Texas Melarang Hukum Syariah Islam

SURAU.CO. Pada September 2025, Gubernur Texas Greg Abbott menandatangani undang-undang (House Bill 4211). Yang melarang pembangunan perumahan dengan praktik diskriminatif yang ia sebut kompleks Syariah. Selanjutnya, Ini terjadi setelah kontroversi seputar rencana pengembangan komunitas Muslim bernama Epic City di dekat Plano, Texas. Abbott, seorang Republikan dan sekutu Presiden Donald Trump, sering mengambil posisi yang tegas terkait isu-isu imigrasi, agama, dan budaya.

Poin-poin penting mengenai undang-undang tersebut:

• Fokus pada praktik bisnis: Undang-undang ini mengatur skema bisnis dalam pengembangan perumahan untuk memastikan tidak ada pengaturan perumahan yang diskriminatif atau praktik investasi tidak adil.
• Melindungi hak properti: Undang-undang ini melindungi hak pemilik properti untuk secara eksklusif memiliki dan mengalihkan properti mereka tanpa biaya atau persetujuan yang tidak adil.
• Tanggapan terhadap EPIC City: Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebut “Syariah”, undang-undang ini diperkenalkan sebagai tanggapan langsung terhadap rencana pengembangan Epic City oleh East Plano Islamic Center (EPIC).
• Abbott menuding EPIC: Gubernur Abbott menuduh EPIC berupaya menciptakan “kota” yang hanya terbuka untuk Muslim dan memaksakan hukum Syariah.
• Kritik dari CAIR: Council on American-Islamic Relations (CAIR) Texas mengkritik pernyataan Abbott, menyebutnya “penuh ketakutan, diskriminatif, dan tidak sesuai dengan kenyataan”. Mereka menyatakan bahwa tidak ada “kompleks Syariah” di Texas dan retorika gubernur salah menggambarkan Islam.
• Kebebasan beragama: Kelompok advokasi Muslim menegaskan bahwa Syariah mengatur praktik keagamaan pribadi dan bukan hukum perdata yang bertentangan dengan hukum AS.

 Catatan tambahan:

Sejak 2017, Texas telah memiliki undang-undang bernama American Laws for American Courts, yang melarang pengadilan menerapkan hukum asing atau agama jika bertentangan dengan hukum AS. Selanjutnya, Undang-undang baru ini memperluas regulasi ke pengembangan perumahan, yang secara efektif menargetkan proyek seperti Epic City. Kemudian, Tuduhan Abbott dan undang-undang yang dihasilkan telah memicu perdebatan mengenai kebebasan beragama dan diskriminasi di Texas.

Texas secara spesifik tidak melarang hukum Syariah. Tetapi undang-undang dan tindakan Gubernur Greg Abbott baru-baru ini secara efektif melarang penegakan hukum atau kode agama apa pun. Termasuk Syariah Islam dalam sistem peradilan atau properti perumahan. Selanjutnya, Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran atas proyek pengembangan properti perumahan Muslim dan insiden viral baru-baru ini.

Penyebab Tindakan Texas

1. Kekhawatiran terhadap pengembangan perumahan “Kota Syariah”

Gubernur Abbott mengesahkan Undang-Undang 4211 DPR pada September 2025 untuk menargetkan pengembangan perumahan bernama Epic City. Proyek yang diajukan oleh East Plano Islamic Center ini mencakup rumah, sekolah, dan masjid. Gubernur Abbott dan pendukungnya mengklaim bahwa EPIC City akan menjadi “kompleks Syariah” yang mendiskriminasi non-Muslim dan memaksakan hukum Syariah kepada penghuninya. Dengan melanggar kebebasan beragama dan hak untuk melakukan kontrak. Para kritikus menuduh Abbott melebih-lebihkan ancaman dan terlibat dalam profil agama.

2. Insiden video viral

Sebuah video viral di Houston, yang menampilkan seorang ulama Muslim menggunakan pengeras suara untuk mendesak pemilik toko agar tidak menjual alkohol, daging babi, atau kupon lotere, mendorong tindakan terbaru Abbott.  Abbott menggambarkan insiden itu sebagai pelecehan dan mengklaim Texas tidak akan mentolerir upaya untuk menegakkan kode agama dalam kehidupan publik.

3. Undang-Undang tahun 2017

Selain undang-undang tahun 2025, Rancangan Undang-Undang tahun 2017 (American Laws for American Courts) telah melarang pengadilan di Texas untuk menerapkan hukum asing atau agama jika bertentangan dengan hukum AS. Meskipun tidak secara spesifik menyebut “Syariah”, undang-undang ini berlaku untuk semua hukum agama dan asing.

Para pendukung tindakan ini, termasuk Gubernur Abbott, berpendapat bahwa undang-undang ini melindungi hak-hak warga Texas dari diskriminasi dan potensi pemaksaan hukum agama yang bertentangan dengan Konstitusi AS.

Kelompok-kelompok advokasi Muslim, seperti Council on American-Islamic Relations (CAIR), mengkritik pernyataan Abbott sebagai menyesatkan. Mereka menjelaskan Syariah sebagai panduan untuk praktik keagamaan pribadi bagi banyak Muslim. Dan menegaskan tidak ada niat Syariah menggantikan hukum perdata di Amerika Serikat. Para kritikus juga menuduh Abbott memanfaatkan ketakutan dan stereotip untuk memicu Islamofobia.

Asosiasi Pengacara Amerika telah menentang undang-undang yang menargetkan hukum asing atau Syariah. Dengan alasan bahwa perlindungan hukum yang sudah ada sudah cukup untuk mengatasi konflik dengan kebijakan publik AS.(mengutip dari berbagai sumber).