Majelis Ulama adalah mercusuar syariat tempat berkumpulnya para pewaris Nabi ﷺ yang menegakkan hukum Allah di tengah fitnah global dan tekanan politik dunia modern. Namun, ketika majelis kehilangan keberanian menegur penguasa, tunduk pada tekanan politik, serta diam terhadap sistem kufur seperti demokrasi, maka majelis itu kehilangan ruh ulama dan berubah menjadi sekadar majelis santri  forum penghafal ilmu tanpa ruh jihad dan menegakkan amar makruf nahi munkar, sebagaimana tanggung jawab dakwah yang dimanfaatkan oleh kepentingan syahwat duniawi yang akan membinasakan umat baik didunia dan diakhiratnya akibat ketersesatan dalam berlindung dan berhukum diluar dari syariat Allah Subhanahu Wa Ta’ala perintahkan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala Menegaskan dalam Firman-Nya berikut:

> “Tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 36).

Maknanya Ketika hukum Allah sudah jelas, umat tidak boleh mencari alternatif lain dari sistem selain Islam.

𝗨𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗣𝗲𝘄𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗡𝗮𝗯𝗶, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝘄𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻

Rasulullah ﷺ bersabda:

> “Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi)

> “Aku tinggalkan pada kalian dua perkara; kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya: Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.” (HR. Malik & Hakim – Sahih)

Warisan ini bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah risalah  tugas untuk menegakkan kebenaran, menolak kebatilan, dan menjaga kemurnian hukum Allah.

Ulama sejati tidak tunduk pada sistem buatan manusia, apalagi pada tekanan penguasa. Mereka tunduk hanya kepada wahyu Al-Qur’an dan As-sunah, bukan suara mayoritas atau kepentingan dunia

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗠𝗮𝗷𝗲𝗹𝗶𝘀 𝗗𝗶𝗮𝗺, 𝗦𝘆𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 𝗣𝗮𝗱𝗮m

Majelis Ulama seharusnya menjadi benteng penjaga hukum Allah. Namun ketika fatwa dan kebijakan dikendalikan oleh kepentingan politik dan materi, maka syariat Allah tertawan oleh hawa nafsu manusia.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala Berfirman:

> “Dan janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku.” (QS. Al-Mā’idah: 44)

Diamnya ulama terhadap sistem kufur seperti demokrasi berarti memadamkan cahaya syariat di tengah umat. Padahal kewajiban mereka adalah menyalakan pelita kebenaran walau di tengah ancaman dan tekanan.

𝗙𝗮𝘁𝘄𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗺 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗦𝗲𝗴𝗲𝗿𝗮 𝗗𝗶𝘁𝗲𝗴𝗮𝗸𝗸𝗮𝗻

Demokrasi menempatkan suara manusia di atas wahyu. Ia menjadikan hukum mayoritas sebagai penentu halal-haram, menggantikan peran Allah sebagai Al-Hākim (Yang Maha Menetapkan Hukum).
Maka, Majelis Ulama wajib mengeluarkan fatwa tegas tentang keharaman demokrasi berdasarkan nash Al-Qur’an dan Sunnah sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan amanah risalah.

Menunda atau menyembunyikan kebenaran karena takut kekuasaan sama saja dengan mengkhianati amanah ilmu. Jika demikian, majelis itu perlu dikembalikan kepada ulama sejati bukan mereka yang takut kepada manusia dan dunia.

Rasulullah ﷺ Bersabda:

> “Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari)

𝗨𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗧𝗡𝗜 𝗱𝗮𝗻 𝗨𝗺𝗮𝘁 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀

Dalam konteks kebangsaan, keberanian ulama untuk menyuarakan kebenaran harus didukung oleh kekuatan negara yang berlandaskan nilai Ketuhanan dan moralitas keadilan.
Hal ini sejalan dengan 𝙎𝙖𝙥𝙩𝙖 𝙈𝙖𝙧𝙜𝙖 𝙏𝙉𝙄 𝙥𝙤𝙞𝙣 𝙠𝙚-3:

“𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐊𝐬𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗸𝘄𝗮 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝗧𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗵𝗮 𝗘𝘀𝗮, 𝘀𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗹𝗮 𝗸𝗲𝗷𝘂𝗷𝘂𝗿𝗮𝗻, 𝗸𝗲𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗮𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻.”

