Rakyat Menderita: Pejabat Berlimpah Harta Kekayaan

PEJABAT BERLIMPAH HARTA, RAKYAT MAKIN MENDERITA.

Kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah rakyat yang makin susah sontak menuai kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Di tengah kebijakan efesiensi Pemerintah, anggota DPR justru menikmati penghasilan dan tunjangan luar biasa. Diberitakan, mereka mendapat penghasilan Rp 3 juta perhari. Total sekitar Rp 100 juta perbulan. Mereka meraup pendapatan hingga Rp 230 juta per bulan, dua kali lipat lebih dari angka yang beredar, dan negara menanggung pajak penghasilan mereka.

Para pejabat negara seperti menteri, wakil menteri, dan komisaris juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Bahkan komisaris bisa berpenghasilan miliaran rupiah pertahun.

Sungguh ironis. Fenomena ini menunjukkan miskinnya etika dan tumpulnya nurani wakil rakyat dan para penguasa. Mereka bergelimang harta—yang berasal dari pajak rakyat—justru di tengah kehidupan rakyat yang makin menderita.

Jabatan Sebagai Bancakan

Gemuruh suara bubarkan DPR sontak mengemuka. Rakyat mempertanyakan sejauh mana DPR telah bekerja untuk membela rakyat. Apalagi saat ada adegan joget-joget di gedung parlemen. Sontak suara rakyat semakin tajam memberikan kritiknya.

DPR dan pejabat negara menghabiskan gaji tinggi dan tunjangan besar tanpa menunjukkan kinerja yang sebanding. Buktinya, rakyat tak kunjung membaik kehidupannya. Justru kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi. Ironisnya lagi, banyak pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi.

Politik demokrasi memang mahal.  Para calon DPR harus mengeluarkan modal besar untuk berebut kursi, sehingga tidak heran jika para pejabat berusaha mengembalikan modal politik mereka dengan berbagai cara. Baik dengan cara legal, seperti menaikkan gaji dan tunjangan, atau melalui cara-cara ilegal seperti suap dan korupsi. Korupsi hari ini bahkan bukan lagi di angka miliaran atau puluhan miliar rupiah, tetapi sudah menembus angka triliunan hingga ratusan triliun rupiah. Mereka menjadikan jabatan sebagai ajang bancakan untuk menumpuk kekayaan, bahkan dengan cara-cara haram.

Rakyat Dibutuhkan Hanya Saat Pemilu

Jelas, demokrasi adalah sistem politik yang tidak mengenal istilah halal dan haram. Politik dalam sistem demokrasi juga pada akhirnya tak lebih dari hanya bagi-bagi kursi kekuasaan. Sistem demokrasi sekuler yang ada tidak mampu melahirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat yang seharusnya menjadi prioritas.

Sistem politik demokrasi menciptakan oligarki yang berkuasa dan mengontrol kekayaan negeri ini. Melansir Thoughtco, “Oligarki” berasal dari kata Yunani “oligarkhes”, yang berarti “sedikit yang memerintah”. Sejumlah kecil orang mengendalikan struktur kekuasaan dalam oligarki. Saat demikian kepentingan segelintir orang (oligarki) itu tidak mewakili kepentingan orang banyak (rakyat). Inilah yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Karena itu sistem demokrasi menjadi sebab utama carut-marutnya negeri ini. Dalam sistem demokrasi, para pejabat memanfaatkan suara rakyat saat Pemilu, lalu melupakan rakyat setelah terpilih. Mereka sibuk berebut proyek untuk menumpuk-numpuk kekayaannya. Dan Mereka bangga memamerkan harta kekayaannya di tengah penderitaan rakyat. Mereka bergaya hidup mewah di tengah hidup rakyat yang semakin susah.

Sebab Kehancuran Suatu Negeri

Hidup bermewah-mewah dan bermegah-megahan tercela di dalam Islam. Apalagi bila para pemimpin dan penguasa yang melakukannya. Allah SWT dengan tegas mencela hidup bermegah-megah dalam firman-Nya:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ . ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ . ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

Bermegah-megahan telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kalian akan mengetahui (akibat perbuatan kalian itu). Janganlah begitu. Kelak kalian akan mengetahui. Janganlah begitu. Jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kalian benar-benar akan melihat Neraka Jahim. Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan kasatmata. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kalian megah-megahkan di dunia itu). (TQS at-Takatsur [102]: 1-8).

