Identitas Politik Umat Islam: Antara Prinsip dan Peran Sosial

SURAU.CO – Di tengah hiruk pikuk dunia politik yang sering bising oleh kepentingan, ambisi, dan saling menjatuhkan, umat Islam perlu kembali mempertimbangkan: di mana sebenarnya posisi kita? Apa makna keterlibatan kita dalam ruang publik yang penuh dinamika ini? Apakah politik itu milik mereka yang merupakan haus kekuasaan saja? Ataukah umat Islam juga punya tempat terhormat di dalamnya?

Politik dalam Pandangan Islam

Islam bukan sekedar agama ritual, tapi juga jalan hidup yang komprehensif . Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Oleh karena itu, politik dalam Islam bukan sekadar soal kekuasaan atau kursi pemerintahan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.

Dalam sejarahnya, Rasulullah ﷺ tidak memisahkan antara nilai-nilai spiritual dan aspek sosial-politik. Piagam Madinah adalah contoh nyata bagaimana beliau membangun tatanan masyarakat berdasarkan keadilan, hak asasi, dan prinsip hidup berdampingan secara damai. Identitas umat politik Islam pun tumbuh dari kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepemimpinan yang amanah.

Identitas Politik: Bukan Soal Partai, Tapi Prinsip

Ketika Rasulullah ﷺ memimpin Madinah, beliau tidak hanya menjadi imam shalat, tetapi juga menjadi kepala negara yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Melalui Piagam Madinah, beliau menunjukkan bahwa Islam tidak eksklusif. Islam memberi ruang bagi keberagaman, melindungi hak semua golongan, dan menata kehidupan masyarakat dengan prinsip musyawarah dan keadilan.

Di identitas politik umat Islam menemukan bentuknya. Ia bukan tentang fanatisme terhadap partai atau tokoh tertentu, bukan pula soal siapa yang paling lantang mengangkat simbol-simbol agama. Identitas umat politik Islam tumbuh dari hati yang bersih, niat yang lurus, dan tekad untuk menjadikan politik sebagai sarana memperjuangkan nilai-nilai Islam secara elegan dan beradab.

Dalam Al-Qur’an, Allah ﷻ mengingatkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menjaga keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum yang mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah:8)

Ayat ini menjadi panduan utama bagi umat Islam dalam pemikiran politik. Bahwa keadilan adalah ruh utama dalam perjuangan, bukan sekadar kemenangan kelompok. Politik dalam Islam tidak boleh dibangun atas fitnah, kebencian, atau kepentingan pada saat itu. Justru sebaliknya, ia harus menjadi media dakwah yang membawa ketenangan, persatuan, dan harapan.

Menghindari Fanatisme Buta

Namun, kita juga harus waspada. Politik bisa menjadi jalan pahala, tapi juga bisa menyeret dosa jika dijalani tanpa ilmu dan adab. Salah satu penyakit politik yang paling berbahaya adalah fanatisme buta, membela kelompok tanpa mempertimbangkan kebenaran. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Bukan dari golonganku orang yang menyeru pada ‘ashabiyah (fanatisme golongan), bukan dari golonganku orang yang kuat karena ‘ashabiyah, dan bukan dari golonganku orang yang mati karena ‘ashabiyah.” (HR.Abu Dawud)

Artinya, seorang muslim tidak boleh membiarkan akalnya ditutup oleh kepentingan golongan. Tidak boleh membela yang salah hanya karena satu barisan. Identitas umat politik Islam harus tegak lurus di atas prinsip: “yang benar kita bela, yang salah kita ingatkan.”

Peran Umat Islam dalam Politik Kebangsaan

Lalu, bagaimana seharusnya umat Islam ditempatkan di tengah arus politik bangsa? Jawabannya adalah: terlibat, namun tetap berpegang teguh pada nilai. Umat Islam harus cerdas dan terpusat, bukan sekedar menjadi pemilih yang pasif. Pilihlah pemimpin yang jujur, amanah, berilmu, dan peduli pada rakyat kecil. Jangan mudah terhasut oleh janji manis tanpa bukti, apalagi oleh propaganda yang memecah-belah umat.

Lebih dari itu, umat Islam juga harus aktif mendidik masyarakat—mengajak politik yang sehat, menolak hoaks, menjaga ukhuwah, dan menjadi penjaga akhlak publik. Kita membutuhkan lebih banyak orang-orang shalih yang terjun ke ranah kebijakan, bukan hanya berdakwah di mimbar tapi juga berjuang di ruang pengambilan keputusan.

Imam Al-Ghazali pernah berkata, “Agama dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar. Agama adalah pondasinya, kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak mempunyai landasan akan runtuh. Dan sesuatu yang tidak dijaga akan hilang.” Dari sini kita paham, bahwa menjauhi politik secara total justru bisa melibatkan umat, membiarkan nilai-nilai Islam terpinggirkan oleh sistem yang tidak peduli pada nilai-nilai ilahi.

Politik sebagai Lahan Amal

Maka, mari kita bangun identitas politik umat Islam dengan kesadaran dan ilmu. Kita isi ruang-ruang publik dengan akhlak yang luhur, wacana yang mencerahkan, dan langkah-langkah yang maslahat. Politik bukan medan kotor jika dijalani dengan niat ibadah dan dilandasi adab Islam. Ia justru bisa menjadi ladang yang luas bila kita menjadikannya sebagai sarana untuk menebar rahmat, bukan meraih kekuasaan semata.

Inilah saatnya umat Islam tampil bukan sebagai pengikut arus, tetapi sebagai pelurus arah. Menjadi terang di tengah gelapnya pragmatisme politik. Menjadi penyeru kebaikan, penjaga persatuan, dan pelayan kemaslahatan bangsa. Karena sejatinya, identitas politik umat Islam adalah identitas yang rahmatan lil ‘alamin.