Peran Pers dalam Membangun Demokrasi dan Supremasi Sipil

SURAU.CO – Demokrasi tanpa pers ibarat tubuh tanpa suara. Ia hidup, tetapi tak bisa berbicara, tak bisa menyampaikan penderitaan maupun harapan. Dalam sistem pemerintahan yang menjunjung kedaulatan rakyat, masyarakat memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi. Ia menjadi mata dan telinga masyarakat, sekaligus pengawal agar kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi. Di sini kita melihat bagaiman pers dalam membangun demokrasi dan memperkuat supremasi sipil.

Pers Menjadi Pilar Demokrasi

Teori klasik demokrasi membagi kekuasaan ke dalam tiga lembaga utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun dalam praktiknya, masyarakat menempatkan pers sebagai kekuatan keempat yang mengendalikan ketiganya. Bukan karena pers memiliki kekuasaan formal, tetapi karena pers menguasai informasi—senjata utama untuk membentuk opini publik dan menuntut akuntabilitas penguasaan.

Masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab memberi informasi kepada rakyat tentang tindakan pemerintah. Ia menjembatani komunikasi antara penguasa dan masyarakat. Dalam konteks ini, pers menjalankan peran sebagai pengawas sosial, penyalur aspirasi warga, dan pendidikan politik bagi masyarak

Menjaga Supremasi Sipil

Supremasi sipil adalah prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis harus berada di tangan warga sipil, bukan militer atau kelompok otoriter lainnya. Pasca Reformasi 1998, masyarakat Indonesia mulai menarik militer dari ranah politik dan membuka ruang sipil secara lebih luas. Di tengah proses ini, orang berperan sangat penting.

Pers menyuarakan agenda demokrasi, mengungkap pelanggaran HAM, dan mendorong reformasi sektor keamanan. Dengan langkah ini, pers ikut berjuang mempertahankan supremasi sipil. Media juga menyediakan ruang bagi aktivisme, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan kritik serta gagasan alternatif terhadap kebijakan negara.

Pers sebagai Forum Publik

Di era digital, pers tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menghadirkan ruang diskusi publik. Media—baik cetak, elektronik, maupun berani—menyediakan forum tempat masyarakat berdialog, merugikan, dan mempengaruhi arah kebijakan. Konsep “ruang publik” ala Jürgen Habermas mempunyai relevansi. Demokrasi tumbuh subur ketika ruang-ruang publik hadir secara sehat, dan media berperan sebagai penyangganya.

Namun, media hanya bisa menjalankan fungsi ini bila kita menjaganya dari intervensi kekuasaan dan tekanan kepentingan ekonomi. Jika pemilik modal atau kelompok politik mengendalikan media, maka media akan kehilangan daya kritisnya. Oleh karena itu, kita perlu melindungi kemerdekaan masyarakat—tidak hanya melalui undang-undang, tetapi juga melalui kesadaran kolektif masyarakat.

Islam dan Etika Pers

Islam sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menyampaikan berita. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌۭ بِنَبَإٍۢ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti…” (QS. Al-Hujurat: 6)

Ayat ini menegaskan bahwa Islam menuntut verifikasi informasi sebelum seseorang menyebarkannya. Dalam pandangan Islam, pers bukan sekedar profesi, tapi amanah. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

“Barang siapa yang menyampaikan suatu berita lalu dia berdusta, maka dia termasuk salah satu pendusta.” (HR.Muslim)

Dari sini kita memahami bahwa dalam Islam, menyebarkan informasi yang benar bukan hanya tugas jurnalistik, tetapi bagian dari ibadah dan akhlak.

Tantangan: Disinformasi dan Polarisasi

Meskipun pers telah memberikan kontribusi besar dalam demokrasi, kita masih menghadapi tantangan baru. Salah satunya datang dari arus informasi media sosial yang sering kali tidak terverifikasi. Hoaks, kebencian, dan propaganda politik menyusup dalam bentuk berita, dan masyarakat sulit membedakannya dari informasi yang sahih. Jika kondisi ini berlanjut, maka publik akan kehilangan kepercayaan terhadap media, dan kualitas demokrasi bisa tergerus.

Selain itu, polarisasi politik juga mempengaruhi ruang redaksi. Beberapa media secara terang-terangan memihak kelompok politik tertentu. Kondisi ini menyulitkan publik dalam menemukan informasi tujuan. Dalam situasi seperti ini, jurnalis harus berpegang pada etika jurnalistik sebagai benteng terakhir untuk menjaga integritas media.

Mendorong Literasi Media

Agar pers dapat terus memainkan demokrasi, maka literasi media di kalangan masyarakat harus ditingkatkan. Warga harus belajar membedakan antara informasi faktual dan opini, mengenali bias media, serta mengakses sumber berita yang kredibel.

Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media itu sendiri perlu bekerja sama membangun kesadaran kritis masyarakat. Jika masyarakat mampu menggunakan media secara cerdas, maka pers pun akan lebih mudah menjalankan fungsinya sebagai pelayan kepentingan publik.

Menjaga Pers, Menjaga Demokrasi

Sejarah membuktikan bahwa setiap rezim otoriter selalu memulai langkahnya dengan membungkam pers. Sebaliknya, negara demokratis selalu melindungi kebebasan pers. Oleh karena itu, menjaga kemerdekaan dan profesionalitas seseorang bukan hanya tugas wartawan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara.

Demokrasi yang sehat tak bisa bertumbuh tanpa pers yang merdeka. Supremasi sipil tak bisa dijaga tanpa informasi yang terbuka. Dan masa depan bangsa tak bisa dijamin tanpa media yang berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat.

Mari kita jaga pers bersama-sama, demi demokrasi yang amanah, supremasi sipil yang kokoh, dan masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai kebenaran.