Di lain ayat, Allah SWT juga telah menegaskan bahwa salah satu faktor penyebab kehancuran suatu negeri adalah saat para pemimpinnya hidup mewah dan menentang syariah-Nya. Demikian sebagaimana firman-Nya:

وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَٰهَا تَدۡمِيرًا

Jika Kami hendak membinasakan suatu negeri maka Kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Karena itu sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya (TQS al-Isra’ [17]: 16).

Faktor yang Mendatangkan Murka Allah

Empat faktor tersebut mendatangkan murka Allah SWT terhadap umat-umat terdahulu, sehingga Allah SWT menghancurkan dan membinasakan mereka. Pertama: Ketidaktaatan mereka pada syariah Allah SWT. Kedua: Kehidupan para pemimpin dan pejabat yang bermewah-mewahan, sementara rakyatnya miskin dan menderita. Ketiga: Terjadi berbagai bentuk kezaliman penguasa kepada rakyat. Keempat: Mereka melancarkan serangan sengit terhadap para utusan Allah, mengingkari kebenaran Islam dengan penuh permusuhan dan penghinaan.

Adapun saat ini penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah SWT mewujud dalam penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler yang materialistik. Sistem ini jelas-jelas memisahkan pemerintahan dari hukum-hukum Allah SWT. Inilah bentuk nyata penyimpangan negeri ini. Penyimpangan ini sangat berbahaya karena akan menjauhkan dari keberkahan dan ridha Allah SWT. Mereka menolak ajakan para pendakwah untuk menegakkan hukum-hukum Allah di negeri ini. Mereka malah menuduh para penyeru syariah ini sebagai kaum radikal dan fundamentalis. Ini berarti negeri ini telah sengaja menjauhi Allah SWT. Padahal Allah SWT telah memberikan peringatan tegas bagi orang-orang yang mengingkari perintah-Nya:

وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran), sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkan dirinya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta (TQS Thaha [20]: 124).

Kekuasaan adalah Amanah dan Ketaatan

Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah berat yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, sehingga para ulama menolak jabatan dan kekuasaan, berbeda dengan sistem politik demokrasi yang memperebutkan kekuasaan. Bukan karena jabatan dan kekuasaan haram, tetapi karena mereka sangat memahami beratnya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Politisi dalam sistem demokrasi sekuler berebut jabatan dan kekuasaan dengan amat keras.

Karena itu hanya dalam Islam para penguasa peduli kepada rakyat dan berakhlak mulia. Sebabnya, mereka menjadikan kekuasaan sebagai amanah dan wasilah untuk menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Bukan untuk mewujudkan ambisi duniawi. Hal ini antara lain tergambar dalam pernyataan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra.“Sesungguhnya aku memposisikan diriku terhadap harta Allah seperti wali anak yatim. Jika aku berkecukupan maka aku akan menjaga diri (tidak mengambil harta itu). Jika aku membutuhkan maka aku akan mengambil sekadarnya saja dengan cara yang baik. Sungguh aku telah diamanahi untuk mengurus urusan umat ini. Jika aku berbuat baik maka bantulah aku. Jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku.” (Ibnu Saad, Thabaqât al-Kubrâ, 3/278).

Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengimbau para pejabatnya, “Kekuasaan bukanlah santapan yang bisa kalian nikmati, melainkan amanah yang harus kalian pertanggungjawabkan.” Pada Hari Kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah kekuasaan itu dengan haq dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya.” (Ibnu Abdil Hakam, Sîrah ‘Umar bin Abd al-‘Azîz, hlm. 59).

