SURAU.CO – Greenpeace ajak masyarakat selamatkan surga terakhir di Raja Ampat. Greenpeace Indonesia mengajak masyarakat lebih peduli. Organisasi ini mengawal pelestarian surga di Papua. Greenpeace meluncurkan petisi melalui act.gp/saverajaampat. Petisi ini menyuarakan kekhawatiran masyarakat. Ancaman utama adalah tambang nikel di Raja Ampat.
Raja Ampat adalah kawasan laut terkaya di dunia. Lebih 75% spesies karang dunia ada di sini. Ribuan spesies ikan juga hidup di wilayah ini. Namun, proyek industri besar mengancam kekayaan alam ini. Ancaman itu berupa tambang dan infrastruktur. Proyek ini tidak memperhatikan prinsip lingkungan berkelanjutan.
Petisi untuk Melindungi Raja Ampat
Berkaitan dengan hal tersebut, petisi Greenpeace menyoroti rencana pembukaan lahan. Perusahaan tambang dan sawit mengancam hutan hujan. Mereka juga mengancam kawasan pesisir. Investigasi Greenpeace menemukan fakta baru. Pemerintah pusat dan daerah masih menerbitkan izin baru. Mereka juga memperpanjang izin pertambangan dan sawit lama. Padahal masyarakat adat dan kelompok konservasi menolaknya.
Dalam petisinya, Greenpeace menyampaikan empat tuntutan utama. Pemerintah harus menghentikan semua izin industri ekstraktif baru. Pemerintah wajib mengevaluasi dan mencabut izin lama. Izin tersebut terbukti merusak lingkungan dan merugikan warga. Pemerintah harus memberi perlindungan hukum yang kuat. Perlindungan ini untuk wilayah adat dan hutan lindung. Pemerintah harus mengakui peran masyarakat adat. Mereka adalah penjaga utama kelestarian Raja Ampat.
Petisi ini mendapat dukungan luas dari publik. Hingga Juni 2025, petisi meraih 150.000 tanda tangan. Tanda tangan berasal dari Indonesia dan internasional. Angka ini menunjukkan tingginya perhatian publik. Publik peduli isu lingkungan di Indonesia timur.
Ancaman Nyata dan Dampak Buruk
Ancaman di Raja Ampat bukan hanya tambang. Deforestasi juga menjadi masalah yang serius. Marginalisasi masyarakat adat turut menjadi ancaman. Ancaman ini bisa menghilangkan mata pencaharian warga. Konflik sumber daya alam juga dapat terjadi. Persaingan akan memperburuk keadaan yang sudah ada.
Iqbal Damalik adalah Juru Kampanye Hutan Greenpeace. Ia memberikan keterangan penting. Kementerian ESDM belum meminta pendapat Greenpeace. Padahal, pendapat ini terkait isu tambang nikel. Tambang tersebut berpotensi merusak lingkungan. Tambang juga akan merusak kondisi sosial masyarakat adat.
Kerusakan alam ini berdampak sangat luas. Dampaknya tidak hanya untuk tanah Papua. Tetapi juga untuk iklim dan masa depan dunia. Greenpeace mengamati fakta di lapangan sejak tahun lalu. Aktivitas tambang terjadi di beberapa pulau kecil. Pulau-pulau itu adalah Kawe, Manuran, dan Gag. Iqbal menegaskan ketiga pulau itu adalah pulau kecil. UU No. 1 Tahun 2014 melarang tambang di pulau kecil. Aturan ini mengatur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Greenpeace berharap pemerintah mengambil keputusan tegas. Pemerintah harus mengabaikan kepentingan tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus segera membuat kebijakan berkelanjutan. Kebijakan ini untuk lingkungan dan masyarakat adat. Greenpeace Indonesia juga menuntut pencabutan izin tambang. Semua izin tambang di Raja Ampat harus segera dicabut. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah bertindak. Beliau memanggil para pemegang IUP nikel. Tujuannya untuk mengevaluasi semua kegiatan operasional. Evaluasi ini berfokus pada tambang nikel di Raja Ampat.
Petisi #SaveRajaAmpat memiliki makna yang mendalam. Ini bukan hanya soal penyelamatan alam semata. Petisi ini juga merupakan perjuangan hak masyarakat adat. Mereka berjuang untuk mempertahankan tanah dan laut mereka. Greenpeace menegaskan perlindungan serius sangat penting. Tanpa itu, eksploitasi industri akan terus berjalan. Eksploitasi akan menggerus warisan alam dan budaya. Warisan ini memiliki nilai yang tidak ternilai.
Eksplorasi konten lain dari Surau.co
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
