Penulis Artikel : Hendri Hasyim
SURAU.CO-PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) lahir setelah Perang Dunia II sebagai jawaban atas kehancuran global. Tujuannya jelas: mencegah konflik, menegakkan perdamaian, dan membela hak asasi manusia. Tapi seiring waktu, publik bertanya—apakah PBB masih relevan, atau hanya simbol formalitas diplomasi dunia?
Awal Mula dan Tujuan PBB
Didirikan pada 24 Oktober 1945, PBB beranggotakan 51 negara pendiri. Indonesia masuk sebagai anggota ke-60 pada 1950. PBB hadir untuk mencegah perang, menyelesaikan konflik secara damai, dan menciptakan kerja sama internasional.
Berbagai badan seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretariat menjalankan tugas besar ini. Namun, tantangan global membuat efektivitas PBB terus diuji.
Misi Perdamaian: Ideal vs Realita
PBB menjalankan misi penjaga perdamaian di berbagai negara. Pasukan biru hadir untuk mengawasi gencatan senjata dan membantu stabilitas. Namun, banyak misi menghadapi hambatan politik dan logistik.
Dewan Keamanan memiliki peran penting dalam menetapkan tindakan terhadap konflik. Sayangnya, lima negara—Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis—memiliki hak veto. Akibatnya, banyak resolusi tertahan demi kepentingan politik negara besar.
Contohnya, konflik Suriah tak kunjung usai karena veto Rusia dan Tiongkok. Sebaliknya, tindakan cepat dilakukan di Irak karena dukungan negara Barat. Ketimpangan ini menimbulkan keraguan publik.
Kritik dan Ketimpangan Kekuasaan
Banyak yang menilai PBB gagal menjaga netralitas. Struktur Dewan Keamanan yang timpang membuat suara mayoritas sering kalah oleh veto minoritas.
Tragedi genosida Rwanda pada 1994 dan kegagalan di Bosnia pada 1995 memperkuat kritik ini. Ribuan nyawa melayang karena lambatnya respons. Di banyak kasus, PBB hanya bisa mengutuk, tanpa tindakan nyata.
Namun, tidak semua misi PBB gagal. Di Timor Leste dan Namibia, PBB sukses membantu transisi damai. Begitu juga dengan bantuan kemanusiaan dari UNICEF, WHO, dan UNHCR yang menyelamatkan jutaan jiwa.
Simbol Harapan Negara Berkembang
Meski dikritik, PBB tetap menjadi harapan negara-negara kecil dan berkembang. Lembaga ini menyediakan panggung global agar suara semua negara terdengar.
Forum seperti Majelis Umum menjadi tempat diplomasi terbuka. Negara kecil bisa menyampaikan pendapat sejajar dengan negara besar. Ini menunjukkan pentingnya eksistensi PBB sebagai alat penyeimbang global.
Selain itu, kerja PBB dalam pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan pangan sangat berdampak. Walau tidak populer di media, kiprahnya nyata bagi masyarakat dunia.
Perlukah PBB Direformasi?
Isu reformasi Dewan Keamanan mengemuka. Banyak pihak ingin menambah anggota tetap, termasuk India, Brasil, dan Jerman. Tujuannya agar keputusan global lebih adil dan representatif.
Sayangnya, negara pemegang veto sulit melepaskan keistimewaannya. Tanpa dukungan mereka, reformasi hanya sebatas wacana.
Meski begitu, tekanan publik dan dunia internasional mendorong perubahan. PBB perlu lebih responsif, transparan, dan berpihak pada keadilan global.
Antara Harapan dan Kenyataan
PBB bukan lembaga sempurna. Namun, hingga kini belum ada lembaga lain yang mampu menyatukan dunia seperti PBB. Meski sering dianggap lambat, PBB tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas dan memberi harapan.
Peran PBB tergantung pada kemauan negara anggotanya. Tanpa komitmen politik yang kuat, keputusan-keputusan penting akan terus terhambat oleh kepentingan sempit dan ego kekuasaan. Setiap negara memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung misi perdamaian global. PBB bukan hanya simbol diplomasi, tetapi wadah kolaborasi nyata yang bisa mencegah konflik, menyelamatkan nyawa, dan membangun stabilitas jangka panjang.
Dengan semangat reformasi, transparansi, serta keberanian bertindak adil, PBB dapat kembali pada tujuan awalnya: menciptakan dunia yang damai, aman, dan adil bagi seluruh umat manusia—bukan sekadar panggung formalitas internasional semata.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
