Ketika Indonesia Hampir Menjadi Negara Komunis: Fakta di Balik Tahun 1965

SURAU.CO-Pada tahun 1965, Indonesia berada di ambang perubahan besar. Ketika Indonesia hampir menjadi negara komunis, suasana politik nasional terasa tegang dan penuh ketidakpastian. Frasa ini—ketika Indonesia hampir menjadi negara komunis—bukan sekadar slogan sejarah, melainkan cerminan nyata betapa dekatnya bangsa ini dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Peristiwa tersebut membentuk titik balik arah politik Indonesia yang masih berdampak hingga hari ini.

PKI dan Kedekatannya dengan Kekuasaan Orde Lama

Partai Komunis Indonesia (PKI) memainkan peran sentral dalam narasi ketika Indonesia hampir menjadi Negara komunis. Di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit, PKI berkembang menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Mereka membentuk basis massa kuat di kalangan buruh, petani, pemuda, hingga intelektual. Presiden Soekarno mendukung konsep Nasakom—nasionalisme, agama, dan komunisme—yang memberi ruang besar bagi PKI masuk ke dalam pemerintahan.

Namun, ketegangan muncul karena TNI, terutama Angkatan Darat, melihat ekspansi PKI sebagai ancaman. Persaingan ideologis antara militer dan komunis semakin memanas dan akhirnya meletus dalam bentuk konflik terbuka.

G30S dan Upaya Perebutan Kekuasaan Komunis

Kudeta yang terjadi pada malam 30 September 1965 mempercepat perubahan besar dalam sejarah nasional. Gerakan 30 September (G30S) yang diduga kuat terkait dengan unsur dalam PKI memicu gejolak nasional. Ketika Indonesia hampir menjadi negara komunis, G30S menjadi puncak dari konflik ideologi yang mengakar.

Kelompok bersenjata menculik dan membunuh tujuh jenderal Angkatan Darat dalam satu malam. Kekosongan komando membuat situasi menjadi kacau. Mayor Jenderal Soeharto segera memimpin operasi pemulihan dan memukul mundur para pelaku kudeta. Tindakan cepat ini membuka jalan bagi militer untuk mengontrol pemerintahan dan menggeser posisi Soekarno secara perlahan.

Patung Lilin G30 S PKI

Pembantaian Massal dan Pembersihan Ideologis

Pasca-kudeta, Indonesia mengalami kekerasan massal yang mengerikan. Tentara, organisasi masyarakat, dan kelompok sipil melakukan penangkapan dan eksekusi terhadap orang-orang yang diduga simpatisan PKI. Jumlah korban mencapai ratusan ribu jiwa. Ketika Indonesia hampir menjadi negara komunis, rezim Orde Baru menggunakan tragedi ini sebagai dalih untuk “menyelamatkan” negara dari komunisme.

Media menyebarkan propaganda anti-komunis secara masif. Masyarakat menjadi curiga satu sama lain, dan siapa pun yang dicurigai sebagai anggota PKI langsung ditangkap. Banyak yang tidak pernah mendapatkan pengadilan. Hingga kini, kebenaran soal tragedi itu masih tersembunyi dalam kabut sejarah.

Bangkitnya Orde Baru dan Anti-Komunisme Sistemik

Setelah 1965, Soeharto muncul sebagai tokoh dominan dalam politik Indonesia. Ia mendirikan Orde Baru dengan fondasi kuat pada semangat anti-komunisme. Ketika Indonesia hampir menjadi negara komunis, Soeharto memanfaatkan ketakutan publik untuk memperkuat kekuasaannya.

Selama 32 tahun, pemerintah Orde Baru menghapus segala narasi alternatif tentang sejarah. Sekolah hanya mengajarkan versi tunggal tentang G30S. Pemerintah melarang buku, film, dan diskusi publik yang menyinggung tragedi 1965. Generasi muda tumbuh tanpa akses informasi yang beragam dan objektif.

Pelajaran Penting dari Ambang Bahaya Komunisme

Tragedi 1965 bukan sekadar soal kudeta atau konflik kekuasaan. Ketika Indonesia hampir menjadi negara komunis, rakyat menghadapi krisis identitas nasional. Peristiwa itu mengajarkan pentingnya keterbukaan informasi, rekonsiliasi, dan keadilan sosial.

Kini, ketika demokrasi membuka ruang diskusi, kita memiliki peluang untuk merekonstruksi sejarah secara adil. Masyarakat harus memahami berbagai perspektif sejarah agar tidak terjebak dalam narasi tunggal dan membangun masa depan yang lebih beradab.

Ketika Indonesia hampir menjadi negara komunis, bangsa ini menghadapi titik krusial dalam sejarahnya. Dari konflik ideologi hingga reformasi, pelajaran berharga terus mengalir. Kini, saat ruang demokrasi terbuka, penting bagi generasi baru untuk memahami sejarah secara utuh dan objektif, agar tragedi serupa tidak terulang. (Hen)