Surau.co. Kita sering mendengar keluhan soal pajak. Ada yang merasa berat, ada yang menganggap pajak hanya untuk mengisi kantong para pejabat. Padahal, dalam sejarah Islam, pajak atau kharāj justru hadir sebagai cara menjaga keberlangsungan hidup bersama. Kitab al-Kharāj karya Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn Ibrāhīm al-Anṣārī menegaskan bahwa pajak bukan alat menindas, tapi instrumen menjaga keadilan dan kesejahteraan.
Frasa kunci kharāj: pajak yang bikin negara jalan terasa relevan ketika kita melihat realitas Indonesia hari ini. Jalan raya, sekolah, jembatan, bahkan subsidi untuk petani, semuanya tidak akan ada tanpa pajak. Tapi, kata kunci ini juga mengingatkan, pajak jangan sampai jadi beban yang mencekik rakyat.
Pelajaran dari Abū Yūsuf
Abū Yūsuf, murid utama Imam Abū Ḥanīfah, menulis al-Kharāj sebagai nasihat kepada Khalifah Hārūn al-Rashīd. Beliau ingin agar penguasa tidak hanya menarik pajak, tapi juga menegakkan keadilan. Salah satu pesannya berbunyi:
ليس الغرض من الخراج إهلاك الرعية، وإنما عمارة الأرض وصلاح الناس
“Tujuan kharāj bukan untuk menghancurkan rakyat, melainkan untuk memakmurkan bumi dan menyejahterakan manusia.”
Kutipan ini mengingatkan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban fiskal, tapi amanah sosial. Pajak yang benar akan membuat sawah tetap hijau, pasar tetap hidup, dan rakyat merasa dilindungi.
Suara Keadilan dari Kitab Kuno
Dalam bagian lain, Abū Yūsuf menulis:
إن العدل في الخراج قوام الملك، وظلمه هلاك الرعية
“Keadilan dalam kharāj adalah penopang negara, sementara kezalimannya adalah kehancuran rakyat.”
Betapa indahnya pesan ini. Kalau pajak dijalankan adil, negara kokoh berdiri. Tapi jika pajak jadi alat menindas, maka rakyat akan hancur, dan akhirnya negara pun runtuh.
Fenomena sosial di Indonesia memberi bukti. Ketika pajak dialokasikan dengan benar, rakyat bisa menikmati manfaatnya. Namun ketika ada korupsi, rakyat kehilangan kepercayaan. Di sinilah pesan al-Kharāj terasa hidup: adil dalam pajak berarti adil dalam kehidupan berbangsa.
Dari Lahan Hingga Lumbung Pangan
Salah satu bab menarik dalam al-Kharāj membahas tanah pertanian. Abū Yūsuf menegaskan:
على الإمام أن يأخذ الخراج بما يطيق الزرّاع، لا بما يرهقهم
“Seorang pemimpin wajib mengambil kharāj sesuai kemampuan petani, bukan dengan membebani mereka.”
Saya teringat cerita seorang petani di Tuban yang mengeluh harus menjual hasil panennya murah, sementara pupuk mahal dan pajak tetap berjalan. Bayangan Abū Yūsuf terasa nyata: pajak yang memberatkan akan membuat petani kehilangan semangat. Sebaliknya, pajak yang adil bisa jadi penopang lumbung pangan negeri.
Pajak dan Tanggung Jawab Sosial
Abū Yūsuf juga mengingatkan hubungan pajak dengan tanggung jawab sosial pemimpin:
من أخذ من الرعية ما لا يطيقون، كان خصمه الله يوم القيامة
“Barang siapa mengambil dari rakyat beban yang tidak mereka sanggupi, maka lawannya adalah Allah pada hari kiamat.”
Kata-kata ini menusuk hati. Pajak memang untuk negara, tapi negara bukanlah berhala. Ia hanya perantara untuk menjaga kehidupan rakyat. Ketika pajak disalahgunakan, bukan hanya rakyat yang menderita, tetapi juga pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Gus Mus pernah berkata dalam salah satu pengajian, “Negara itu rumah bersama. Kalau gentengnya bocor, yang kena hujan bukan hanya tetangga, tapi kita semua.” Pajak adalah iuran memperbaiki rumah bersama itu.
Maka, kharāj: pajak yang bikin negara jalan bukan sekadar slogan. Ia adalah pengingat agar negara tidak berjalan dengan mengorbankan rakyatnya. Pajak yang baik adalah pajak yang menumbuhkan harapan, bukan menambah beban.
* Reza Andik Setiawan
Pengasuh ruang kontemplatif Serambi Bedoyo Ponorogo
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