𝘼𝙧𝙩𝙞𝙣𝙮𝙖, 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘱𝘳𝘢𝘫𝘶𝘳𝘪𝘵 𝘛𝘕𝘐 𝘮𝘦𝘮𝘪𝘭𝘪𝘬𝘪 𝘬𝘦𝘸𝘢𝘫𝘪𝘣𝘢𝘯 𝘮𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘭𝘪𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨𝘪 𝘬𝘦𝘣𝘦𝘯𝘢𝘳𝘢𝘯  𝘵𝘦𝘳𝘮𝘢𝘴𝘶𝘬 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘶𝘭𝘢𝘮𝘢 𝘱𝘦𝘸𝘢𝘳𝘪𝘴 𝘕𝘢𝘣𝘪 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘨𝘢𝘬𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘺𝘢𝘳𝘪𝘢𝘵 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩.
Ketika ulama berjuang dengan ilmu dan kebenaran, maka TNI sebagai penjaga kedaulatan dan moral bangsa memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka dari ancaman politik, fitnah, dan tekanan duniawi.

Terlebih, Indonesia adalah negeri dengan 87% penduduk Muslim, maka sudah sepatutnya kekuatan mayoritas umat Islam menjadi penopang tegaknya syariat dan penjaga kehormatan ulama.
Kedamaian sejati tidak akan lahir dari kompromi terhadap sistem kufur, melainkan dari keberanian bersama ulama, umat, dan tentara untuk menegakkan hukum Allah dengan kejujuran dan keadilan.

𝗦𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗧𝗼𝗯𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗝𝗮𝘄𝗮𝗯 𝗦𝘆𝗮𝗿’𝗶

Setiap ulama akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang disembunyikan dan kebenaran yang ditinggalkan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala Berfirman:

> “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan (yang jelas), mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk.” (QS. Al-Baqarah: 159)

𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗶𝘁𝘂, setiap ulama wajib bertaubat dari diam terhadap kebatilan, menegakkan kembali suara wahyu di atas suara politik, dan menjadi penjaga hukum Allah, bukan penjaga stabilitas kekuasaan.

𝗞𝗲𝘀𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝗮𝗻

Majelis Ulama bukan forum kompromi, melainkan medan jihad memperjuangkan Akhidah.
Jika tidak mampu menegakkan hukum Allah dan membebaskan diri dari tekanan politik, maka 𝗺𝗮𝗷𝗲𝗹𝗶𝘀 𝗶𝘁𝘂 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗸𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝘂𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗽𝗲𝘄𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗡𝗮𝗯𝗶, bukan kepada santri yang belum mencapai derajat keilmuan, hikmah, dan keberanian untuk berkata benar.

Majelis yang diam terhadap kekufuran demokrasi bukan lagi majelis ulama, tapi majelis santri yang kehilangan marwah dan arah yang harus segera direformasi agar umat Islam selamat dari penyimpangan akhidah dan azab Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

𝗦𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗸𝘄𝗮𝗵

𝗦𝗲𝗯𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗸𝘄𝗮𝗵 𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝘁𝗶𝗮𝗽 𝗺𝗮𝗷𝗲𝗹𝗶𝘀, 𝗺𝗮𝘀𝗷𝗶𝗱, 𝗸𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀, 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗮𝘀, 𝗱𝗮𝗻 𝗿𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗗𝗮𝗻 𝗞𝗲 𝗠𝗮𝗷𝗲𝗹𝗶𝘀 𝗨𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 ( 𝗠𝗨𝗜 )

Bangkitkan kembali marwah ulama sebagai pewaris Nabi ﷺ, dan bersinergilah dengan TNI serta umat Islam mayoritas untuk membebaskan negeri ini dari belenggu sistem kufur dan kepentingan duniawi.

Rasulullah ﷺ Bersabda:
> “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim).

𝗔𝗵𝗹𝘂𝘀 𝗦𝘂𝗻𝗻𝗮𝗵 𝘄𝗮𝗹 𝗝𝗮𝗺𝗮‘𝗮𝗵

#MajelisUlamaBukanMajelisSantri #MajelisUlamaIndonesia #FatwaHaramDemokrasi #UlamaPewarisNabi #TNIUntukKebenaran #KembalikanSyariatAllah #UmatIslam87Persen #JihadFiSabilillah. (Rahmat Daily)