Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa: Dari Perang Dunia ke Perdamaian Global

Penulis Artikel : Hendri Hasyim

SURAU.CO-Sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir dari keinginan dunia untuk mencegah perang besar terjadi kembali. Setelah dua Perang Dunia yang merenggut jutaan nyawa dan merusak peradaban, para pemimpin dunia bersepakat membentuk organisasi internasional yang dapat menjaga perdamaian global. Artikel ini membahas sejarah berdirinya PBB, peran awalnya dalam menjaga stabilitas, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan perdamaian hingga kini.

Awal Mula Gagasan: Dari Liga Bangsa-Bangsa ke PBB

Gagasan organisasi internasional pertama kali muncul setelah Perang Dunia I melalui pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1919. Tujuannya adalah mencegah perang melalui diplomasi dan kerja sama antarnegara. Namun, LBB gagal menghentikan agresi militer negara seperti Jerman Nazi dan Jepang.

Kegagalan LBB menjadi pelajaran penting. Maka, setelah Perang Dunia II, negara-negara pemenang perang — terutama Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Tiongkok, dan Prancis — memelopori pembentukan lembaga baru yang lebih kuat dan inklusif. Pada tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN) resmi berdiri dengan 51 negara anggota awal.

Tujuan dan Prinsip Dasar PBB

PBB dibentuk berdasarkan Piagam PBB (UN Charter) yang memiliki tujuan utama:

• Menjaga perdamaian dan keamanan internasional

• Mengembangkan hubungan bersahabat antarnegara

• Mendorong kerja sama dalam menyelesaikan masalah internasional

• Menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

PBB mengedepankan prinsip kedaulatan negara, penyelesaian damai konflik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semua anggota berkewajiban menghormati piagam dan keputusan organisasi.

Markas PBB di Geneva

Peran PBB dalam Perdamaian Dunia

Sejak awal berdirinya, PBB langsung terlibat dalam berbagai konflik. Salah satu tugas utamanya adalah misi penjaga perdamaian (peacekeeping) di wilayah konflik. Misi ini mengirim pasukan multinasional untuk mengawasi gencatan senjata dan melindungi warga sipil.

PBB juga memfasilitasi diplomasi antara negara-negara yang berseteru. Misalnya, selama Perang Dingin, PBB menjadi forum dialog antara Blok Barat dan Blok Timur. Selain itu, PBB aktif dalam mengatur perjanjian internasional, seperti Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan konvensi tentang pengungsi serta senjata kimia.

Keberhasilan dan Kritik terhadap PBB

Beberapa keberhasilan PBB antara lain:

• Mengakhiri apartheid di Afrika Selatan

• Mendorong kemerdekaan banyak negara di Asia dan Afrika

  Baca juga: Ajining Raga Saka Busana: Menyelami Etika Jawa dalam Arus Modernisasi

• Menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui UNHCR, WFP, dan WHO

• Membantu penanganan pandemi dan bencana global

Namun, PBB juga menghadapi kritik tajam. Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto yang dimiliki oleh lima negara tetap, yaitu AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Hak ini sering menghambat keputusan penting, terutama terkait intervensi kemanusiaan di negara-negara yang bermasalah.

Contohnya, konflik di Suriah dan Palestina berlarut-larut karena veto dari negara anggota tetap. Banyak pihak menilai sistem PBB perlu direformasi agar lebih adil dan efektif.

Tantangan PBB di Era Modern

Kini, PBB menghadapi tantangan baru: krisis iklim, migrasi global, perang siber, terorisme internasional, dan pandemi. Organisasi ini harus beradaptasi agar tetap relevan.

Meskipun sistem birokrasi dan politiknya kompleks, PBB tetap menjadi harapan dunia dalam menjaga stabilitas. Dengan dukungan masyarakat internasional dan pembaruan sistem, PBB bisa tetap memainkan peran vital di abad ke-21.

Dari Sejarah Menuju Masa Depan

Sejarah PBB merupakan cerminan harapan manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Dari kegagalan tersebut, dunia belajar bahwa perdamaian butuh kerja sama yang kuat dan komitmen bersama. Meski belum sempurna, PBB tetap menjadi simbol persatuan global dan platform utama untuk mengatasi krisis internasional.

Ke depan, PBB harus memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggotanya. Hanya dengan cara itu, organisasi ini dapat benar-benar menjadi penjamin perdamaian global, bukan sekadar simbol diplomasi formalitas belaka.