Surau.co. Sejak dulu hingga hari ini, pajak selalu jadi perbincangan hangat. Ada yang merasa diperas, ada yang merasa tidak adil, dan ada pula yang bertanya-tanya: uang pajak itu sebenarnya untuk siapa? Kitab al-Kharāj karya Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn Ibrāhīm al-Anṣārī memberi jawaban jernih: pajak bukan untuk memperkaya penguasa, melainkan untuk menegakkan keadilan dan menyejahterakan rakyat.
Frasa kunci uang pajak dalam Islam tidak hanya muncul sebagai teori keuangan, tapi hadir sebagai pesan moral. Pajak dalam pandangan Abū Yūsuf adalah amanah besar yang bila salah dikelola, berubah menjadi bencana sosial.
Ketika Rakyat Kecil Bicara Jujur
Beberapa waktu lalu, saya duduk di warung kopi dekat pasar. Seorang ibu penjual sayur mengeluh, “Bayar pajak kios tiap bulan, tapi jalan menuju pasar rusak parah, hujan sedikit sudah becek.” Keluhan itu sederhana, namun sarat makna. Pajak yang seharusnya kembali ke rakyat, seringkali tersendat di jalan, terserap habis di meja birokrasi.
Dalam al-Kharāj, Abū Yūsuf menulis dengan tegas:
“إنما وُضعت الأموال لإصلاح أمور الناس، لا لبطون الأمراء”
“Sesungguhnya harta (pajak) itu ditetapkan untuk memperbaiki urusan manusia, bukan untuk perut para penguasa.”
Kalimat ini menohok. Pajak bukanlah harta pribadi penguasa, tapi titipan rakyat untuk kesejahteraan bersama.
Negara Harus Hadir dengan Rasa
Abū Yūsuf mengingatkan Khalifah Hārūn al-Rashīd bahwa kekuasaan akan runtuh bila uang pajak hanya dipakai untuk kesenangan istana. Ia menulis:
“إذا أخذ السلطان المال بغير حق، كان ذلك ظلماً عظيماً”
“Jika penguasa mengambil harta tanpa hak, maka itu adalah kezaliman besar.”
Kata “kezaliman” di sini mengandung peringatan: ketidakadilan fiskal bisa meruntuhkan legitimasi kekuasaan. Di Indonesia, fenomena korupsi dana publik, proyek mangkrak, atau dana bansos yang raib, adalah contoh nyata bagaimana kezaliman fiskal melukai rakyat.
Pajak untuk Jalan, Sekolah, dan Rumah Sakit
Al-Qur’an memberi arah jelas:
“إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا” (QS. An-Nisā’: 58)
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”
Amanat itu termasuk uang pajak. Ia harus kembali ke rakyat dalam bentuk jalan yang layak, sekolah yang ramah, rumah sakit yang terjangkau.
Dalam kitab al-Kharāj juga ditegaskan:
“على الوالي أن ينفق من بيت المال على الفقراء والمساكين”
“Penguasa wajib menafkahkan dari Baitul Māl untuk orang fakir dan miskin.”
Artinya jelas: prioritas pertama pajak adalah menolong yang lemah, bukan memanjakan yang sudah berkuasa.
Ketika Kezaliman Fiskal Menghantui
Sejarah Islam mencatat, banyak pemerintahan runtuh bukan karena kalah perang, melainkan karena ketidakadilan ekonomi. Abū Yūsuf mengingatkan:
“العدل قوام الملك، والظلم سبب الهلاك”
“Keadilan adalah penopang kekuasaan, sedangkan kezaliman adalah sebab kehancuran.”
Jika pajak tidak kembali ke rakyat, melainkan berputar di lingkaran sempit elit, maka kepercayaan rakyat terkikis. Dan tanpa kepercayaan, negara rapuh meski berdiri dengan megahnya.
Indonesia dan Amanah Pajak
Di negeri ini, pajak adalah sumber utama anggaran negara. Tapi rakyat sering merasa jauh dari hasilnya. Jalan desa masih rusak, sekolah negeri kadang minta sumbangan tambahan, dan layanan kesehatan kerap penuh sesak.
Padahal, bila semangat al-Kharāj dihidupkan, pajak bisa menjadi sumber keadilan sosial. Rakyat tidak perlu curiga, karena tahu uang mereka kembali dalam bentuk nyata.
Pesan Abū Yūsuf sederhana: jangan biarkan pajak jadi bahan foya-foya penguasa. Jadikan ia sarana untuk membangun kepercayaan, menegakkan keadilan, dan menyejahterakan rakyat.
* Reza Andik Setiawan
Pengasuh ruang kontemplatif Serambi Bedoyo Ponorogo
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