Khatimah

Bangsa ini harus segera menyadari bahwa ideologi kapitalisme sekuler menjadi penyebab seluruh masalah di negeri ini. Bangsa ini juga harus sadar dan yakin bahwa hanya syariah Allah SWT yang akan bisa menyelesaikan segala problem kehidupan rakyat di negeri ini.
Saatnya negeri ini keluar dari hukum buatan manusia menuju pada hukum dan aturan Allah SWT. Caranya dengan menerapkan syariah-Nya secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan. Demikian sebagaimana yang Allah SWT perintahkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian (TQS al-Baqarah [2]: 208).

Kita hanya bisa mewujudkan penerapan syariah Islam secara kâffah dalam institusi pemerintahan Islam, yaitu Khilafah ‘alâ minhâj an-nubuwwah. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.

Hikmah. Allah SWT berfirman:

وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami). Karena itu Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu. (TQS al-A’raf [7]: 96).

UPDATE GAZA

BULETIN KAFFAH

JANGAN LUPAKAN GENOSIDA DI GAZA

1. Deklarasi Resmi Kelaparan (Famine) oleh IPC/PBB

• Pada 22 Agustus 2025, IPC (Integrated Food Security Phase Classification) menyatakan Gaza City dan sekitarnya mengalami “fase kelaparan” (IPC Fase 5).
• >500.000 orang telah terdampak kelaparan parah, dan diprediksi mencapai 641.000 jiwa pada akhir September.
• Ini adalah bencana kelaparan pertama yang dikonfirmasi di Timur Tengah modern.

2. Kelaparan “Buatan Manusia” dan Kejahatan Perang

• PBB dan organisasi kemanusiaan menyebut kelaparan ini sepenuhnya dapat dicegah.
• Blokade total, penghancuran sistem pangan, dan hambatan bantuan dianggap sebagai penyebab utama—bukan bencana alam.
• Disebut sebagai potensi “senjata konflik” dan mungkin memenuhi definisi kejahatan perang.

3. Krisis Anak-Anak: Malnutrisi dan Kematian

• UNICEF menyatakan Gaza mengalami “krisis nyata bagi kelangsungan hidup anak-anak.”
• Banyak anak sudah terlambat diselamatkan, terbunuh akibat kelaparan dan malnutrisi akut.
• Setidaknya 18.885 anak-anak dari total 62.000 korban terbunuh sejak Oktober 2023 (sumber: Government Media Office Gaza).

4. Eskalasi Konflik Militer

• Serangan udara dan darat penjajah yahudi terus meningkat di wilayah Gaza City (Zeitoun, Shejaia, Jabalia, Sabra).
• Tank-tank penjajah yahudi dilaporkan memasuki lingkungan Sabra (rekaman dari Al Jazeera Arabic).
• Serangan drone di Khan Younis menewaskan setidaknya 5 warga.
• Insiden penembakan terhadap warga yang mencari bantuan: 4 orang terbunuh saat mendekati titik distribusi.

5. Rumah Sakit Gaza di Ambang Kehancuran

• Fasilitas medis runtuh akibat kelebihan kapasitas, kekurangan bahan bakar dan obat.
• Bayi baru lahir dan balita adalah kelompok paling terdampak kelaparan dan kolapsnya layanan kesehatan (MAP). Sumber Utama : BBC News, Aljazeera

KORBAN GAZA MINGGU INI

Korban Kelaparan

21 Agustus: +2 orang meninggal → total 271 jiwa.
23 Agustus: +8 orang (termasuk 2 anak) → total 281 jiwa.
24 Agustus: +8 orang → total 289 jiwa.
Minggu ini: 18 orang meninggal akibat kelaparan.

Korban Serangan Militer

23 Agustus: Serangan Israel menewaskan 52–63 orang di Gaza City & sekitarnya (termasuk di area masjid, rumah sakit, dan titik distribusi bantuan). Insiden tambahan: 4 warga ditembak mati saat mencari bantuan dekat distribusi makanan (AP/Al Jazeera). Minggu ini: >60 korban jiwa akibat serangan militer. Total Mingguan (21–24 Agustus 2025) Kelaparan: 18 jiwa. Serangan militer: >60 jiwa. Total: ±80 jiwa meninggal hanya dalam 4 hari terakhir. (Candra)